Wednesday, February 27, 2008

Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina - Israel

I. Pendahuluan
Hukum internasional bukanlah sebuah rejim hukum yang mempunyai lembaga-lembaga yang rigid. Berbeda dengan rejim hukum nasional, yang mempunyai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, rejim hukum internasional tidaklah memiliki konsep separation of powers. Hukum internasional dipraktikkan dengan pemahaman koordinatif, yang mengutamakan kedaulatan masing-masing negara. Tanpa adanya lembaga yang bertugas untuk melaksanakan law enforcement, hukum internasional sering dikatakan bukan merupakan suatu hukum. Terlepas dari itu semua, masyarakat internasional tetap mengakui eksistensi hukum internasional dalam mengatur interaksi antara subyek hukum internasional.

Tidak bisa dipungkiri, hukum internasional saat ini sebagian besar direpresentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB merupakan organisasi antar-pemerintah yang mempunyai anggota paling besar, dan juga memiliki cakupan sektor pembahasan yang paling luas jika dibandingkan dengan organisasi internasional lain yang lebih cenderung memfokuskan diri kepada salah satu sektor saja (ekonomi, solidaritas Islam, regionalisme, dan lainnya). PBB pun didirikan dengan berdasarkan kepada hukum internasional, dapat dilihat dari dokumen hukum yang menjadi landasan berdirinya PBB, sistem koordinatif yang dianut oleh PBB, dan berbagai konsep lain yang dianut oleh PBB. Hukum internasional yang direpresentasikan oleh PBB dapat dilihat melalui kebiasaan-kebiasaan dalam PBB, dan juga resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh badan-badan utama PBB. Resolusi PBB, meskipun beberapa diantaranya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetap dianggap sebagai salah satu sumber hukum internasional dan diterima oleh negara-negara. Fakta bahwa PBB lebih merupakan sebuah organisasi politis ketimbang sebagai law-maker dalam rejim hukum internasional, tidak mengenyampingkan peranannya dalam perkembangan hukum internasional.

Kehadiran hukum internasional dalam hubungan antar negara, pada awalnya diharapkan mampu hadir sebagai pemecah kebuntuan bagi memberikan keadilan bagi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam konteks masyarakat internasional. Namun pad perkembangannya, tidak jarang hukum internasional justru dibuat tidak berdaya dihadapan kepentingan negara-negara besar. Dalam berbagai konflik yang telah hadir di ranah hubungan internasional, negara-negara adidaya tidak pernah meluputkan sedikit kesempatan pun untuk menanamkan pengaruhnya diantara pihak-pihak yang sedang berkonflik. Kubu Barat dan Timur selalu menjadi dua dunia yang berusaha untuk menyebarkan pahamnya di berbagai belahan dunia.

Selama terjadinya Perang Dingin antara Barat yang dipimpin Amerika Serikat (AS) dan Timur yang dipimpin Uni Sovyet, kedua negara tersebut berusaha untuk menyebarkan „isme“-nya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah konflik, khususnya konflik bersenjata. Beberapa perang yang telah menjadi bukti pertarungan kedua kubu tersebut antara lain :

1. Perang Vietnam. Berlangsung pada tahun 1959-1975. Peperangan ini terjadi antara Vietnam Utara, yang berbasis komunis dan Vietnam Selatan yang anti-komunis. Dalam periode tersebut, Perang Dingin antara Blok Timur dan Barat sedang berlangsung. Blok Timur mendukung pemerintahan Vietnam Utara, dan Blok Barat mendukung Vietnam Selatan.

2. Perang Korea. Berlangsung pada tahun 1950-1953. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara, meskipun banyak pihak yang terlibat secara tidak langsung didalamnya. Korea Utara, yang berbasis komunis, berusaha untuk menyatukan semenanjung Korea ke dalam satu pemerintahan tunggal, yang telah terpisah semenjak tahun 1948. Korea Utara didukung oleh Uni Sovyet, sementara Korea Selatan didukung oleh AS dan sekutunya.

3. Perang Afghanistan. Salah satu perang di Afghanistan yang melibatkan kekuatan Blok Barat dan Blok Timur yang berlangsung antara tahun 1979-1989. Uni Sovyet membantu pemerintahan Afghanistan yang berideologikan Marxis untuk menumpas gerakan pemberontak Mujahidin yang didukung oleh AS dan negara-negara Islam lainnya.

