Tuesday, July 29, 2008

Disfungsi Organisasi Perdagangan Dunia

Beberapa hari yang lalu saya membaca Tajuk Rencana di Harian Kompas mengenai pertemuan WTO di Jenewa yang merupakan kelanjutan dari kebuntuan semenjak Putaran Doha 2000. Pertemuan di Jenewa masih membahas mengenai penurunan tarif dan pemangkasan harga.

Saya masih sedikit heran, karena begitu terkesimanya masyarakat internasional dengan kemakmuran yang dimiliki oleh negara-negara dunia pertama, sehingga dengan mudahnya kebijakan-kebijakan yang berasal dari mereka diimplementasikan secara mentah-mentah di negara-negara dunia ketiga. Bagi aktivis-aktivis yang telah lama berkecimpung dalam usaha untuk menentang mengguritanya praktik tersebut, kebijakan yang dihasilkan oleh negara-negara dunia pertama lazim disebut oleh neoliberalisme. Saya tidak mau terjebak dalam definisi, karena bagaimanapun itu membutuhkan energi yang lebih besar, sekaligus kurang penting jika dibandingkan dengan kewajiban kita untuk melawan hegemoni yang berusaha mengkolonisasi negara kita dan negara-negara berkembang lainnya.

Kebijakan-kebijakan negara dunia pertama yang dijual oleh IMF dan Bank Dunia serta dilegalisasi oleh WTO merupakan sebuah candu yang telah merasuk dalam setiap negara-negara yang menginginkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Dengan menjadikan Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan negara-negara G-8 lainnya sebagai role model, semua negara dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Sementara negara-negara maju tidak harus menyesuaikan diri. Melalui dua grand design yang telah disebarluaskan, yaitu privatisasi dan deregulasi, hampir seluruh negara telah digerogoti oleh virus ini.

Bagi kalangan yang begitu menghargai persaingan dan kompetisi yang ketat, pendapat saya dan teman-teman lain yang sepaham ini mungkin dianggap sebagai bentuk kedegilan dari masyarakat dunia ketiga. Hal tersebut sah-sah saja, ketika mereka hanya memahami sebagian dari sebuah jenis penjajahan baru yang disebut dengan globalisasi (lagi, perdebatan istilah tidak usah dibahas disini). Dalam beberapa literatur anti-globalisasi, neoliberalisme dipasarkan dengan praktik globalisasi. Dengan adanya globalisasi, dunia tidak lagi tersekat dalam batas-batas geopolitik, dan menjadi sebuah kampung global (global village). Karena tanpa tersadar, sesuatu yang disebut oleh aktivis-aktivis sebagai neoliberalisme, yang disertai dengan istilah-istilah politik ekonomi yang sulit, sesungguhnya telah merambah dalam seluruh ranah kehidupan. Karena WTO sebagai organisasi yang melegalisasi kebijakan yang berpihak kepada negara-negara dunia pertama telah mengatur hampir seluruh elemen masyarakat.

Sebagai contoh, sandang dan pangan. Tekstil yang dihasilkan oleh masing-masing negara tidak bisa lagi diberikan subsidi oleh pemerintah domestik, baik itu subsidi untuk perdagangan luar negeri atau dalam negeri. Untuk komoditi pertanian juga diberlakukan hal yang sama. Dalam istilah WTO, praktik-praktik tersebut memiliki penyebutan yang berbeda.

Most Favored Nation, yaitu prinsip yang mewajibkan suatu negara untuk memperlakukan secara sama komoditi impor yang dijual oleh negara-negara lain. Misalnya, Jepang mengimpor beras dari Indonesia dan Thailand, maka beras dari Indonesia dan Thailan harus diperlakukan secara sama. Tidak peduli misalkan Indonesia lebih membutuhkan bantuan dana melalui beras, atau Thailand mampu memproduksi beras dengan harga yang lebih murah.

National Treatment, dengan prinsip ini WTO mewajibkan bahwa barang-barang yang diimpor dari negara lain harus diberlakukan sama seperti barang yang diproduksi di dalam negeri. Sehingga WTO menginginkan tidak adanya pembedaan antara barang impor dengan baran lokal.

