Thursday, September 27, 2007

Perlindungan HAM dalam Kerangka Hukum Internasional (Studi Kasus Srebrenica Massacre)

I. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia.[1] Konsep HAM membuat perbedaan status seperti ras, jender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum dan menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya.[2] Secara konseptual, ada beberapa teori yang berkenaan dengan HAM, yaitu :[3]

  1. Teori hak-hak alami (natural rights), yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat.
  2. Teori positivis (positivist theory), yang berpandangan bahwa hak harus dituliskan dalam hukum yang riil, misalnya melalui konstitusi.
  3. Teori relativis kultural (cultural relativist theory), teori ini merupakan anti-tesis dari teori hak alami, karena berpandangan bahwa hak yang bersifat universal merupakan pelanggaran terhadap dimensi kultural yang lain, atau dalam kata lain disebut dengan imperialisme kultural.
  4. Doktrin Marxis (marxist doctrine and human rights), teori ini juga menolak natural rights karena beranggapan bahwa negara atau sifat kolektif yang menjadi sumber segala hak.

Namun demikian, konsepsi HAM yang berkembang mempunyai hakikat untuk melindungi kepentingan perseorangan setiap individu. Pada saat ini telah ada beberapa instrumen yuridik untuk melindungi HAM dalam konteks hukum internasional. Namun sebelum munculnya instrumen yuridik tersebut, telah terjadi perdebatan mengenai status individu dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional, paradigma negara-sentris telah mengakar sejak lama. Sehingga ketika muncul ide untuk membuat perlindungan internasional terhadap HAM, maka pro-kontra terjadi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara, sehingga individu tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional.[4] Namun menurut Prof. George Scelle, hanya individu yang menjadi subyek hukum internasional.[5] Pendukung terhadap pendapat ini mengatakan bahwa tujuan akhir dari pengaturan-pengaturan konvensional adalah individu dan oleh karena itu individu mendapatkan perlindungan internasional.[6] Pendapat lain mengatakan bahwa negara sebenarnya adalah entitas yang abstrak, dan pada dasarnya negara terdiri dari individu-individu, sehingga sudah sewajarnya individu dapat dikategorikan sebagai subyek hukum internasional meskipun hanya dalam hal-hal tertentu. Hadirnya Pengadilan Nuremberg, yang ditujukan untuk menghukum para pelaku kejahatan perang selama Perang Dunia II, berhasil menegaskan status individu menjadi subyek hukum internasional, sehingga secara langsung individu mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional.[7]

Untuk melindungi HAM, instrumen yuridik menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penegakan HAM. Secara historis-empiris, ada beberapa instrumen yuridik yang muncul untuk melindungi HAM, antara lain :[8]

  1. Magna Charta 1215, dokumen ini mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu.
  2. Bill of Rights 1698, undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris setelah terjadi perlawanan terhadap Raja James II dalam revolusi tidak berdarah yang dikenal dengan The Glorious Revolution of 1688.
  3. Declaration des droits de l’homme et du citoyen 1789, naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis, sebagai perlawanan terhadap rezim yang lama.
  4. Declaration of Independence, naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 dan kemudian menjadi bagian dari Konstitusi Amerika pada tahun 1791

Hak-hak yang dihasilkan dalam dokumen-dokumen tersebut sangat dipengaruhi o;eh gagasan Hukum Alam, dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis seperti persamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan lainnya.[9] Namun instrumen yuridik yang lahir pada masa pertengahan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan instrumen yuridik perlindungan HAM modern. Salah satu tonggak terwujudnya perlindungan HAM modern adalah empat hak yang dirumuskan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yaitu :[10]

  1. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech);
  2. kebebasan beragama (freedom of religion);
  3. kebebasan dari ketakutan (freedom from fear);
  4. kebebasan dari kemelaratan (freedom from want).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi organisasi internasional yang memberi kontribusi besar dalam pembentukan perlindungan HAM internasional modern. Dokumen yang dihasilkannya, yaitu Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. Instrumen yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB ini mengambil dasar pemikiran dari konsepsi HAM yang dikembangkan oleh kebudayaan Barat, dan tidak ada negara anggota PBB yang melawan hal ini, meskipun Arab Saudi, Afrika Selatan, dan negara blok Soviet bersikap abstain.[11] UDHR mengatur mengenai hak-hak yang harus dilindungi, yaitu pasal 3-21 mengenai hak-hak sipil dan politik, pasal 22-27 mengenai hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan. Meski UDHR mempunyai arti historis penting dan nilai politik yang tinggi, UDHR tidak mempunyai kekuatan mengikat (not legally binding) kepada negara-negara anggota PBB. Namun ketentuan-ketentuan dalam UDHR telah banyak dimasukkan kedalam legislasi nasional masing-masing negara anggota PBB, sehingga prinsip-prinsip dalam UDHR dapat dianggap sebagai customary international law.

Negara-negara anggota PBB membutuhkan waktu 18 tahun setelah munculnya UDHR untuk menyepakati cara memberikan kekuatan hukum pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam UDHR.[12] Pada mulanya, negara-negara anggota PBB merencanakan untuk membuat instrumen tunggal yang disebut dengan “International Bill of Rights”, namun terjadi perubahan sehingga pada tahun 1951 disepakati untuk membuat dua kovenan internasional.[13] Perubahan kesepakatan dari satu instrumen tunggal menjadi dua kovenan internasional disebabkan karena pertentangan yang terjadi antara superpower blocs yang tidak dapat menyepakati apa saja yang harus dicantumkan dalam sebuah instrumen tunggal.[14] Negara-negara barat yang menganut demokrasi-liberal menginginkan penekanan terhadap hak-hak individu yang telah ada sejak lama (hak sipil dan politik), sedangkan negara-negara Marxis menginginkan penekanan terhadap hak-hak kelompok atau hak-hak kolektif, terutama yang bersifat ekonomi dan sosial.[15] Pada tahun 1966 berhasil dibuat International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Kedua kovenan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada negara-negara anggota PBB pada tahun 1976, dan mengatur tentang:

1. ICCPR
a. Hak untuk hidup
b. Pelarangan penyiksaan
c. Pelarangan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan
d. Pelarangan perbudakan
e. Kedudukan yang sama dalam hukum
f. Kebebasan berpikir dan beragama
g. Kebebasan berkumpul
h. Kebebasan berekspresi

2. ICESCR
a. Hak untuk bekerja
b. Hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang baik
c. Hak untuk bersindikat
d. Hak untuk mendapatkan pendidikan
e. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial

Setelah disepakatinya dua kovenan internasional tersebut, kemudian muncul instrumen hukum lain yang lahir setelah ICCPR dan ICESCR yang substansinya mengatur berbagai hal :

  1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
  2. Convention relating to the Status of Refugees
  3. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
  4. Convention on the Elimination of Discrimination against Women

Munculnya instrumen-instrumen tersebut, ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights). Pada saat ini, pelanggaran HAM berat diadili oleh International Criminal Court (ICC), yang didirikan berdasarkan Rome Statute 1998. Dalam Statuta tersebut, istilah pelanggaran HAM berat memang tidak ditemukan. Namun penyebutannya mempunyai padanan yaitu “the most serious crimes of concern to the international community as a whole”.[16] Pengertian ini mencakup genosida (genocide); kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity); kejahatan perang (war crimes); dan agresi (agression)

