Tuesday, March 18, 2014

Jokowi Pasti Capres? Jangan Senang Dulu

“Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan,”

Sepenggal kalimat ini kontan membuat sebagian besar masyarakat Indonesia heboh. Betapa tidak, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah nama yang selalu muncul di papan atas survey calon presiden untuk Pilpres 2014 nanti, namun Jokowi—begitu ia dipanggil—selalu menyangkal pencalonannya sebagai RI 1 ketika ditanya oleh berbagai pihak.

Rasa penasaran akhirnya terjawab sudah, ketika sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri membacakan surat perintah harian kepada kader PDIP di seluruh Indonesia pada Jumat 14 Maret 2014. Megawati memerintahkan seluruh kader PDIP di Indonesia untuk mendukung pencalonan Jokowi di perhelatan Pilpres 2014 nanti.

Reaksi publik pun beragam. Pendukung setia Jokowi tentu bergembira dengan pencapresan ini. Mereka mungkin menganggap, Jokowi adalah sosok serupa “Ratu Adil”, yang mampu membawa republik ini keluar dari berbagai permasalahan yang mendera. 

Sementara lawan-lawan politiknya menganggap bahwa Jokowi belum layak menjadi presiden, serta menagih janji orang nomor satu di Jakarta ini untuk membenahi ibukota sesuai dengan kampanyenya. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa Jokowi akan digugat di pengadilan karena alpa untuk meneruskan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta.

Yang paling mengherankan tentu reaksi pasar. Ketika berita pencalonan Jokowi sebagai presiden diketahui oleh publik, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia meroket ke level 4.800 dari kisaran 4.680.Tak hanya itu, Rupiah pun terkena imbasnya. Nilai tukar terhadap Dolar AS pada saat Jokowi mengumumkan pencalonannya langsung menguat ke Rp 11.356 per dolar, dari sebelumnya Rp 11.438.

Nampaknya baru kali ini pasar bereaksi sedemikian positif hanya karena pencalonan seorang tokoh menjadi presiden. Meski belum ada bukti nyata yang menghubungkan antara pencalonan Jokowi dan reaksi pasar, namun dua hal ini tidak bisa hanya disebut sebagai kebetulan.

Dari berbagai isu yang berkembang di sekitar pencalonan Jokowi sebagai presiden, masalah ekonomi dan politik tentunya menjadi santapan yang lumrah. Namun jangan lupa, ada aspek hukum mengenai pencalonannya yang tidak boleh dilupakan oleh publik.

Aspek hukum ini terkait dengan syarat pencalonan presiden sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undang yang berlaku, izin untuk pencalonan, hingga prosedur  yang harus ditempuh jika saja Jokowi berhasil memenangkan Pilpres yang akan berlangsung nanti.

Pencalonan Presiden
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut oleh pasal 9 UU Pilpres yang menyatakan, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20 persen kursi di DPR, atau 25 persen suara secara nasional dari pemilu legislatif.

Pencalonan Jokowi oleh PDIP tentu menunjukkan optimisme partai berlogo banteng gemuk ini untuk bisa mencapai syarat Pasal 9 UU Pilpres untuk pemilu legislatif mendatang. Padahal, dari dua pemilu legislatif sebelumnya, PDIP tidak berhasil mendapatkan 20 persen kursi DPR ataupun 25 persen suara secara nasional.

Dalam pemilu legislatif 2009, misalnya, PDIP hanya mendapatkan 14,03 persen suara secara nasional, dan 16,96 persen kursi di DPR (95 kursi). Di pemilu legislatif 2004, PDIP hanya mendapatkan 18,53 persen suara secara nasional, dan 19,82 persen kursi di DPR (109 kursi).

Tentunya, hasil dari dua pemilu legislatif terakhir tidak serta merta berarti PDIP akan kesulitan untuk bisa mencalonkan Jokowi sebagai capres tanpa berkoalisi. Runtuhnya popularitas Partai Demokrat karena ulah kader-kadernya di berbagai kasus korupsi, tentu akan sedikit banyak mendongkrak perolehan suara PDIP, yang cukup sepi dari skandal korupsi—kalau tidak bisa dibilang tidak ada.

Seandainya keruntuhan popularitas Partai Demokrat bisa dimanfaatkan oleh PDIP, bukan tidak mungkin, Si Moncong Putih bisa keluar sebagai pemenang pemilu dan melebihi target perolehan suara dan kursi yang diamanatkan oleh UU Pilpres. Otomatis, hal ini akan menguntungkan PDIP dalam pencalonan Jokowi untuk pilpres nanti

Pesaing utama PDIP dalam pemilu legislatif untuk mendulang suara dan mewujudkan niat pencapresan Jokowi tentunya Partai Golkar, yang tidak pernah terlempar dari posisi dua besar baik di Era Orde Baru maupun Reformasi. Selain itu, Partai Gerindra yang selama ini juga turut menjadi oposisi juga berpotensi untuk mendulang suara, meski bisa dibilang, basis massa mereka tidak sekuat PDIP maupun Partai Golkar.