Adanya prinsip yang dianut oleh WTO tersebut sebenarnya sama sekali tidak menguntungkan negara-negara berkembang. Yang diuntungkan adalah korporasi-korporasi multi nasional yang bersembunyi di balik kedok negara-negara maju. Sebagai contoh, negara-negara Afrika di bagian barat menumpukan pendapatan negaranya pada komoditi kapas, tetapi karena tidak memiliki akses, infrastruktur, teknologi, sekaligus modal, pemerintah disana tidak sanggup untuk mensubsidi kapas yang dihasilkan petaninya. Sementara negara besar seperti AS, yang juga memproduksi kapas, justru memberikan subsidi yang sangat besar kepada petani kapasnya, sehingga mereka dapat menjual kapas di pasar internasional dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kapas dari negara-negara di Afrika bagian barat.

Dalam pertemuan terakhir di Jenewa, yang meneruskan Konferensi Doha di tahun 2001 usaha negara-negara maju untuk semakin menekan negara-negara berkembang dengan konsep mereka semakin menjadi. Putaran Doha yang menginginkan penurunan subsidi dan pemangkasan tarif bagi komoditi pangan dan industri akan semakin menyulitkan negara-negara berkembang yang belum mapan baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, akses terhadap teknologi, dan modal. Dengan dibukanya saluran pasar dengan bebas, maka akan terjadi ketimpangan yang sangat besar antara produsen dari negara kaya dan negara berkembang.

Apakah dengan pemberlakuan yang timpang seperti itu akan mewujudkan sebuah tatanan dunia yang lebih adil dan makmur seperti yang dijanjikan oleh paham neoliberalisme dengan globalisasinya? Kompetisi memang baik untuk bisa meningkatkan kualitas negara-negara sebagai aktor internasional. Tetapi ketika kompetisi tersebut dilaksanakan tanpa adanya keseimbangan akses, infrastruktur, sumber daya manusia, modal dan disertai dengan keberpihakan sang “pelaksana kompetisi”, maka kompetisi tersebut hanya merupakan ajang bagi para predator untuk memuaskan kebutuhan perutnya dengan memangsa entitas yang lebih kecil. WTO tidak lebih dari sekedar perpanjangan dari negara-negara maju.

Bagaimana dengan nasib Indonesia? Indonesia sebagai negara yang masih mengandalkan “hidup”-nya dari komoditi pertanian, harus melindungi kepentingan petani domestik yang berjuang untuk bertahan hidup saja sudah sulit. Kebijakan yang dikonsep oleh negara maju dengan alasan perdagangan bebas, kompetisi, dan persaingan harus disikapi dengan hati-hati agar tidak menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis ekonomi di tingkat akar rumput maupun yang lebih makro.

Atau Indonesia justru semakin ketergantungan terhadap produk dari luar negeri?

hanya secuil pemikiran mahasiswa tanpa latar belakang pendidikan ekonomi yang prihatin dengan mengguritanya kolonisasi gaya baru.

Sunday, July 27, 2008

Menuju Kemapanan Demokrasi

Apabila memperhatikan pertarungan antar calon kepala daerah di tiga propinsi besar belakangan ini, yaitu Jawa Barat (Jabar), Sumatera Utara (Sumut), dan Jawa Timur (Jatim), maka dapat dilihat bahwa partai-partai lama, ataupun tokoh-tokoh politik lama mengalami kekalahan dalam pertarungan pilkada. Dalam Pilgub Jabar, pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil memenangkan pemilihan, sedangkan di Sumatera Utara pasangan yang didukung oleh PKS juga berhasil memenangkan Pilgub yang diselenggarakan disana. Sementara itu, di Propinsi Jatim, Pilgub masih harus menempuh putaran kedua karena tidak ada pasangan yang berhasil memperoleh dukungan suara sebesar 30%. Meskipun KPU belum mengeluarkan hasil resmi, namun berdasarkan hasil penghitungan Quick Count, pasangan yang didukung oleh Golkar dan PDIP (sebagai representasi kelompok tua), tidak akan bisa untuk mengikuti putaran kedua Pilgub Jatim.

Kecenderungan kekalahan ini harus menjadi bahan pemikiran yang mendalam bagi partai besar seperti Golkar dan PDIP, karena mereka justru dikalahkan di propinsi yang notabene merupakan basis massa tradisional selama berkiprah di pentas politik nasional. Jawa Barat merupakan kantung suara terbesar bagi Golkar, sedangkan PDIP memiliki konstituen yang banyak di Sumatera Utara (disamping Bali). Apakah kecenderungan ini dapat diartikan sebagai kebosanan dan kekecewaan sementara para pemilih terhadap partai politik lama atau justru telah menampilkan kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia.