II. Sejarah dan Perkembangan Genosida
Istilah genosida pertama kali dikemukakan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1933.[17] Genosida berasal dari bahasa Yunani γένος atau genos yang artinya keluarga, suku atau ras, dan bahasa Latin occido yang artinya pembunuhan massal.[18] Munculnya genosida sebagai salah satu kejahatan, didasarkan pada kejadian pembunuhan massal terhadap orang-orang Assyria di Irak pada 11 Agustus 1933.[19] Sedangkan pembunuhan massal yang dianggap sebagai kejadian genosida yang pertama kali di dunia adalah pembantaian terhadap orang-orang Armenia oleh Turki pada tahun 1915.[20] Lebih dari satu juta orang diperkirakan meninggal dalam kejadian tersebut. Dalam konteks hukum internasional, genosida pertama kali digunakan dalam tuntutan terhadap pelaku kejahatan perang di Pengadilan Nuremberg. Meskipun Piagam Nuremberg tidak menggunakan istilah genosida sebagai salah satu prinsipnya.

Menurut Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG), genosida didefinisikan sebagai :[21]

…any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.
Menurut beberapa pakar, pengecualian terhadap kelompok sosial dan politik, telah membuat definisi terhadap genosida menjadi sempit. Chalk dan Jonassohn mendefinisikan genosida sebagai :[22]

…form of one-sided mass killing in which a state or other authority intends to destroy a group, as that group and membership in it are defined by the perpetrator.”
Sedangkan R.J. Rummel memberikan pengertian terhadap genosida yang lebih luas. Menurutnya, genosida mempunyai tiga pengertian :[23]

  1. Pengertian biasa, yaitu pembunuhan oleh pemerintah terhadap orang-orang tertentu karena alasan kebangsaan, etnis, ras, atau keanggotaan dalam agama tertentu;
  2. Pengertian yuridis, yaitu definisi genosida yang terdapat dalam CPPCG.
  3. Pengertian umum, yaitu genosida yang memiliki arti mirip dengan pengertian biasa, namun memasukkan pembunuhan berencana oleh pemerintah terhadap oposisi politik.
Beberapa kejadian selain pembunuhan massal terhadap bangsa Assyria dan Armenia, yang dapat dianggap sebagai genosida adalah :[24] [25]

  1. Pembunuhan massal terhadap etnis Kurdi oleh Turki di wilayah Dersim pada tahun 1937-1938;
  2. Pembunuhan massal terhadap suku Hutu oleh suku Tutsi di Burundi 1972
  3. Pembunuhan massal oleh Khmer Merah di Kamboja pada pertengahan 1970
  4. Kebijakan melawan Kurdi yang dikeluarkan oleh Anfal pada tahun 1988.
  5. Okupasi Indonesia terhadap Timor Timur selama tahun 1975 sampai 1999.
  6. Pembunuhan massal Sabra dan Shatila yang terjadi pada September 1982, ketika terjadi konflik bersenjata antara milisi Lebanon yang didukung oleh Israel melawan Palestina.
  7. Invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan selama tahun 1979-1989.
Kejadian-kejadian diatas tidak pernah diproses secara hukum, baik melalui pengadilan nasional ataupun International Court of Justice (ICJ). Namun dalam perkembangannya, ada beberapa kasus yang kemudian diadili oleh badan peradilan internasional baik permanen maupun adhoc, yaitu :

  1. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Pengadilan ad hoc ini didirikan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili pelaku pembunuhan massal terhadap suku Tutsi dan Hutu moderat oleh Hutu pada perang saudara di Rwanda. Selama sekitar 100 hari pada tahun 1994, sekitar 937.000 suku Tutsi dan Hutu moderat dibunuh oleh suku Hutu. Sampai sejauh ini ICTR telah menyelesaikan 21 pengadilan dan menjatuhkan tuntutan kepada 28 orang. Pengadilan pertama di ICTR dilangsungkan pada tahun 1997, dengan tertuduh Jean-Paul Akayesu.[26]
  2. Konflik bersaudara di Darfur (Sudan), yang diadili oleh ICC.
  3. Perang Saudara di Yugoslavia, yang diadili oleh International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), dan khusus untuk kejadian Srebrenica Massacre atau yang lebih dikenal dengan Bosnian Genocide sempat menjadi perkara di ICJ pada tahun 2007.

III. Sengketa Internasional antara Bosnia vs. Serbia
A. Bosnian War
Konflik di Bosnia-Herzegovina, yang berlangsung selama April 1992 – November 1995, telah menjadi sebuah “contoh” bentuk pembersihan etnis yang pernah terjadi di dunia.[27] Konflik ini adalah kejadian paling brutal yang pernah dialami oleh Eropa semenjak berakhirnya Perang Dunia II[28] yang melibatkan beberapa pihak, antara lain Bosnia-Herzegovina, Republik Federal Yugoslavia (yang kemudian dikenal dengan Serbia-Montenegro), dan Kroasia. Banyak silang pendapat yang terjadi untuk menentukan perang apa yang terjadi di wilayah Balkan tersebut. Apakah konflik yang terjadi merupakan perang saudara, atau agresi. Etnis Bosniak dan Croat banyak mengatakan bahwa perang tersebut adalah agresi yang dilakukan oleh militer Serbia dan Kroasia. Sedangkan pihak Serbia sendiri menganggap konflik tersebut adalah perang saudara.

Srebrenica Massacre terjadi pada Juli 1995. Sekitar 8.000 pria dari etnis Bosniak terbunuh oleh Army of Republika Sprska (VRS), yang pada saat itu dipimpin oleh Ratko Mladic. 18 orang yang disangka sebagai pelaku dalam genosida di Srebrenica ini, termasuk Ratko Mladic dan Radovan Karadzic, diadili oleh ICTY. Sedangkan Bosnia Herzegovina mengajukan perkara terhadap Serbia-Montenegro di ICJ, untuk meminta pertanggungjawaban Serbia-Montenegro (state’s responsibility) atas kejadian genosida yang terjadi di Srebrenica.

B. Bosnia-Herzegovina v. Serbia-Montenegro
Sengketa yang diajukan oleh Bosnia-Herzegovina atas pembunuhan massal di Srebrenica adalah kasus pertama yang diterima oleh ICJ yang berkenaan dengan kejadian genosida selama berdirinya ICJ. Kasus yang masuk ke ICJ ini menjadi sebuah yurisprudensi penting untuk hukum internasional semenjak pelaksanaan Pengadilan Nuremberg pada tahun 1946. Tuntutan Bosnia-Herzegovina terhadap Serbia-Montenegro menjadi sebuah pembuktian dari penerapan, kemampuan, dan validitas ICJ dalam menegakkan CPPCG untuk saat ini dan masa depan.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Salah satunya, apakah negara dapat diminta pertanggungjawaban dalam kasus genosida ? Apabila negara memang dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal ini, maka akan muncul kesalahan bersama yang bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban indivudual seperti yang telah dikenal dalam pelanggaran HAM berat.