Ada tiga skenario besar yang mungkin terjadi terkait dengan syarat dalam Pasal 9 UU Pilpres. Pertama, PDIP berhasil mendapatkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional. Jika ini terwujud, PDIP bisa tetap mengajukan Jokowi sebagai capres, dan mengajukan siapapun—termasuk kadernya sendiri—untuk mengisi posisi cawapres. Kalaupun PDIP memutuskan untuk berkoalisi, bisa jadi PDIP akan meniru langkah Partai Demokrat di tahun 2009 yang memilih Boediono, ketimbang kader dari parpol lain untuk mengisi posisi cawapres.

Kedua, PDIP tidak berhasil mendapatkan perolehan suara sesuai Pasal 9 UU Pilpres. Dalam skenario ini, PDIP harus menjalin koalisi dengan parpol lain dan tetap bisa mengajukan Jokowi sebagai capres, sepanjang perolehan suara PDIP baik di DPR maupun secara nasional cukup tinggi. Dengan kata lain, PDIP masih memiliki posisi tawar yang kuat untuk ngotot agar Jokowi tetap sebagai capres, namun harus merelakan posisi cawapres diisi oleh tokoh yang diusulkan oleh parpol lain.

Ketiga, PDIP tidak berhasil mendapatkan perolehan suara sesuai Pasal 9 UU Pilpres, dan gagal untuk mendapatkan suara yang cukup signifikan. Dalam skenario ini, PDIP mungkin hanya bisa keukeuh untuk tetap memasukkan Jokowi sebagai cawapres, karena perolehan suara yang tidak memberikan PDIP posisi tawar yang cukup kuat. PDIP mungkin hanya bisa berargumen bahwa popularitas Jokowi dapat mendulang suara yang cukup banyak, layaknya SBY di tahun 2004 dan 2009.

Sehingga pertanyaan utama akhirnya mencuat, apakah PDIP bisa mendapatkan syarat suara sesuai dengan Pasal 9 UU Pilpres untuk mewujudkan Jokowi sebagai capres?

Jadi, anekdot kalau Jokowi yang dipasangkan dengan sendal jepit pun bisa memenangkan pilpres, masih harus diuji dengan kemampuan PDIP untuk bisa mendulang suara di pemilu legislatif mendatang.

Permintaan Izin Kepada Presiden
Permintaan izin kepada Presiden menjadi sebuah isu yang cukup menarik terkait dengan pencapresan Jokowi. Pasal 7 ayat (1) UU Pilpres memang mencantumkan syarat bahwa kepala daerah yang akan diajukan sebagai capres atau cawapres harus meminta izin kepada Presiden. Hal ini berbeda dengan pejabat negara, yang harus mengundurkan diri jika diajukan sebagai capres atau cawapres (Pasal 6 ayat (1) UU Pilpres).

Kewajiban untuk meminta izin kepada Presiden terkait dengan pencapresan, telah ditegaskan oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Maka, Jokowi sendiri tidak perlu mengundurkan diri sebagai Gubernur Jakarta untuk menghadapi pilpres mendatang.

Yang menarik dalam isu adalah kewajiban kepala daerah untuk meminta izin kepada Presiden. Perhatikan kata “meminta” yang dicetak tebal, dicetak miring, dan digarisbawahi. Konstruksi pasal ini dapat dapat diartikan bahwa Presiden bisa mengabulkan atau menolak permintaan izin dari kepala daerah, terlepas dari apapun alasannya.

Penafsiran ini muncul karena sifatnya sebagai “permintaan”, yang secara logika hukum akan dijawab dengan “persetujuan” atau “penolakan”. Pakar hukum tata negara sendiri juga berpendapat, SBY bisa saja menolak permintaan izin dari Jokowi untuk maju dalam bursa capres mendatang. Berbeda halnya jika Pasal 7 ayat (1) UU Pilpres mencantumkan kata “memberitahukan”, yang tidak menghasilkan konsekuensi “persetujuan” atau “penolakan”.

Dengan logika ini, maka hal utama yang harus dimiliki Jokowi dan parpol yang mendukungnya agar bisa maju dalam Pilpres adalah persetujuan dari Presiden. Anehnya, Pasal 7 ayat (2) UU Pilpres hanya mewajibkan parpol yang mengusung capres dan cawapres untuk menyertakan “surat permintaan izin”, bukan “persetujuan dari Presiden”, sebagai syarat pencapresan.