Tentunya kita harus melihat terlebih dahulu Pemilu 2009 nanti, untuk menunjukkan kemana kecenderungan masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi melalui mekanisme Pemilu. Meskipun demikian, sikap masyarakat yang berada di propinsi-propinsi besar dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk bisa memprediksi hasil dari Pemilu 2009 nanti.

Meredupnya dominasi kaum Tua dan munculnya Muka Baru
Kejadian yang tidak terduga di Pilkada ketiga propinsi tersebut dapat diartikan sebagai kekecewaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik incumbent yang didukung oleh partai-partai besar. Seorang kandidat dapat terpilih kembali apabila dirinya mampu “menjual” dirinya kepada masyarakat, bukan hanya dengan program yang ditawarkan, namun juga apa yang telah dilakukan ketika periode sebelumnya berlangsung. Sebagai contoh, kekalahan Danny Setiawan ataupun Nu’man Abdul Hakim, bukanlah karena buruknya visi mereka atau pencitraan yang jelek, tetapi dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap hasil dari kepemimpinan mereka selama 5 (lima) tahun yang tidak memberikan perkembangan yang berarti bagi warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat tentunya tidak menginginkan dipimpin oleh kandidat yang telah diketahui tidak bisa memberikan kemajuan bagi wilayahnya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendukung kemenangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dalam Pilkada Jabar.

Sesungguhnya warga Jabar sedang berjudi, karena tidak ada jaminan bahwa muka baru akan menyuguhkan keberhasilan dalam memimpin sebuah wilayah. Tetapi karena pilihan selebihnya hanyalah tokoh yang telah terbukti tidak bisa secara brilian memimpin propinsi terpadat di Indonesia, maka masyarakat lebih memilih kepada kandidat yang sama sekali baru, dan dapat dikatakan belum “tercemar” sehingga bisa memberikan nuansa baru yang berimplikasi pada kemajuan Jabar. Apabila dikatakan bahwa Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf merupakan muka baru, sesungguhnya hal tersebut tidaklah terlalu tepat, karena keduanya telah berkecimpung di dunia politik sama seperti kandidat lain. Keduanya juga telah mengenyam jabatan politik yang tidak bisa dikatakan remeh, Ahmad Heryawan menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, dan Dede Yusuf menjabat sebagai anggota DPR RI.

PKS dan PAN yang memenangkan Pilgub Jabar juga bukan merupakan partai besar. PKS merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan yang tidak lulus electoral threshold pada Pemilu 1999, dan PAN merupakan partai yang baru lahir pasca-reformasi dengan dibidani oleh Amien Rais. Sedangkan Golkar dan PDIP merupakan produk dari sistem politik Indonesia semenjak jaman pemerintahan Soeharto, yang berarti telah berkecimpung dalam hiruk-pikuk perpolitikan nasional selama lebih dari 30 tahun.

Kecenderungan serupa juga terjadi di Sumut dan Jatim yang menghasilkan muka-muka baru sebagai pemenang pemilu, yang didukung oleh partai-partai non-mainstream.

Menuju Kemapanan Demokrasi
Sistem multi-partai yang dianut oleh Indonesia sesungguhnya bukan merupakan hal yang buruk, tetapi apabila sikap partai politik dan politisi masih seperti ini, maka demokrasi yang dijalankan Indonesia hanya akan dikuasai oleh segelintir elit yang memanfaatkan masyarakat untuk melegitimasi kekuasaannya. Selain itu, apabila yang terjadi adalah menangnya muka-muka baru, maka Indonesia akan terus menerus berada dalam fase “bayi” karena tidak bisa menghasilkan kepemimpinan yang berkelanjutan dan stabil.

Tentunya kestabilan politik tidaklah diperoleh dengan jalan seperti Soeharto yang menyapu bersih hampir seluruh elemen politik yang tidak sependapat dengannya. Melainkan dengan kesadaran bahwa politik merupakan saluran pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum, dan bukannya kepentingan pribadi..

Jika kelakuan para elit partai terutama di parpol-parpol besar masih berkutat di situ-situ saja, pembelajaran demokrasi bagi Indonesia masih panjang. Pemilu akan terus menerus menjadi mainan bagi segelintir orang yang memiliki modal, dan masyarakat hanya akan dijadikan obyek yang terus menerus dimanfaatkan dengan rayuan-rayuan “muka baru”, “harapan baru”, dan lainnya.

Pemilu 2009 masih lama, saatnya bagi parpol untuk berbenah diri dan melayani masyarakat sesuai dengan fitrahnya.