Dalam putusannya, ICJ menetapkan bahwa Serbia tidak melakukan atau berencana melakukan genosida yang terjadi di Srebrenica, lalu Serbia juga tidak terlibat dalam tindakan genosida yang terjadi di Srebrenica. Namun ICJ memutuskan bahwa Serbia telah melanggar kewajiban internasional yang telah tercantum dalam CPPCG, yaitu untuk mencegah terjadinya genosida di wilayah negaranya.

Putusan yang dikeluarkan oleh ICJ menegaskan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh VRS adalah bentuk genosida. Penegasan ini juga menggagalkan pendapat dari pihak Bosnia-Herzegovina bahwa genosida tidak hanya terjadi di Srebrenica, namun di seluruh wilayah Bosnia-Herzegovina.

Pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang dilakukan oleh Serbia bukan hanya terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh CPPCG, namun juga dari ketentuan tambahan yang telah dikeluarkan oleh ICJ pada bulan April dan September 1993. Dalam ketentuan tersebut, tercantum perintah dari ICJ terhadap Yugoslavia untuk “melakukan segala tindakan sesuai dengan kewenangannya untuk mencegah terjadinya genosida dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan oleh kelompok militer ataupun paramiliter yang beroperasi di bawah pemerintahan yang berwenang.”[29] Hakim ICJ memutuskan bahwa selain melanggar ketentuan tersebut, Serbia tidak berusaha melakukan apapun untuk mencegah terjadinya genosida di Srebrenica pada Juli 1995, padahal Serbia seharusnya menyadari bahwa tindakan yang terjadi di Srebrenica akan menimbulkan genosida.

Dalam memberikan putusan ini, ICJ bersandar pada kasus Nicaragua v. United States[30] yang menyatakan bahwa Amerika Serikat terbukti tidak bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan oleh kelompok gerilyawan, meskipun tindakan mereka (AS) diketahui secara luas oleh publik.

Selanjutnya, beberapa penegasan yang dilakukan oleh ICJ adalah :

  1. Berdasarkan bukti yang jelas bahwa pembunuhan yang terjadi secara massif di tempat-tempat tertentu dan kamp-kamp konsentrasi di wilayah Bosnia-Herzegovina dilakukan selama terjadinya konflik (Perang Bosnia).[31]
  2. Orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok yang dilindungi di Srebrenica telah menjadi korban perlakuan yang tidak pantas, pemukulan, pemerkosaan, penyiksaan yang menyebabkan cacat fisik dan mental yang serius, selama berada di kamp konsentrasi.[32]

Pengadilan menerima fakta bahwa militer Serbia melakukan tindakan-tindakan tersebut, namun belum ada bukti yang menguatkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Serbia dimaksudkan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh etnis Bosniak.

Presiden ICJ, Rosalyn Higgins, menyatakan bahwa meskipun terdapat bukti-bukti yang menguatkan terjadinya kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan di Bosnia, ICJ tidak memiliki yurisdiksi dalam menentukan apakah kejadian tersebut merupakan genosida atau tidak, karena kasus ini berkenaan dengan pengertian terhadap genosida secara hukum yang memiliki pengertian sempit dan tidak dapat diperluas.

ICJ kemudian memutuskan bahwa semenjak Montenegro mendeklarasikan kemerdekaannya pada Mei 2006, maka Serbia sebagai penerus dari Serbia-Montenegro, menjadi satu-satunya pihak sebagai tergugat. Namun dalam kejadian-kejadian yang berlangsung sebelumnya, menjadi tanggung jawab Serbia dan Montenegro.



[1] Rhoda E. Howard, HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, Terjemahan: Nughara Katjasungkana, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 1

[2] Ibid.

[3] Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 2-3.

[4] Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm. 591.

[5] Claude-Albert Colliad, Institutions des relations internationales, huiteme edition, Dalloz, 1985, p.355. Sebagaimana dikutip dalam Boer Mauna, op.cit., hlm. 592.

[6] Boer Mauna, op.cit., hlm. 592.

[7] Frederic S. Pearson & J. Martin Rochester, International Relations The Global Condition in the Late Twentieth Century, McGraw-Hill, United States, 1992, hlm. 332.

[8] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 120.

[9] Ibid, hlm. 121.

[10] Ibid.

[11] Stephen Ryan, United Nations and International Politics, Macmillan Press, London, 2000, hlm. 140.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm.3

[17] Diane F. Orentlicher, Genocide, http://www.crimesofwar.org, akses pada tanggal 24 September 2007, pukul 18.12 WIB.

[18] Wikipedia, Genocide, http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide, akses pada tanggal 24 September 2007, pukul 19.27 WIB.

[19] Ibid.

[20] Diane F. Orentlicher, Genocide, loc.cit.

[21] Wikipedia, Genocide, loc.cit.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Diane F. Orentlicher, Genocide, loc.cit.

[25] Wikipedia, Genocides in History, http://en.wikipedia.org/wiki/Genocides_in_history, akses pada tanggal 26 September 2007, pukul 10.19 WIB.

[26] Wikipedia, International Criminal Tribunal for Rwanda, http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Tribunal_for_Rwanda, akses pada tanggal 26 November 2006, pukul 23.26 WIB

[27] Florence Hartmann, Bosnia, http://www.crimesofwar.org/, akses pada tanggal 24 September 2007, pukul 18.12 WIB

[28] Ibid.

[29] Teks asli berbunyi : “to do everything in its power to prevent the crimes of genocide and to make sure that such crimes are not committed by military or paramilitary formations operating under its control or with its support.”

[30] Kasus di ICJ tentang Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua, 27 Juni 1986. lih. Math Noortman, Countermeasure in International Law Five Salient Cases, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

[31] Teks asli : “it is established by overwhelming evidence that massive killings in specific areas and detention camps throughout the territory of Bosnia-Herzegovina were perpetrated during the conflict’ and that ‘the victims were in large majority members of the protected group, the Bosniaks, which suggests that they may have been systematically targeted by the killings.”

[32] Teks asli : “it has been established by fully conclusive evidence that members of the protected group were systematically victims of massive mistreatment, beatings, rape and torture causing serious bodily and mental harm, during the conflict and, in particular, in the detention camps.”



DAFTAR PUSTAKA

Literatur
Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.

Cassese, Antonio, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, Penerjemah: A. Rahman Zainudin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Howard, Rhoda E., HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, Penerjemah: Nughara Katjasungkana, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, Routledge, London, 1997.

M. Afif Hasbullah, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998

Noortmann, Math, Countermeasures in International Law Five Salient Cases, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Pearson, Frederic S. & J. Martin Rochester, International Relations The Global Condition in the Late Twentieth Century, McGraw-Hill, United States, 1992.

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, CV Utomo, Bandung, 2004.

Ryan, Stephen, United Nations and International Politics, Macmillan Press, London, 2000.

Instrumen Hukum
UU no. 39 th. 1999 tentang HAM

UU no. 26 th. 2000 tentang Pengadilan HAM

International Convention on Civil and Political Rights

International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights

Universal Declaration on Human Rights.