Dengan kata lain, meski Presiden menolak permintaan Jokowi untuk diajukan sebagai capres, Jokowi tetap dapat bertarung di Pilpres. Karena, hanya dengan menyertakan “surat permintaan izin”, dan bukan “persetujuan dari Presiden”, syarat administratif untuk maju sebagai capres telah terpenuhi.

Apabila ada yang menganggap bahwa penolakan Presiden atas permintaan izin Jokowi akan menjegal mantan Walikota Solo ini, tentunya tidak tepat jika merujuk ke UU Pilpres. Selain itu, tidak ada konsekuensi politis dan yuridis yang muncul jika Presiden menolak permintaan izin untuk pencalonan Jokowi sebagai capres.

Penjelasan Pasal 7 UU Pilpres juga tidak memberikan pencerahan atas masalah ini, karena hanya menuliskan “permintaan izin kepada Presiden dalam rangka untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan”; sedangkan penjelasan untuk ayat (2) hanya tertulis “cukup jelas”.

KPU sendiri belum menerbitkan prosedur untuk pendaftaran calon presiden untuk pilpres 2014. Namun jika merujuk ke Peraturan KPU untuk Pilpres 2009, syarat yang tercantum di dalamnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Pilpres. Dengan demikian, yang wajib disampaikan adalah “surat permintaan izin”, bukan “persetujuan dari Presiden”.

Perdebatan ini, khususnya antara pendukung Jokowi dan lawan politiknya, dipastikan akan berlanjut. Popularitas Jokowi yang bahkan melahirkan istilah “Jokowi Effect”, tentu akan sulit dilawan oleh calon-calon lain yang masih merangkak untuk bisa mendongkrak elektabilitasnya di berbagai survey. Sehingga, lawan-lawan politik Jokowi akan berusaha untuk bisa mencegah pencapresan Jokowi, termasuk menggunakan argumen “persetujuan” dari Presiden.

Harap-Harap Cemas?
Pendukung Jokowi tentunya sekarang masih dalam kondisi euforia, ketika jagoannya memutuskan untuk bertarung untuk memperebutkan kursi RI-1. Namun semakin mendekati tanggal pemilu legislatif dan pilpres mendatang, mereka tetap “harap-harap cemas” mengenai pencapresan Jokowi.

Hasil pemilu legislatif akan menjadi faktor yang sangat menentukan bisa atau tidaknya Jokowi menjadi capres. Sejauh mana kemampuan PDIP untuk bisa mendongkrak perolehan suaranya untuk mengamankan jalan Jokowi dalam Pilpres akan diuji dalam pemilu legislatif pada April nanti.

Perdebatan masalah izin dari Presiden juga tentu akan mencuat. Partai Demokrat yang nampaknya masih berupaya mengandalkan kekuatan SBY di lembaga eksekutif, bisa diperkirakan akan sebisa mungkin membuat Jokowi kesulitan untuk berpartisipasi dalam Pilpres.

Jadi, pendukung Jokowi, jangan senang dulu.

(Telah dipublikasikan oleh Fokal.info di sini dan di sini)

Friday, November 29, 2013

Menyoal Ratifikasi Statuta Roma

Membicarakan hak asasi manusia (HAM), yang akan diperingati secara internasional tanggal 10 Desember nanti, tak lengkap rasanya kalau tidak membicarakan tentang Statuta Roma. Dokumen yang lahir dari rasa keprihatinan masyarakat internasional atas berbagai tragedi kemanusiaan ini, menjadi salah satu tonggak penting dalam pembahasan isu HAM di level internasional. Indonesia juga tak ketinggalan untuk membahas mengenai Statuta Roma, mulai dari urgensi hingga status ratifikasinya.

Hampir seluruh kalangan masyarakat sipil berpendapat, Statuta Roma harus segera diratifikasi oleh Indonesia. Alasannya sendiri banyak. Misalnya saja, ratifikasi Statuta Roma akan semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya penegakan perlindungan HAM. Selain itu, ratifikasi merupakan janji yang harus dipenuhi, mengingat Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2011-2014 sudah memasukkan Statuta Roma sebagai perjanjian yang akan segera diratifikasi Indonesia.

Tentunya, ratifikasi tak lepas dari perdebatan. Meski didukung oleh masyarakat sipil, ratifikasi Statuta Roma masih mendapatkan penolakan. Sialnya, penolakan ini muncul dari pihak pemerintah--yang notabene menyusun RANHAM 2011-2014. Darimana khususnya penolakan ini muncul? Banyak yang memperkirakan, Kementerian Pertahanan adalah pihak yang paling berkeberatan dengan upaya ratifikasi ini.

