Monday, June 09, 2008

Obama vs. McCain

Pertarungan antara Hillary Clinton dan Barack Obama selesai sudah. Partai Demokrat dipastikan mengusung Barack Obama sebagai calon presiden Amerika Serikat (AS) untuk melawan John McCain dari Partai Republik. Obama yang memang telah lama dijagokan oleh publik AS sebagai calon presiden harus menjalani pertarungan yang sengit dengan Hillary Clinton dalam konvensi kepresidenan Partai Demokrat karena sikap Clinton yang enggan untuk mundur dari konvensi, meskipun pihak Partai Demokrat telah memintanya untuk mengundurkan diri. Sedangkan John McCain menghadapi perlawanan yang tidak berarti dari kandidat Partai Republik karena memenangkan konvensi dengan pengunduran diri lawan-lawannya. McCain memiliki keuntungan dari konvensi Partai Republik yang berlangsung lebih cepat dibandingkan Partai Demokrat, karena ia bisa menyusun strategi politik untuk menghadapi pertarungan yang sebenarnya memperebutkan suara electoral college. Di lain pihak, Obama memiliki waktu yang lebih sedikit dibandingkan McCain dalam penyusunan strategi untuk Pilpres yang sesungguhnya, sekaligus agenda yang lebih banyak dibandingkan oleh McCain.

Konvensi Partai Republik yang berlangsung cepat tidak mengakibatkan adanya intrik politik di dalam internal partai, sedangkan pertarungan Obama vs. Clinton telah menghasilkan friksi dalam tubuh Partai Demokrat. Hal itulah yang mengharuskan Obama tidak hanya mempersiapkan strategi untuk menghadapi pilpres mendatang, melainkan juga harus mengkonsolidasikan elemen partainya agar suara yang sebelumnya memilih Clinton tidak berpindah mendukung McCain.

Pilpres AS memang selalu menjadi berita di seluruh dunia, karena bagaimanapun kebijakan AS sangatlah berpengaruh bagi perkembangan politik internasional, dan kebijakan tersebut akan tergantung kepada siapa yang berada di dalam Gedung Putih. Dua partai mainstream di AS, Republik dan Demokrat memiliki garis kebijakan partai yang berbeda apabila sedang menguasai Gedung Putih. Secara umum, Partai Republik merupakan representasi dari golongan konservatif di Amerika, yaitu WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant), sedangkan Partai Demokrat menjadi representasi bagi kaum liberal yang pada umumnya terdiri dari wanita, kulit hitam, dan pekerja. Konservatif yang direpresentasikan oleh Republik akan cenderung untuk menerapkan kebijakan yang kaku, misalnya menolak pelaksanaan aborsi, menolak pernikahan sejenis, dan menekankan pentingan supremasi AS di dalam politik dunia. Liberal yang menjadi basis dari Demokrat cenderung memiliki kebijakan yang bebas dan tidak terikat pada nilai-nilai tradisional, seperti mendukung aborsi dan pernikahan sejenis. Kebijakan yang paling bertolak belakang dari kedua partai ini berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa internasional, dimana Republik lebih memilih dengan cara perang, sedangkan Demokrat akan cenderung untuk menyelesaikannya secara diplomatik.

Preseden dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari pemerintahan Republik yang terakhir, George W. Bush (dan juga Bush senior), yang secara semena-mena menyerang negara-negara yang dianggap sebagai basis teroris. Tindakan Bush ini tidak hanya dikecam oleh masyarakat dunia, tetapi juga oleh kalangan domestik AS yang keberatan apabila “hobi” Bush untuk berperang telah menghabiskan anggaran negara, dan menghancurkan perekonomian AS. Selama pemerintahan Bush, AS melakukan dua peperangan yang telah menyita energi, dana, dan perhatian, yaitu perang Afghanistan (sebagai respon atas “aksi terorisme” terhadap AS dengan hancurnya WTC di New York) dan Perang Teluk III (serangan terhadap Irak, karena hipotesa yang menyatakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal). Pada akhirnya alasan AS untuk menyerang kedua negara tersebut tidaklah terbukti, dan hanya menjadi ajang untuk kekuatan militer AS saja.

Apabila melihat kebijakan AS ketika dipimpin oleh Partai Demokrat, maka AS cenderung lebih lunak. Baik itu terhadap isu terorisme maupun relasi dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap musuh. Selama 8 (delapan) tahun pemerintahan Bill Clinton, tidak ada satupun aksi bersenjata yang dilancarkan oleh AS ke penjuru dunia. Hubungan antara kaum Islam dengan AS pun bisa dikatakan tidak ada masalah karena kebijakan Clinton yang liberal. Selain itu, perekonomian AS di bawah Clinton juga mengalami peningkatan yang berarti, setelah sebelumnya babak belur akibat Perang Teluk yang dikomandoi oleh George Bush Senior.

Dengan statusnya sebagai satu-satunya negara adidaya yang tersisa, apapun yang terjadi di AS akan berakibat pula pada belahan lain di muka bumi. Seperti ketika bisnis perumahan di AS mengalami kredit macet, seketika itu pula perekonomian dunia ikut terpengaruh dalam resesi. Kondisi nyata sepert inilah yang menjadikan pilpres AS sebagai ajang yang perlu disimak, termasuk oleh kalangan di Indonesia. Menjadi negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, maka akan ada beberapa isu politik yang dapat menjadi masalah baik ketika AS dipimpin oleh Republik ataupun Demokrat. Ketika Obama memenangkan pertarungan, maka sikap partainya yang liberal dalam mendukung aborsi, dan pernikahan sejenis pasti akan mengundang kecaman keras dari Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama. Tentunya kebijakan tersebut diimbangi dengan sikap Obama yang pasti akan lebih bersahabat dengan kalangan muslim, apabila melihat dari latar belakangnya yang multi-ras. Apabila McCain memenangkan pertarungan, Indonesia tidak akan diributkan dengan isu aborsi ataupun pernikahan sejenis, tetapi akan menghadapi kebijakan serupa seperti pada masa pemerintahan Bush, yaitu penegakan supremasi AS di kancah politik dunia. Indonesia juga akan menghadapi isu lain seperti masalah konflik Palestina-Israel, yang ditanggapi dengan serupa baik oleh Obama maupun McCain.

Apapun hasil dari Pilpres AS bulan November nanti, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan wacana politik luar negerinya agar tidak tergagap-gagap menghadapi hegemoni AS di kancah politik dunia.

No comments:

Post a Comment