Statute of International Court of Justice

Rome Statute of International Criminal Court.

Situs Internet
http://www.crimesofwar.org/

http://en.wikipedia.org/

http://www.un.org/



DAFTAR SINGKATAN

CPPCG : Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

HAM : Hak Asasi Manusia

ICC : International Criminal Court

ICCPR : International Convention on Civil and Political Rights

ICESCR : International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights

ICJ : International Court of Justice

ICTR : International Criminal Tribunal for Rwanda

ICTY : International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

UDHR : Universal Declaration of Human Rights

VRS : Army of Republika Sprska


Personalitas Yuridik Organisasi Internasional (Studi Kasus Reparation for Injuries Case 1949)

I. PENDAHULUAN
Pada abad ke-19, negara masih merupakan entitas/aktor utama dalam setiap hubungan internasional, khususnya hukum internasional. Fakta ini diperkuat oleh argumen Oppenheim yang mengatakan bahwa “Hukum antar bangsa dibuat oleh persetujuan bersama diantara negara-negara, dan bukan oleh individu perseorangan, sehingga negara merupakan subyek hukum internasional yang utama”.[1] Berdasarkan hal inilah para analis kebijakan luar negeri seringkali mengenyampingkan aktor non-negara (non-state actors) dalam setiap kajiannya.[2] Menurut mereka, aktor dalam kebijakan luar negeri haruslah memiliki kemampuan hukum yang berdaulat, dan hanya negara yang memiliki hal tersebut.[3] Seiring dengan berkembangnya peta politik dunia, pergeseran terhadap paradigma negara-sentris tidak dapat dihindari lagi, karena peranan aktor non-negara dalam politik internasional menjadi hal yang sangat fundamental. Beberapa aktor non-negara yang muncul menjadi kekuatan politik internasional antara lain :

  1. organisasi - organisasi internasional : antar-pemerintah (intergovernmental organizations); non-pemerintah (non-governmental organizations atau NGOs)
  2. perusahaan–perusahaan multinasional (multinational corporations / MNCs)
  3. Individu
  4. Belligerensi / Insurgensi.

Dari kelima aktor non-negara tersebut, hanya organisasi internasional antar-pemerintah (yang selanjutnya akan disebut dengan organisasi internasional); individu; dan beligerensi/insurgensi yang dapat disebut sebagai subyek hukum internasional. NGOs dan TNCs/MNCs tidak termasuk ke dalam subyek hukum internasional, karena tidak terikat atau tidak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, dan pada dasarnya NGOs dan TNCs/MNCs didirikan berdasarkan hukum nasional dan tunduk kepada hukum nasional.

II. ORGANISASI INTERNASIONAL

2.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Internasional
Tata urutan subyek hukum internasional disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada tingkat paling atas terdapat negara yang mempunyai wewenang internasional secara penuh karena statusnya sebagai subyek asli hukum internasional semenjak abad ke-16.[4] Selanjutnya menyusul organisasi-organisasi antar pemerintah atau organisasi-organisasi internasional yang mempunyai wewenang-wewenang khusus.[5] Organisasi internasional ditempatkan setelah negara dengan alasan bahwa organisasi internasional hanya memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional dalam hal tertentu.[6]

Pertumbuhan organisasi internasional telah dimulai sejak abad pertengahan.[7] Organisasi international paling awal yang dapat teridentifikasi adalah Holly Alliance yang didirikan oleh negara-negara Eropa, antara lain Austria; Prusia; dan Rusia, untuk menghadapi kekuasaan Napoleon. Setelah Holly Alliance, kemudian bermunculan organisasi internasional lain seperti :[8]

  1. Geodetic Union pada tahun 1864;
  2. International Telegraph Union (1865) yang merupakan pendahulu International Telecommunication Union;
  3. Universal Postal Union (1874);
  4. Berne Bureau for the Protection of Literary and Artistic Works (1886); dan lainnya.

Yang tidak mungkin dikesampingkan adalah munculnya League of Nations (Liga Bangsa-Bangsa/LBB) pada tahun 1919, yang kemudian diteruskan oleh United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) pada tahun 1945. PBB kemudian menjadi organisasi internasional yang paling besar dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional.[9]

Meskipun telah muncul sejak lama, belum ada kesepakatan mengenai definisi dari organisasi internasional. Namun menurut Sumaryo Suryokusumo, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai :

“himpunan negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi anggaran dasar sebagai instrumen pokok (constituent instrument) dan mempunyai personalitas yuridik.”

Sementara menurut D.W. Bowett, organisasi internasional didefinisikan sebagai :

“…they were permanent association of governments, or administration (i.e. postal or railway administration), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose”.

2.2. Aspek-aspek dalam Pembentukan Organisasi Internasional
Dalam pembentukan suatu organisasi internasional, maka ada empat aspek yang menjadi faktor terpenting. Keempat aspek tersebut adalah : aspek filosofis; aspek hukum; aspek administratif; aspek struktural.

1. Aspek filosofis merupakan aspek pembentukan organisasi internasional yang berkenaan dengan falsafah atau tema-tema pokok suatu organisasi internasional. Misalnya :
a. Tema keagamaan, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI); Moslem Brotherhood.
b. Tema perdamaian, seperti Association of South East Asian Nations (ASEAN); PBB;
c. Tema penentuan nasib sendiri (the right of self-determination) seperti Organization of African Unity (OAU)
d. Tema kerjasama ekonomi, seperti Asian Pacific Economic Cooperation (APEC); Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).

2. Aspek hukum adalah aspek yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan konstitusional dan prosedural, misalnya :[10]
a. Diperlukannya constituent instrument, seperti covenant; charter; statute; dan lainnya, yang memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja.
b. Dapat bertindak sebagai pembuat hukum, yang menciptakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai instrumen hukum (treaty-making powers).
c. Mempunyai personalitas dan kemampuan hukum.

3. Aspek administratif adalah aspek yang berkenaan dengan administrasi internasional, misalnya :
a. Adanya sekretariat tetap atau permanent headquarter yang pendiriannya dibuat melalui headquarter agreement dengan negara tuan rumah.
b. Adanya pejabat sipil internasional atau international civil servants.
c. Mempunyai anggaran atau budgeting yang diatur secara proporsional.

4. Aspek struktural adalah aspek yang berkenaan dengan permasalahaan kelembagaan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut, misalnya sebuah organisasi internasional harus memiliki :
a. Principal organs;
b. Subsidiary organs;
c. Commissions / committee;
d. Sub-commissions;
e. Sub-committee;

III. Personalitas Yuridik Organisasi Internasional
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu aspek pendirian organisasi internasional adalah aspek hukum, dan personalitas hukum/yuridik termasuk dalam aspek tersebut. Personalitas hukum yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah mutlak penting guna memungkinan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khusunya kapasitas dalam melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau mengahukan tuntutan dengan negara lainnya.[11] Personalitas yuridik yang dimiliki oleh sebuah organisasi internasional tidak akan hilang meskipun tidak dicantumkan dalam instrumen pokok pendirian organisasi internasional tersebut.