Meski tidak pernah memberikan pernyataan resmi mengenai penolakannya, asumsi yang berkembang di masyarakat adalah Kementerian Pertahanan merasa was-was jika Statuta Roma berhasil diratifikasi. Mengapa demikian? Kementerian Pertahanan khawatir jika perwira tinggi dari kalangan militer yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM di masa Orde Baru berkuasa, akan terjerat oleh jaksa penuntut dari Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC).

Apakah asumsi ini benar, tidak ada yang bisa memastikan, sampai Kementerian Pertahanan memberikan pernyataan resminya. Tapi jika saja asumsi ini benar, maka kekhawatiran Kementerian Pertahanan tentu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kekhawatiran ini tidak beralasan mengingat ada dua prinsip utama dalam hukum internasional yang dapat dikaitkan dengan keberadaan ICC. Pertama adalah prinsip exhaustion of local remedies, dan yang kedua adalah prinsip complementary.

Untuk prinsip yang pertama, kasus pelanggaran dan kejahatan HAM yang terjadi di sebuah negara tidak serta merta bisa ditangani ICC, karena harus ada upaya dari negara yang bersangkutan (local remedies) untuk terlebih dahulu menjalankan proses hukum atas pelanggaran dan kejahatan HAM yang dimaksud. Jadi, katakan saja memang ada pejabat militer Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran dan kejahatan HAM di masa lalu, ICC tidak bisa langsung melakukan penahanan ataupun memprosesnya. Pengadilan HAM di Indonesia yang akan berwenang untuk menangani hal ini.

Exhaustion of local remedies bisa saja dikesampingkan, jika kondisi unable atau unwilling ditemukan pada sebuah negara. Ringkasnya, unable adalah kondisi yang membuat negara tidak mampu menjalankan proses hukum karena ketiadaan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia (minim polisi, jaksa, hakim), atau adanya krisis yang berkepanjangan. Sedangkan unwilling adalah kondisi yang mencerminkan keengganan negara untuk menangani kasus kejahatan dan pelanggaran HAM.

Apakah Indonesia termasuk negara yang unable atau unwilling? Tentu saja tidak. Sehingga, tidak mungkin ICC akan mengesampingkan prinsip exhaustion of local remedies.

Untuk prinsip yang kedua, ICC bukanlah pengadilan dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pengadilan nasional. Sehingga, andaikata ada putusan Mahkamah Agung terkait dengan pelanggaran dan kejahatan HAM, ICC tidak serta merta bisa menangani seperti mekanisme "banding" atau "kasasi". Masih harus ada permintaan dari negara terkait, lalu melihat kondisi unable dan unwilling, dan lainnya. Dengan kata lain, complementary terkait dengan ICC diartikan sebagai pelengkap dari pengadilan nasional, yang tidak bisa begitu saja mengintervensi atau langsung menangani kasus pelanggaran dan kejahatan HAM.

Melihat dari dua prinsip ini, tentu saja kekhawatiran Kementerian Pertahanann menjadi sangat tidak beralasan--jika diasumsikan kekhawatiran itu memang ada. Lalu, kalau memang kekhawatiran itu tidak beralasan, apakah memang sebegitu pentingnya bagi Indonesia meratifikasi Statuta Roma?

Ada beberapa argumen yang bisa menguatkan kalau Statuta Roma tidak terlalu perlu untuk diratifikasi. Salah satunya, Indonesia sudah memiliki UU Pengadilan HAM, yang kurang lebih memuat klausula yang "copy-paste" dari Statuta Roma. Hanya ada dua isu yang tidak tercakup dalam UU Pengadilan HAM, yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi. Sisanya, setali tiga uang dengan Statuta Roma.

Kalau memang substansi UU Pengadilan HAM sudah mirip, buat apa lagi meratifikasi Statuta Roma? Buat apa membuang tenaga hanya untuk membahas ratifikasi perjanjian internasional, yang sebenarnya sudah diatur di Indonesia. Seandainya memang perlu memasukkan beberapa ketentuan Statuta Roma, kenapa tidak melakukan amandemen terhadap UU Pengadilan HAM saja? Dengan cara ini, bisa menghindari overlapping antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.

Tak hanya itu saja, Indonesia bukan negara penandatangan Statuta Roma. Jadi, kalau Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma, tentu langkah ini tidak bisa disebut sebagai pelanggaran atas prinsip pacta sunt servanda yang tercantum dalam Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, yang menyatakan, "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith."