Ketiga perang tersebut menjadi sedikit bukti bagi usaha penyebaran ideologi bagi kedua kubu tersebut. Hukum internasional pun dibuat tidak berdaya untuk melawannya. Melalui PBB, hukum internasional hanya lahir sebagai resolusi-resolusi “mandul“ yang tidak sanggup untuk memberikan penyelesaian bagi konflik yang sedang berlangsung. Perang Dingin akhirnya berakhir, yang ditandai dengan bubarnya Uni Sovyet dan runtuhnya Tembok Berlin. Pembubaran Uni Sovyet secara otomatis menjadikan AS sebagai satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Pada saat ini, Rusia sebagai pewaris kedigdayaan politik Uni Sovyet, tidak mampu berbuat banyak dihadapan AS. Dalam beberapa hal, khususnya dalam masalah separatisme di Georgia dan Chechnya, Rusia masih dapat bersikap untuk melawan hegemoni AS dalam masalah keamanan dunia. Sementara PBB tidak dapat berbuat banyak kepada AS, yang telah menyumbangkan sekitar 24% pada anggaran belanjanya.

Berhadapan dengan AS, PBB seakan-akan hanya menjadi sebuah organisasi internasional yang melegitimasi kepentingan AS. Standar ganda yang diterapkan oleh AS, ditambah kekuatan veto dalam Dewan Keamanan PBB, telah menjadikan AS sebagai negara yang tidak terkontrol untuk menyebarluaskan pahamnya. Pada tahun 2003, ketika AS memutuskan untuk mengagresi Irak dengan alasan kepemilikan Irak terhadap senjata pemusnah massal, PBB tidak mengeluarkan resolusi yang melarang AS untuk melakukan agresi tersebut. Sementara ketika Iran dikenakan sanksi karena melakukan pengayaan uranium, meskipun pengayaan tersebut belum terbukti untuk membuat senjata nuklir.

Konflik antara Palestina dan Israel pada saat ini memang tidak lagi melibatkan dua negara adidaya, namun persaingan antara kedua negara adidaya sempat terjadi dalam konflik ini. Rusia hanya berperan „kecil“ pada saat ini dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Keterlibatannya hanya sebatas pada The Quartet for the Middle East, yaitu koalisi antara PBB-Uni Eropa-AS-Rusia untuk menyelesaikan permasalahan di Timur Tengah. Sementara peran AS lebih dari sekedar keikutsertaannya dalam Kuartet. Melalui berbagai konferensi internasional yang digagasnya untuk mendamaikan kawasan Timur Tengah, AS berperan sebagai polisi dunia yang seakan-akan berhak untuk mengatur relasi antar negara. Sementara itu, PBB telah berulangkali mengeluarkan resolusi-resolusi yang berkaitan dengan permasalahan kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Palestina-Israel. Tetapi resolusi-resolusi tersebut hanyalah menjadi tumpukan dokumentasi semata dalam kronik perjalanan konflik Palestina-Israel.

Tulisan ini akan membahas peranan PBB dalam dua wacana dari sekian banyak isu yang muncul dalam konflik Palestina-Israel, khususnya permasalahan mengenai penerapan hukum internasional, yaitu mengenai pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan dan status pengungsi Palestina di kawasan Timur Tengah.

Tuesday, February 26, 2008

Kemerdekaan Kosovo dan Politik Luar Negeri Indonesia

Telah bertambah entitas baru bagi masyarakat internasional. Setelah berjuang sekian lama, Kosovo akhirnya mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Deklarasi yang dikumandangkan oleh menimbulkan kontrovesi diantara berbagai negara. Amerika Serikat dengan mudahnya memberikan pengakuan terhadap deklarasi kemerdekaan Kosovo, dan negara-negara Eropa Barat yang selama ini menjadi sekutu AS diantaranya Inggris, Prancis, . Namun beberapa negara Uni Eropa tidak mengakui eksistensi dari negara Kosovo yang memerdekakan diri dari Serbia. Tantangan terbesar tentu saja berasal dari negara Serbia itu sendiri yang menyatakan bahwa pendirian negara Kosovo di dalam wilayah Serbia merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Pemimpin Serbia kemudian memberikan pernyataan, yang dikutip oleh media internasional, bahwa Serbia akan melakukan seluruh “tindakan diplomatik“ untuk mencegah diakuinya Kosovo sebagai sebuah negara, khususnya terhadap usaha Kosovo untuk menjadi anggota dari PBB. Negara-negara lain yang menolak berdirinya negara Kosovo, pada umumnya merupakan negara yang mengalami masalah yang kurang lebih sama dengan Serbia, yaitu separatisme. Beberapa negara yang menolak independensi Kosovo adalah Rusia dan Spanyol.