PBB sendiri tidak mencantumkan secara khusus mengenai personalitas yuridik yang dimilikinya. Piagam PBB hanya memuat mengenai personalitas yuridik yang dimiliki oleh PBB dalam pasal 104, yaitu : “The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.”

Personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum nasional, dan personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum internasional.[12]

  1. Personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum nasional dapat dilihat khususnya apabila sebuah organisasi internasional akan mendirikan sekretariat tetap ataupun markas besar organisasi tersebut melalui headquarters agreement. Contohnya, headquarters agreement yang dibuat oleh PBB dengan Amerika Serikat, Belanda, Swiss, dan Austria; ASEAN dengan Indonesia. Pada umumnya headquarters agreement mengatur mengenai keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh pejabat sipil internasional, pembebasan pajak, dan lainnya
  2. Personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum internasional dapat diartikan bahwa organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban ini antara lain mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, mempunyai kekebalan (immunity), dan hak-hak istimewa (privileges). Permasalahan mengenai personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional, pertama kali mencuat pada kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Reparation for Injuries Case). Dengan munculnya kasus ini, personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional menjadi tidak diragukan lagi.

IV. Studi Kasus Reparation for Injuries Case
Reparation for Injuries Case merupakan kasus yang melahirkan penegasan terhadap personalitas yuridik organisasi internasional. Kasus ini terjadi pada tahun 1948 dan kemudian Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memberikan advisory opinion pada tahun 1949. Dengan adanya kasus ini, organisasi internasional yang ada di dunia mendapatkan penegasan mengenai status yuridiknya. Meskipun sebenarnya status yuridik dari organisasi internasional telah ada, namun sampai sebelum adanya kasus ini, masih belum ada kepastian hukum mengenai bisa atau tidaknya sebuah organisasi internasional untuk bisa berperkara sebagaimana layaknya subyek hukum internasional lainnya. ICJ telah membuat suatu terobosan hukum dengan mengeluarkan advisory opinion berkenaan dengan kasus ini.

4.1. Ringkasan Kasus
Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 17 September, seorang mediator PBB bernama Count Folke Bernadotte dan ajudannya Kolonel Serot, terbunuh dalam perjalanan dinas ke Yerusalem. Mereka dibunuh oleh anggota dari kelompok Lehi, yang terkadang disebut dengan “Stern Gang”. Kelompok ini merupakan organisasi radikal zionis yang telah melakukan beberapa serangan terhadap warga Inggris dan Arab. Pembunuhan terhadap Bernadotte ini, telah disepakati oleh ketiga pemimpin kelompok Lehi, yaitu : Yitzhak Shamir, Natan Yelli-Mor, dan Yisrael Eldad, dan direncanakan oleh kepala operasi Lehi di Yerusalem, Yehoshua Zetler.

Empat orang yang dipimpin oleh Meshulam Makover, kemudian menyerang kendaraan yang ditumpangi oleh Bernadotte, dan salah satu diantara mereka yaitu Yehoshua Cohen menembak Bernadotte.

4.2. Fakta Hukum
Dari kasus tersebut, terdapat empat permasalahan hukum yang muncul :

  1. Count Folke Bernadotte adalah pejabat sipil internasional yang bekerja untuk PBB
  2. Count Folke Bernadotte adalah warga negara Swedia
  3. Pembunuh Bernadotte, Yehoshua Cohen, adalah warga negara Israel
  4. Pembunuhan terhadap Bernadotte terjadi di wilayah pengawasan Israel.

4.3. Permasalahan Hukum
Berkenaan dengan kasus di atas, Sekjen PBB Trygve Lie mempersiapkan memorandum, dan disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Memorandum tersebut berisi 3 permasalahan pokok :[13]

  1. Apakah suatu negara mempunyai tanggung jawab terhadap PBB atas musibah atau kematian dari salah seorang pejabatnya?
  2. Kebijaksanaan secara umum mengenai kerusakan dan usaha-usaha untuk mendapatkan ganti rugi
  3. Cara-cara yang akan ditempuh untuk penyampaian dan penyelesaian mengenai tuntutan-tuntutan.

Setelah mendengarkan memorandum dari Sekjen PBB, Majelis Umum kemudian meminta pendapat dari ICJ, dengan mengajukan permasalahan hukum sebagai berikut :[14]

1. Apakah PBB sebagai sebuah organisasi mempunyai kapasitas untuk dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah de jure maupun de facto untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh :
a. PBB;
b. Korban atau orang-orang yang menerima dampak dari kejadian yang menimpa korban.

2. Apabila pertanyaan 1(b) dapat diterima, apakah tindakan yang harus dilakukan PBB untuk mengembalikan hak Negara tempat korban menjadi warganya ?

4.4. Putusan ICJ
Terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Majelis Umum, ICJ memberikan jawaban sebagai berikut :

  1. Untuk pertanyaan 1(a), ICJ secara mutlak sepakat bahwa PBB dapat melakukan hal tersebut
  2. Untuk pertanyaan 1(b), ICJ memberikan pendapat dengan 11 suara melawan 4 bahwa PBB dapat mengajukan gugatan meskipun pemerintah yang diminta pertanggungjawabannya bukanlah anggota PBB
  3. Untuk pertanyaan 2, ICJ memberikan pendapat dengan 10 suara melawan 5 bahwa apabila PBB membawa gugatan karena kerugian yang dialami pejabatnya, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila gugatannya didasarkan pada pelanggaran kewajiban kepada PBB.

4.5. Analisa Kasus
ICJ menganggap bahwa personalitas yuridik dari organisasi internasional merupakan sifat yang mutlak dimiliki oleh setiap organisasi internasional.[15] Disamping itu, organisasi internasional memiliki personalitas internasional sebagai hak, yang merupakan suaru konsekuensi dari dasar pembentukan organisasi itu yang berada di bawah hukum internasional.[16] Personalitas yuridik organisasi tersebut memungkinkannya untuk melakukan tindakan-tindakan internasional, bahkan bagi negara-negara yang belum diketahui sebelumnya di dalam instrumen pokoknya.[17]

Kesimpulan
Berdasarkan sejarah perkembangan dan preseden yang telah terjadi berkenaan dengan organisasi internasional, maka kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional tidak lagi dapat dikesampingkan. Dengan adanya Reparation for Injuries Case, organisasi internasional mempunyai personalitas yuridik yang tidak berbeda dengan negara. Namun dalam konteks ICJ, organisasi internasional belum bisa merubah Statute of International Court of Justice yang hanya memperbolehkan negara menjadi pihak yang bersengketa dalam ICJ.

Terlepas dari masalah tersebut, organisasi internasional telah menjadi salah satu non-state actors yang dapat mempengaruhi berjalannya interaksi diantara masyarakat internasional. Khususnya pengaruh organisasi internasional dalam fungsinya sebagai pembuat hukum (quasi-legislative) internasional.



[1] Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, Routledge, London, 1997, hlm. 91. Teks asli berbunyi : “Since the law of nations is based on the common consent of individual States, and not of individual human beings, States solely and exclusively are subjects on international law.”

[2] Bahgat Korany & Ali E. Hillal Dessouki (et.al), The Foreign Policies of Arab States The Challenge of Change, Second Edition, Westview Press, United States of America, hlm. 260.