Kalau memang alasannya untuk memperkuat komitmen Indonesia atas penegakan HAM, apakah ratifikasi atas ICESCR dan ICCPR tidak cukup? Apakah klausula HAM dalam UUD 1945 tidak cukup? Haruskah sampai meratifikasi Statuta Roma? padahal jelas-jelas Indonesia tidak terkategori sebagai negara yang unable dan unwilling.

(sudah diunggah di Hukumpedia)

Wednesday, April 18, 2012

Ki Hadjar Dewantara: Revolusi Melalui Pendidikan

Ki Hadjar Dewantara: Revolusi Melalui Pendidikan

Ketika menonton serial televisi asal negeri Paman Sam berjudul “The West Wing”[1], saya terkesima dengan ucapan dari salah satu karakternya bernama Sam Seaborn. Seaborn, penasihat khusus untuk Presiden Bartlet, berkata, “Education is the silver bullet. Education is everything. We don't need little changes, we need gigantic, monumental changes.[2]

Pendidikan adalah senjata pamungkas. Pendidikan adalah segalanya. Kutipan ini mengingatkan saya pada kondisi pendidikan Indonesia yang memprihatinkan, sekaligus memaksa saya untuk melakukan refleksi atas perjuangan penggiat pendidikan pada masa lalu.

Siapa yang tak kenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara, dan semboyannya tut wuri handayani? Semenjak bangku sekolah dasar, kita sudah mengetahui sosoknya sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ia lahir sebagai Raden Mas Soewardi Soejaningrat pada 2 Mei 1889, dan hari ulang tahunnya diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional.[3]

Sosok pendidik ini sempat mengenyam pendidikan kedokteran di STOVIA, yang gagal diselesaikannya karena beberapa alasan yang belum jelas. Gagal menjadi dokter, beliau akhirnya “banting setir” menjadi seorang penulis dan wartawan. Ia menyampaikan gagasan-gagasan anti-kolonialismenya melalui beberapa media seperti Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara.[4]

Tulisan memang menjadi salah satu alat propaganda yang jamak digunakan oleh pejuang pra-kemerdekaan. Sebagai contoh Tirto Adhi Soerjo[5], Mas Marco Kartodikromo[6], hingga Kartini[7] menggunakan tulisan sebagai senjata mereka.

Ki Hadjar Dewantara juga menggunakan medium ini sebagai bentuk perlawanannya terhadap pemerintah kolonial. Salah satu kolom dari beliau yang paling fenomenal berjudul “Als ik een Nederlander was”, yang jika diterjemahkan secara bebas menjadi “Seandainya Aku Seorang Belanda”.[8]

Karyanya ini dimuat di surat kabar De Expres, yang pada saat itu dipimpin oleh Douwes Dekker, salah satu peletak dasar nasionalisme Indonesia yang masih bersaudara jauh dengan Eduard Douwes Dekker. Dapat diduga, tulisannya membuat merah kuping pemerintah kolonial yang ada di Hindia Belanda.

Seperti biasa, penjajah menggunakan haatzai artikelen[9] untuk menangkap Ki Hadjar Dewantara. Pada akhirnya, Ki Hadjar Dewantara beserta Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker, ditangkap oleh pemerintah kolonial dan diasingkan ke Belanda.

Bapak Pendidikan ini akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Sepulangnya dari pengasingan, ia mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa) pada 3 Juli 1922. Upayanya ini lagi-lagi mendapat rintangan dari pemerintah kolonial.

Seakan tidak puas telah mengasingkannya ke Belanda, pemerintah kolonial mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar, tertanggal 1 Oktober 1932, yang nampaknya bertujuan untuk menghalangi perkembangan Taman Siswa.[10]

Tentunya ada alasan mengapa Ki Hadjar Dewantara memilih isu pendidikan sebagai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Ia berpendapat bahwa rakyat yang diberi pendidikan yang memadai maka wawasannya semakin luas, yang akan berbanding lurus dengan keinginan mereka untuk merdeka jiwa dan raga.[11]

Seperti kita tahu, lembaga pendidikan Taman Siswa masih bertahan hingga saat ini. Dengan visi sebagai badan Perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan dalam arti luas dalam bentuk perguruan,[12] Taman Siswa berusaha untuk meneruskan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Ki Hadjar Dewantara di tengah ketidakpedulian pihak berwenang dalam pengembangan pendidikan Indonesia.

Seandainya Ki Hadjar Dewantara bisa melihat kondisi pendidikan Indonesia sekarang, tentu beliau akan terenyuh. Guru-guru yang sekedar mengajarkan ilmu textbook, murid-murid yang enggan mencerdaskan diri, sekolah/universitas yang cenderung berorientasi profit, serta kebijakan pendidikan yang selalu “Ganti Presiden, Ganti Kurikulum”.