Bagaimana dengan pengakuan Indonesia terhadap kemerdekaan Kosovo?

Tidak akan pernah hilang dari catatan sejarah Indonesia, bahwa gerakan separatisme yang kemudian bertendensi untuk membuat negara sendiri bukanlah sebuah hal yang aneh. Permasalahan terakhir mengenai separatisme yang baru saja selesai yaitu mengenai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik ini kemudian usai dengan dibuatnya Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Sementara, permasalahan separatisme di Papua, dapat sedikit ditekan dengan memberikan otonomi khusus kepada Papua melalui UU 21/2001. Selain Aceh dan Papua, Timor Timur juga mengalami permasalahan yang sama. Setelah “berjuang” selama puluhan tahun, pada tahun 1997, Timor Timur akhirnya berhasil “membebaskan” diri dari Indonesia, setelah dilaksanakan referendum untuk menentukan status Timor Timur berhasil dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Dalam sejarah gerakan separatisme di Indonesia, hanya Timor Timur (yang kemudian menjadi Timor Leste) yang berhasil untuk memerdekakan diri. Sementara sisanya berhasil ditumpas, seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Republik Maluku Selatan (RMS).

Catatan yang panjang dalam masalah separatisme itulah yang kemudian membuat pemerintah Indonesia mengambil sikap menunggu untuk mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia. Sikap ini dapat dimengerti, karena jika Indonesia langsung mengambil sikap untuk mengakui kemerdekaan Kosovo, dapat dinilai bahwa Indonesia mendukung adanya gerakan kemerdekaan/gerakan pembebasan yang berada di sebuah negara, yang akan memunculkan kemungkinan lahirnya kembali gerakan-gerakan separatis di Indonesia yang telah berhasil diredam. Namun apabila Indonesia seketika itu juga mengambil sikap menolak kemerdekaan Kosovo, maka kontroversi tidak bisa dielakkan, karena secara bersamaan Indonesia telah menolak prinsip right of self-determination dan tidak menunjukkan solidaritas terhadap negara berpenduduk Muslim (92% penduduk Kosovo merupakan etnis Albania, yang hampir seluruhnya menganut agama Islam).

Pada umumnya, politik luar negeri suatu negara akan ditentukan dengan prediksi terhadap implikasi yang akan ditimbulkan di dalam masyarakat internasional. Sementara dalam permasalahan Kosovo ini, Indonesia menghadapi dua dilema sekaligus, tidak hanya berhadapan dengan masyarakat internasional, tetapi juga dengan kondisi domestik saat ini.

Pengakuan terhadap kemerdekaan suatu negara adalah sikap politik, meskipun kemudian akan menimbulkan akibat yuridis dalam hubungan kedua negara. Sehingga tidak ada sebuah obligasi internasional yang mengharuskan sebuah negara untuk mengakui kemerdekaan negara lain. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang menganut sistem presidensial, kewenangan untuk mengakui kemerdekaan negara lain berada sepenuhnya di tangan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sikap mengambang yang ditunjukkan oleh pemerintah, seharusnya tidak dipandang negatif oleh masyarakat, khususnya oleh DPR (baik pihak yang pro maupun kontra). Sangatlah tepat bagi pemerintah Indonesia untuk tidak mengambil sikap tegas, karena masih banyak permasalahan domestik dan internasional lain yang masih harus diselesaikan. Saat ini, gesekan antar kelompok yang dapat muncul akibat sikap politik luar negeri Indonesia sangatlah tidak dibutuhkan. Usaha untuk memperbaiki citra Indonesia di mata masyarakat internasional, khususnya dalam masalah Hak Asasi Manusia, Korupsi, Good Governance, dan Terorisme masih terus berlangsung. Sementara itu, masalah ekonomi, pendidikan, kebutuhan pangan, dan politik lokal di Indonesia, masih juga belum bisa diselesaikan dengan optimal.

Apabila anggota-anggota DPR dapat memperhatikan dengan seksama permasalahan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia, mereka tidak selayaknya memberikan pendapat yang bersifat memaksa, seperti “pemerintah seharusnya…” atau “pemerintah tidak seharusnya…”. Alangkah tidak menguntungkannya bagi citra Indonesia di mata internasional apabila pemerintah secara gegabah menolak atau menerima kemerdekaan Kosovo.