[3] Ibid.

[4] Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm. 58.

[5] Ibid.

[6] Peter Malanczuk, op.cit., hlm. 92.

[7] Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.3

[8] Peter Malanczuk, op.cit., hlm.22.

[9] Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1987, hlm.1

[10] Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 11.

[11] Ibid, hlm. 110.

[12] Ibid., hlm. 113.

[13] Ibid., hlm. 121.

[14] International Court of Justice Case Summaries, Reparation for Injuries Suffered in the Services of the United Nations.

[15] Sumaryo Suryokusumo, op.cit., hlm.127

[16] Ibid, hlm. 128.

[17] Ibid.



DAFTAR PUSTAKA

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.

Korany, Bahgat & Ali E. Hillal Dessouki (et.al), The Foreign Policies of Arab States The Challenge of Change, Westview Press, United States of America, 1991.

Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Revised Edition, Routledge, London, 1997.

Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 2004.

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1990.

___________________, Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1987.

Monday, July 23, 2007

Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik

I. Pendahuluan
Dalam interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik. Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan Convention on the Pacific Settlement of International Disputes 1907. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul kemudian beberapa perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat beberapa tentang penyelesaian sengketa. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat oleh negara-negara, baik secara multilateral ataupun melalui lembaga intergovernmental, diantaranya :

1. The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations 1919
2. The Statute of the Permanent Court of International Justice 1921
3. The General Treaty for the Renunciation of War 1928
4. The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes 1928
5. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional 1945
6. Deklarasi Bandung 1955
7. The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States 1982.

Kelahiran League of Nations (LBB) yang menjadi lembaga intergovernmental pasca terjadinya Perang Dunia I (PD I), tidak mampu mencegah terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara. Karena LBB terbukti tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya Perang Dunia II (PD II). Dari kondisi seperti itulah, negara-negara yang terlibat dalam PD II kemudian membentuk United Nations (PBB) sebagai pengganti dari LBB. Kelahiran PBB diharapkan dapat mencegah terjadinya hal serupa PD I dan II.

Dalam praktek hubungan antar negara pada saat ini, PBB telah menjadi organisasi intergovernmental yang besar. Dengan keanggotaan sebanyak itu, UN Charter (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Pencantuman penyelesaian sengketa secara damai di dalam Piagam, memang mutlak diperlukan. Selain karena PBB bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, negara-negara anggota PBB membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut.

II. Penyelesaian Sengketa dalam Piagam PBB
Tujuan dibentuknya PBB, yaitu menjaga kedamaian dan keamanan internasional tercantum di dalam pasal 1 Piagam, yang berbunyi :

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace”

Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) Piagam. Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya :

a. Negosiasi;
b. Enquiry atau penyelidikan;
c. Mediasi;
d. Konsiliasi
e. Arbitrase
f. Judicial Settlement atau Pengadilan;
g. Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.

Dari tujuh penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Piagam, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara hukum dan secara politik/diplomatik. Yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara hukum adalah arbitrase dan judicial settlement. Sedangkan yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry; mediasi; dan konsiliasi. Hukum internasional publik juga mengenal good offices atau jasa-jasa baik yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik.

Pada dasarnya, tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat saja menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka ke badan peradilan internasional seperti International Court of Justice (ICJ/Mahkamah Internasional), tanpa harus melalui mekanisme negosiasi, mediasi, ataupun cara diplomatik lainnya. PBB tidak memaksakan prosedur apapun kepada negara anggotanya. Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara politik/diplomatik, daripada mekanisme arbitrase atau badan peradilan tertentu, karena penyelesaian secara politik/diplomatik akan lebih melindungi kedaulatan mereka.

III. Penyelesaian Sengketa secara Diplomatik
Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry atau penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan good offices atau jasa-jasa baik. Kelima metode tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

a) Negosiasi
Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama dipakai. Sampai pada permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir.

Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain :

(1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan diantara mereka
(2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya
(3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
(4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak

b) Enquiry atau Penyelidikan
J.G.Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporakan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907.

c) Mediasi
Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja harus bersifat netral dan independen. Sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa.

Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas ex aequo et bono untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain The Hague Convention 1907; UN Charter; The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.

d) Konsiliasi
Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.

Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Pembedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

e) Good Offices atau Jasa-jasa Baik
Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Menurut pendapat Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf, jasa baik dapat didefinisikan sebagai berikut: the involvement of one or more States or an international organization in a dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement.

Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (technical good offices), dan jasa baik politis (political good offices). Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi.

IV. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum
Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau judicial settlement juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang bersengketa satu sama lain. Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat antara masing-masing pihak yang bersengketa.

a) Arbitrase
Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internaisonal melalu jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.

Pada saat ini, terdapat sebuah badan arbitrase internasional yang terlembaga, yaitu Permanent Court of Arbitration (PCA). Dalam menjalankan tugasnya sebagai jalur penyelesaian sengketa, PCA menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

b) Pengadilan Internasional
Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum adalah pengadilan internasional. Pada saat ini ada beberapa pengadilan internasional dan pengadilan internasional regional yang hadir untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional. Misalnya International Court of Justice (ICJ), International Criminal Court, International Tribunal on the Law of the Sea, European Court for Human Rights, dan lainnya.

Kehadiran pengadilan internasional sesungguhnya telah dikenal sejak eksisnya Liga Bangsa-Bangsa, yaitu melalui Permanent Court of International Justice (PCIJ). Namun seiring dengan bubarnya LBB pasca Perang Dunia II, maka tugas dari PCIJ diteruskan oleh ICJ sejalan dengan peralihan dari LBB kepada PBB.

Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti adanya pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena tidak ada lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para pihak, misalnya seperti memilih hakim, memilih hukum dan hukum acara yang digunakan. Tetapi dengan bersengketa di pengadilan internasional, maka para pihak akan mendapatkan putusan yang mengikat masing-masing pihak yang bersengketa.

Tuesday, January 30, 2007

Indonesia Go Open Source : Solusi Kesenjangan Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Masyarakat Informasi dan Kesenjangan Dijital
Dalam era masyarakat informasi pada saat ini, penggunaan teknologi informasi (TI) menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terjadi sebuah digital gap dalam akses terhadap TI (baik perangkat maupun kontennya) di dalam masyarakat Indonesia, namun perkembangan TI di Indonesia tetap mengikuti perkembangan TI yang ada di ruang lingkup internasional.

Digital gap atau diistilahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “kesenjangan dijital”, merupakan sebuah realitas obyektif yang dihadapi pada saat ini. Sebagian orang dapat menikmati perangkat maupun konten dalam TI, namun sebagian lain bahkan tidak mengetahui apa itu TI. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya digital gap/kesenjangan dijital ini, salah satu diantaranya adalah mahalnya harga perangkat TI. Dalam tulisan ini, artikel yang dikutip adalah artikel mengenai piranti lunak komputer dan akan memfokuskan pembahasan dalam pokok permasalahan tersebut.