Mungkin saat ini Ki Hadjar Dewantara perlu membuat tulisan berjudul, “Als ik een President”, untuk menyentil pemerintah yang nampaknya tak ambil pusing soal pendidikan.


[1] The West Wing adalah serial televisi dari Amerika Serikat yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Presiden Amerika Serikat beserta staffnya. Lebih jauh, lihat http://www.nbc.com/The_West_Wing/
[2] IMDB.com, “Sam Seaborn”, http://www.imdb.com/character/ch0018943/quotes, akses pada 10 April 2012, 18.14 WIB.
[3] Wikipedia.org, “Ki Hadjar Dewantara”, http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara, akses pada 10 April 2012, 18.20 WIB.
[4] Biografi Tokoh Dunia, “Biografi Ki Hadjar Dewantara”, http://www.biografitokohdunia.com/2011/02/biografi-ki-hadjar-dewantara.html, akses pada 11 April 2012, 17.16 WIB
[8] Berdikari Online, “Kalau Saya Seorang Belanda”, http://www.berdikarionline.com/tokoh/20110403/kalau-saya-seorang-belanda-als-ik-eens-nederlander-was.html, akses pada 11 April 2012, 17.30 WIB.
[10] Tokohindonesia.com, “Ki Hadjar Dewantara: Bapak Pendidikan Nasional”, http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/295-pahlawan/1502-bapak-pendidikan-nasional, akses pada 7 April 2012, 16.31 WIB
[11] The Nurdayat Foundation, “Ki Hajar Dewantara (1889-1959): Sosok Yang Keras Tapi Tidak Kasar (1)”, http://nurdayat.wordpress.com/2008/03/10/ki-hajar-dewantara-1889-1959-sosok-yang-keras-tapi-tidak-kasar-1/, akses pada 7 April 2012, 16.37 WIB
[12] Taman Siswa, “Visi & Misi”, http://www.tamansiswa.org/profile-mainmenu-27/visi-a-misi-mainmenu-33.html, akses pada 7 April 2012, 16.38 WIB.

Monday, March 12, 2012

R.A. Kartini: Ketika Surat Menjadi Alat Perjuangan


R.A. Kartini: Ketika Surat Menjadi Alat Perjuangan
Oleh Tri Darma Yudha Pirhot

Raden Adjeng Kartini adalah seorang wanita dari kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati Arya Sasraningrat, bupati Jepara. Ayahnya dikenal sebagai salah seorang bupati Jawa yang paling maju.[1] Karena faktor ini, Kartini diperbolehkan untuk Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (Europese Lagere School), hingga umur 12 tahun. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah, karena adat pada waktu itu melarang seorang wanita untuk “melihat” dunia luar kecuali ia telah memiliki suami.[2]

Kemampuannya berbahasa Belanda, membuat Kartini belajar secara otodidak di rumah, dan mulai menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Ia sangat tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa, yang didapatnya dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Kartini berkeinginan untuk memajukan perempuan Nusantara, yang saat itu masih berada mengalami diskriminasi.

Kartini menuliskan pemikiran-pemikirannya tentang realita sosial saat itu, khususnnya tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar.

Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle "Stella" Zeehandelaar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa.[3] Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.

Untungnya, pemikiran-pemikiran Kartini mendapat tanggapan dari R.M. Abendanon, salah seorang sahabat pena Kartini. Abendanon menerbitkan surat-surat Karini pada tahun 1911 dengan judul Door Duisternis tot Licht.[4]

Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meski ayahnya tergolong berpikiran maju untuk saat itu, cita-cita Kartini untuk menjadi perempuan yang lebih maju pada jamannya masih terbentur dengan adat istiadat yang begitu kental.

Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, memang terungkap dalam surat-suratnya.[5] Ia menegaskannya, “Pergi ke Eropa! Sampai napas penghabisan hal itu akan tetap menjadi cita-cita saya.”[6] Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut.

Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabatnya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini.

Nasib berkata lain. Pada umur 25 tahun—sebuah usia yang relatif masih muda—Kartini harus menjumpai ajalnya setelah ia melahirkan anak pertama.[7] Cita-cita Kartini untuk bisa pergi ke Eropa, menikmati pendidikan seperti sahabat-sahabatnya, dan akhirnya kembali untuk memperjuangkan nasib wanita di Indonesia hanya bisa sebatas wacana dalam suratnya.  Namun upayanya memperjuangkan nasib wanita di Indonesia tetap abadi hingga saat ini. Pemerintah pun telah mengabadikannya sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1964.


[1] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta, Serambi, 2008, hlm. 340
[2] R.A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang Door Duisternis Tot Licht, Yogyakarta, Penerbit Narasi, 2011, hlm. 9
[3] Ibid, hlm. 13
[4] Supra n.1, hlm. 340
[5] Supra n.2, hlm. 33
[6] Ibid.
[7] Aristides Katoppo, et.al, Satu Abad Kartini 1879-1979, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta, Serambi, 2008.

R.A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang Door Duisternis Tot Licht, Yogyakarta, Penerbit Narasi, 2011.

Aristides Katoppo, et.al, Satu Abad Kartini 1879-1979, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1990.

Mas Marco Kartodikromo: Karena Kata Adalah Senjata


Mas Marco Kartodikromo: Karena Kata Adalah Senjata
Oleh Tri Darma Yudha Pirhot Nababan[1]

Mas Marco Kartodikromo
Pers lazim diidentikkan sebagai The Fourth Estate dalam pranata masyarakat yang mengusung demokrasi. Kehadirannya menjadi faktor penting, yang menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat dieksekusi, sekaligus sebagai sarana kontrol terhadap penguasa. Dalam perkembangannya, pers dituntut untuk menghadirkan sikap yang obyektif, imparsial, dan independen.

Namun, berbeda dengan pers saat ini yang dituntut tidak berpihak, kuli tinta alias praktisi media di zaman pra-kemerdekaan justru memanfaatkan kekuatan pers untuk melawan kolonialisme Belanda. Pers justru secara gamblang memosisikan dirinya menjadi pembela kaum pribumi dari penindasan para londo. Keberpihakan ini dinyatakan secara tegas oleh Mas Marco Kartodikromo, salah satu pionir dalam dunia pers Indonesia.

Mas Marco Kartodikromo lahir tahun 1890 di Cepu. Ia berasal dari keluarga dengan strata sosial rendahan. Nasib membawanya bekerja di Nederlandsch-Indische Spoorweg (NIS – Dinas Kehutanan) Semarang pada tahun 1905, tempat yang  ia manfaatkan untuk belajar bahasa Belanda. Meski NIS adalah perusahaan kolonial, rasa nasionalisme Mas Marco justru semakin berkobar setelah enam tahun bekerja di sana.[2]

Rasa nasionalisme serta kemampuan berbahasa Belanda, mungkin menjadi faktor yang membawanya hijrah dari Semarang ke Bandung di tahun 1911. Penolakannya terhadap diskriminasi dalam dunia kerja, khususnya perbedaan antara londo dan inlander, membuatnya meninggalkan “karir” sebagia juru tulis, dan banting setir menjadi seorang jurnalis. Karir jurnalistik Mas Marco dimulai di Bandung, ketika ia bergabung dengan “Medan Prijaji” pimpinan Tirto Adhi Soeryo.[3]

“Medan Prijaji” adalah pers pertama yang dikelola, dimodali, dan dimiliki oleh bumiputera sendiri;[4] sekaligus menjadi surat kabar yang terbilang sukses di masanya. Tirto Adhi Soerjo, Bapak Pers Nasional, menggunakan “Medan Prijaji” sebagai alat propaganda untuk melawan pemerintah kolonial.

Sayangnya, Tirto, yang menggunakan inisial “TAS” dalam karya jurnalistiknya, ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Maluku. Belanda menggunakan haatzai artikelen akibat kecaman-kecaman yang diutarakan oleh Tirto. Penangkapan Tirto sedikit banyak berpengaruh pada Mas Marco yang pada saat itu sedang dalam proses meniti karir jurnalistiknya.

Akibat penangkapan Tirto dan pembreidelan “Medan Prijaji”, Mas Marco meneruskan petualangan hijrahnya memperjuangkan nasionalisme ke Solo. Di kota batik itu, ia bergabung dengan Saratomo, surat kabar milik Sarekat Islam. Di kota ini pula, Mas Marco mendirikan Indlandsche Journalistenbond yang memiliki publikasi dengan titel “Doenia Bergerak”, salah satu pionir asosiasi jurnalis di Nusantara.[5]

Perjuangan Mas Marco melawan pemerintah kolonial harus dibayar dengan seringnya ia berurusan dengan delik pers.[6] Vonis enam bulan penjara menjadi “hadiah” bagi Marco atas seruannya “Kita semua adalah manusia”, yang dimuat di “Doenia Bergerak”. Bahkan saat proses hukum sedang berlangsung, ia masih lantang berseru, “Saya berani bilang, selama kalian, rakyat Hindia, tidak punya keberanian, kalian akan terus diinjak-injak dan hanya menjadi seperempat manusia!”[7]

Perjuangan Mas Marco tidak dibatasi oleh dunia jurnalisme yang mengutamakan fakta dan opini, ia juga memiliki ketajaman dalam menyorot realita sosial di Hindia Belanda melalui karya-karya sastranya. Mas Marco menelurkan karya seperti Mata Gelap (1914), Student Hidjo (1918), Matahariah (1919), dan Rasa Merdika (1924), Ditambah lagi kumpulan sajak Sjair Rempah-rempah (1918), Cermin Buah Keroyalan (1924), dan sebuah naskah drama Kromo Bergerak (1924).[8] Beberapa karya sastranya menyiratkan sikap dan pandangan hidupnya yang sosialis-Marxis.