1.2. Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Piranti Lunak
Piranti lunak komputer merupakan salah satu komponen penting dalam berjalannya TI. Tanpa adanya hal tersebut, komputer sebagai komponen lain dalam TI (yang biasa disebut dengan perangkat keras) tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pentingnya sebuah perangkat lunak komputer bagi beroperasinya TI, maka kompensasi yang diberikan untuk bisa menikmati piranti lunak komputer tersebut tidaklah murah. Untuk sebuah piranti lunak sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft, yaitu Windows Vista, harga yang dibandrol adalah 2,4 juta rupiah. Mahalnya harga piranti lunak komputer inilah yang menyebabkan menjamurnya pembajakan terhadap piranti lunak tersebut. Pembajakan dimaksudkan agar pemakai komputer dapat menikmati TI dengan harga yang masih dapat dijangkau. Dalam bahasa lain dapat dikatakan, pembajakan merupakan salah satu upaya untuk mempersempit kesenjangan dijital dengan cara yang ilegal.

Di Indonesia pembajakan terhadap piranti lunak komputer bukanlah hal yang aneh. Melihat daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah, piranti lunak bajakan merupakan solusi sementara untuk tetap bisa menggunakan TI. Namun hal ini tidak bisa digunakan secara terus-menerus, mengingat pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang telah diatur dalam UU 19 th 2002 tentang Hak Cipta.

Selain merupakan pelanggaran terhadap HKI, pembajakan terhadap piranti lunak dapat menimbulkan implikasi ekonomis terhadap Indonesia. Salah satunya adalah sanksi dagang yang dapat diberikan oleh negara lain. Sebelum USTR (United States Trade Representative/Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat) mengeluarkan daftar peringkat negara yang termasuk sering melanggar HKI pada tahun 2006, Indonesia telah masuk dalam priority watch list. Kategori tersebut merupakan sebuah penggolongan yang sedikit lagi dapat menyebabkan Indonesia tergolong ke dalam foreign country, dan mendapat sanksi dagang.

1.3. Indonesia Go Open Source
Artikel yang dikutip dalam tulisan ini memuat tentang peluncuran produk-produk piranti lunak dari program IGOS (Indonesia, Go Open Source). Program IGOS ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menimbulkan pembajakan piranti lunak dan juga permasalahan yang muncul karena pembajakan piranti lunak. Program ini diluncurkan semenjak 2004 oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Pendidikan Nasional.

IGOS merupakan sebuah program payung yang menghasilkan produk-produk piranti lunak seperti pengolah kata (wordprocessor), pengolah gambar (graphicPiranti lunak yang diproduksi oleh IGOS dikategorikan sebagai open source software, sesuai dengan namanya. Yang dimaksud dengan open source software adalah, piranti lunak yang kode programnya dapat diakses, dimodifikasi, didistribusikan secara bebas dan gratis dengan legal. Contoh open source software yang telah lebih dulu muncul adalah Linux Operating System. Lawan dari open source software adalah proprietary software, yang penggunaannya harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Contohnya adalah Windows Vista, seperti yang telah disebutkan diatas.


II. ANALISIS DAN KOMENTAR

2.1. Pelanggaran Hak Cipta
Salah satu alasan pemerintah untuk meluncurkan program IGOS adalah mengurangi tingkat pembajakan piranti lunak yang terjadi di Indonesia. Piranti lunak yang dibajak di Indonesia tidak hanya seputar piranti lunak sistem operasi, namun juga piranti lunak aplikasi, sehingga menambah panjang kegiatan pembajakan di Indonesia.

Jika ditinjau dari UU 19/2002 tentang Hak Cipta, piranti lunak merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang tersebut (dalam undang-undang, piranti lunak disebut dengan program komputer). Kutipan pasalnya sebagai berikut :

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi
Pasal 12
(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Sehingga, kegiatan pembajakan terhadap piranti lunak (baik sistem operasi maupun aplikasi) merupakan tindak pidana, yang ketentuannya tercantum dalam pasal 72 ayat 3 UU 19/2002, yaitu :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2.2. Pengembangan IGOS
Penyediaan kode sumber IGOS secara gratis dari pemerintah, yang dapat diunduh (download) dari http://www.igos-source.or.id/, bukan merupakan satu-satunya solusi terhadap permasalahan pembajakan di Indonesia. Meskipun telah disediakan secara gratis, pembajakan tetap terjadi karena piranti lunak yang disediakan oleh IGOS belum dapat digunakan oleh pengguna komputer yang terbiasa dengan produk tertentu. Misalnya, pengguna yang terbiasa dengan sistem operasi Windows XP, dan aplikasi perkantoran Microsoft Office, akan kesulitan beradaptasi dengan IGOS Nusantara 2006 dan OpenOffice (keduanya untuk fungsi yang sama dengan Windows XP dan Microsoft Office). Pembajakan terhadap proprietary software akan semakin berkurang apabila IGOS terus menerus dikembangkan dan dapat menghasilkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Karena pengguna akan mencari piranti lunak yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini, produk yang dihasilkan oleh IGOS memang belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Karena pengguna komputer di Indonesia telah lama terbiasa untuk menggunakan piranti lunak yang user-friendly. Hal ini menyebabkan piranti lunak yang baru dan masih dalam tahap pengembangan (beta version, dalam bahasa teknisnya) seperti IGOS, tidak akan dilirik oleh pengguna.

2.3. Reduksi Kesenjangan Dijital
Selain permasalahan IGOS yang belum user-friendly, harus disadari bahwa kuantitas masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan sebuah piranti lunak seperti IGOS belum banyak jika dibandingkan dengan masyarakat yang berposisi hanya sebagai pengguna saja. Hal ini dapat dimaklumi, karena selain IGOS dikembangkan dengan berbasis pada sistem operasi Linux (yang mempunyai algoritma berbeda dengan Windows), kesenjangan dijital yang terjadi dalam masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktornya. Kesenjangan dijital menyebabkan kemampuan dalam menggunakan TI menjadi tidak merata, sehingga hanya sebagian orang yang mampu berposisi sebagai pengguna (user) dan pengembang (developer). IGOS menjadi solusi untuk mempersempit kesenjangan dijital yang terjadi. Karena sifatnya yang gratis dan tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang canggih, maka akan memperbesar peluang golongan masyarakat yang mempunyai modal sedikit untuk dapat menggunakan TI. Dengan semakin menyempitnya kesenjangan dijital yang dibantu dengan IGOS, maka akan semakin banyak tenaga-tenaga TI baik terdidik maupun terlatih yang dapat mengembangkan IGOS menjadi lebih baik dibanding dengan saat ini. Semakin berkembangnya IGOS, dan semakin luas pemakaian IGOS, maka tingkat pembajakan akan berkurang dengan sendirinya.

2.4. Penghematan Anggaran Pemerintah
Tidak hanya masalah pembajakan dan kesenjangan dijital saja yang dapat diselesaikan dengan kemunculan IGOS. Dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintahan, hadirnya IGOS akan memberikan solusi bagi beratnya alokasi dana yang disediakan pemerintah untuk membeli software yang legal. IGOS dapat menghemat sekitar 51% alokasi dana dari anggaran jika dibandingkan dengan penggunaan proprietary software. Perbandingan alokasi dana antara proprietary software (direpresentasikan dengan Microsoft) dengan open source (direpresentasikan dengan IGOS) adalah sebagai berikut :

Asumsi penggunaan = 521 server (untuk 512 kantor), 2.559.446 workstation (penggunaan perseorangan di kantor).