Ada tiga hal yang menjadi catatan atas karya-karya Mas Marco. Pertama, ia menyuarakan aspirasi yang pada masa itu dibungkam oleh pemerintah kolonial. Kedua, Marco menggunakan bahasa yang gamblang dan cukup keras. Ketiga, karya Marco menyampaikan kesadaran berbangsa untuk pribumi di Nusantara yang sekaligus mengecam keberadaan kolonialisme di Hindia-Belanda.[9]

Menggunakan kekuatan media untuk melawan kesewenang-wenangan, mungkin terdengar biasa pada masa kini. Twitter, Facebook, koran, media online, sudah jamak dipakai sebagai alat perjuangan. Perlu diingat juga, Arab Spring yang terjadi di Mesir, Aljazair, Libya, dan negara-negara disekitarnya, mendapatkan kekuatan lebih karena adanya media.

Tetapi di zaman pra-kemerdekaan yang dilalui oleh Mas Marco, penggunaan media sebagai alat perlawanan dapat dikatakan luar biasa. Saat itu, penduduk Nusantara masih sebatas memikirkan kepentingan perut ketimbang kemerdekaan. Namun Mas Marco mampu melampaui pemikiran di zamannya dengan berjuang melawan kolonialisme.

Saat warga pribumi sekedar melawan dengan menggunakan otot, Mas Marco melawan dengan intelektualitas dan penggunaan kata-kata. Bahkan, ia masih sempat menggunakan imajinasinya untuk menyorot realita sosial melalui novel-novelnya. Padahal, Mas Marco tidak berasal dari keluarga ningrat yang mengenyam pendidikan dan budaya baca-tulis ala londo. Ia menyadari pendidikannya yang pas-pasan, sehingga ia berusaha keras untuk bisa memiliki kemampuan yang sama seperti orang “sekolahan”.

Peran Mas Marco dalam perjuangan melawan kolonialisme patut diacungi jempol, meski dirinya acapkali dilupakan dalam pembahasan sejarah pra-kemerdekaan. Dari perjuangan Mas Marco pula, kita menyadari bahwa perlawanan melawan penindasan tak cukup dilakukan hanya dengan otot saja. Opini publik serta media yang dipakai Mas Marco menegaskan bahwa “Kata Adalah Senjata”.

Tabik!


[1] Peserta Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa Angkatan II, Alumnus FH Unpad, mahasiswa magister FHUI, jurnalis hukumonline.com
[2] Suara Merdeka, “Marco Kartodikromo: Jurnalis Yang Terlupakan”, http://www.suaramerdeka.com/harian/0802/10/nas11.htm, akses pada 10 Maret 2012, 10.30 WIB.
[3] Indo-Marxist, “Mas Marco Kartodikromo: Dengan Sastra, Ia Mengasah Pena”, http://indomarxist.tripod.com/masmarco.htm, akses pada 10 Maret 2012, 10.50 WIB
[4] Andi Suwirta, “Zaman Pergerakan, Pers, dan Nasionalisme di Indonesia”, dalam Andi Suwirta dan Abdul Razaq Ahmad, Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia dan Indonesia, UPI Press, Bandung, 2006, hlm. 84.
[5] Supra n.2
[6] Abdurrachman Surjomihardjo, Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta, Penerbit Kompas, 2002, hlm. 195.
[7] Supra n.3
[8] Jakarta.go.id, “Mas Marco Kartodikromo”, http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/1855/Mas-Marco-Kartodikromo, akses pada 10 Maret 2012, 00.19 WIB
[9] Harjito dan Faruk, “Feodalisme dalam Student Hijo Karya Marco Kartodikromo”, Jurnal Sosiohumanika, Program Studi Sastra Pascasarjana UGM, September 2012, hlm. 531-532.

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Abdurrachman Surjomihardjo, Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta, Penerbit Kompas, 2002.

Andi Suwirta dan Abdul Razaq Ahmad, Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia dan Indonesia, UPI Press, Bandung, 2006.

Karya Ilmiah
Harjito dan Faruk, “Feodalisme dalam Student Hijo Karya Marco Kartodikromo”, Jurnal Sosiohumanika, Program Studi Sastra Pascasarjana UGM, September 2012.

Internet