PERBANDINGAN

MICROSOFT

IGOS

BIAYA WORKSTATION

Rp. 19.766.291.622.000

Rp. 9.101.286.040.000

BIAYA SERVER

Rp. 88.865.280.000

Rp. 0

BIAYA OPERASIONAL

Rp. 1.153.303.824.946

Rp. 1.193.086.224.946

BIAYA TOTAL

Rp. 21.008.460.726.946

Rp. 10.294.372.264.946


Meskipun menggunakan open source akan mahal pada biaya operasionalnya, namun penghematan yang dilakukan secara keseluruhan biaya menjadi sebuah poin penting untuk bisa menghemat anggaran bagi pemerintah dalam menggunakan TI.


III. KESIMPULAN
Peluncuran program IGOS oleh pemerintah, merupakan sebuah langkah yang patut dihargai sebagai upaya untuk mengurangi pembajakan piranti lunak dan pengembangan dunia TI di Indonesia.

Pembajakan yang menjadi permasalahan di dunia hukum, dapat ditemukan solusinya dengan IGOS yang bersifat terbuka dan gratis. Sehingga akan meminimalisasi tingkat pembajakan terhadap piranti lunak. Pandangan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara pembajak, dapat direduksi dengan adanya IGOS yang menandakan itikad baik dari pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

IGOS yang telah muncul sebagai sebuah solusi bagi permasalahan dunia TI, diharapkan tidak berhenti pada tahap peluncuran saja. Namun bisa dikembangkan lebih jauh lagi, dan menjadi pengganti bagi proprietary softwares yang ada pada saat ini. Tidak hanya sekedar menjadi pengganti, IGOS juga menjadi sebuah medium bagi sumber daya manusia Indonesia yang bergerak di bidang TI untuk bisa menaikkan pamor dunia TI Indonesia. Tidak lagi sekedar sebagai pembajak piranti lunak, ataupun hanya membuat virus yang merusak. Namun dengan adanya IGOS, tenaga TI Indonesia bisa menjadi pemain penting dalam perkembangan TI dunia.

Tinjauan Umum ICTR dan ICTY

Pendahuluan
Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia menggugah rasa keadilan masyarakat internasional. Genosida yang terjadi di Rwanda sekitar tahun 1994, membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui salah satu badannya yaitu Dewan Keamanan (DK) mendirikan International Criminal Tribunal for Rwanda. Sedangkan pendirian International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), yang juga didirikan oleh DK PBB ditujukan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan melawan kemanusian.

Lahirnya pengadilan ad hoc seperti ICTR dan ICTY merupakan sebuah solusi terhadap keadilan masyarakat internasional. Ada beberapa alasan tentang pendirian pengadilan ad hoc seperti ICTR dan ICTY. Pertama adalah unable, faktor ini menekankan kepada kondisi sebuah negara tempat terjadinya pelanggaran berat/serius terhadap hukum internasional yang tidak mampJustify Fullu untuk menjalankan sebuah proses pengadilan. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu pengadilan. Seperti minimnya hakim dan penuntut umum, ruang pengadilan yang tidak memadai, dan sebagainya. Kedua adalah unwilling, faktor ini menekankan kepada political will negara tempat terjadinya pelanggaran berat/serius terhadap hukum internasional. Negara yang tidak mempunyai political will, enggan untuk membuat upaya hukum agar pelaku kejahatan berat/serius dapat diadili melalui proses pengadilan.

International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTR adalah sebuah pengadilan ad hoc yang didirikan oleh resolusi DK PBB. Resolusi tersebut adalah :
  1. Resolution 955 on November 8, 1994 ([1], s:UN_Security Council Resolution 955)
  2. Resolution 978 on February 27, 1995 ([2]), s:UN Security Council Resolution 978)
  3. Resolution 1165 on April 30, 1998 ([3])
Letak dari ICTR yang ditentukan oleh DK PBB di Arusha, Tanzania, diputuskan melalui resolusi lain dari DK PBB, yaitu Resolution 977 on February 22, 1995.

ICTR mempunyai yurisdiksi atas genosida, kejahatan melawan kemanusiaan dan kejahatan perang. Kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 dan protokol tambahan II Geneva Convention (mengenai kejahatan perang yang dilakukan ketika terjadi konflik internal di dalam sebuah negara).

Sejauh ini, ICTR telah menyelesaikan 21 proses pengadilan dan menghukum 28 orang tersangka. 11 pengadilan lain masih di dalam proses. 14 tersangka masih menunggu proses pengadilan di dalam tahanan; namun 5 diantaranya dialihkan ke yurisdiksi nasional Rwanda untuk diadili.Pengadilan yang pertama dari ICTR adalah pengadilan terhadap Jean-Paul Akayesu, dimulai pada tahun 1997.

Sesuai dengan Strategi Penyelesaian ICTR (ICTR’s Completion Strategy) dan resolusi 1503 DK PBB, seluruh proses pengadilan yang dilaksanakan oleh ICTR harus sudah diselesaikan pada tahun 2010. Namun hal tersebut dianggap tidak realistis dan harus diubah untuk mencapai tujuan didirikannya ICTR secara optimal.

ICTR terdiri dari 16 hakim yang dipisahkan dalam empat “kamar”; tiga “kamar” untuk melaksanakan pengadilan tingkat pertama, dan satu “kamar” untuk melaksanakan banding. Untuk tambahan, ada 9 orang hakim ad litem, yang membuat keseluruhan jumlah hakim menjadi 25 orang. Pada saat ini, kesemua hakim ad litem dipindahkan ke “kamar” untuk pengadilan tingkat pertama.

International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia
Sama seperti ICTR, ICTY didirikan melalui resolusi DK PBB yaitu Resolution 827, May 25 1993. Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICTY adalah terhadap pelanggaran atas Geneva Conventions, pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan melawan kemanusiaan. Yurisdiksi ini dapat berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan ketika konflik bersenjata baik internasional maupun internal. ICTY hanya dapat mengadili individu, bukan organisasi atau pemerintah.

ICTY mempekerjakan sekitar 1.200 staff. ICTY mempunyai tiga komponen organisasi, yaitu Chambers, Registry, dan Office of The Prosecutor (OTP).

Chambers terdiri dari hakim-hakim yang bekerja di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding. Pengadilan banding dalam ICTY juga merangkap fungsi sebagai pengadilan banding ICTR.

Registry merupakan organisasi yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan administrasi dari ICTY; seperti menyimpan catatan pengadilan, mengalihbahasakan dokumen pengadilan. Registry juga bertanggungjawab atas unit penahanan (Detention Unit) bagi tersangka yang sedang menjalani proses pengadilan dan program Legal Aid bagi tersangka yang tidak mampu membayar untuk pembelaannya.

OTP bertanggungjawab untuk melaksanakan investigasi terhadap kejahatan, mengumpulkan bukti, dan menuntut tersangka.