Saturday, September 26, 2009

Pencemaran Nama Baik

Kasus antara Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni Internasional (RS Omni), kembali mencuatkan salah satu tindak pidana, yang dikenal dengan “Pencemaran Nama Baik”.

Masyarakat terlanjur mengenal istilah itu karena media massa telah menggunakannya secara populis sebagai bahasa pers.

Untuk lebih jelasnya, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan dalam pasal 310 angka (1) :
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

KUHP sendiri mengatur lebih spesifik mengenai pencemaran nama baik dalam pasal-pasal selanjutnya. Bagaimana sesungguhnya pemahaman atas “pencemaran nama baik”?

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, sehingga telah menjadi fitrahnya untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena pelanggaran HAM merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam KUHP.

Menurut pendapat Eddy OS Hiarej, pengajar Fakultas Hukum UGM, pasal pencemaran nama baik tetap dipertahankan di Indonesia, karena tindakan pencemaran nama baik dianggap tidak sesuai dengan tradisi Indonesia yang menjunjung adat dan budaya ketimuran. Sehingga, pencemaran nama baik dianggap sebagai rechtsdelicten (pelanggaran hukum) dan bukan wetdelicten (pelanggaran undang-undang).

Ternyata, pasal pencemaran nama baik tidak hanya berada di Indonesia yang dikatakan menjunjung adat dan budaya ketimuran. Toby Daniel Mendel, pakar perbandingan hukum dari Kanada, mengatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berbicara diterapkan di semua negara dan telah diakui oleh hukum internasional. Menurutnya, pembatasan tersebut dibuat untuk melindungi keamanan nasional, kepentingan umum, dan reputasi seseorang, sehingga seorang warga negara tidak diperbolehkan membicarakan gosip dan mengeluarkan pernyataan yang keliru.

Namun pemberian sanksi pidana atas perbuatan pencemaran nama baik sudah banyak ditinggalkan di banyak negara-negara demokratis. Selain menghambat kebebasan mengemukakan pendapat, tindakan yang dianggap pencemaran nama baik seringkali hanya merupakan opini yang dihasilkan dari persepsi seseorang atas suatu masalah. Sebagai contoh perbandingan, Amerika Serikat tidak memberikan sanksi pidana atas tindakan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik karena dianggap tidak sesuai dengan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.

Hal tersebut diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus koran New York Times versus Sullivan pada tahun 1964, yang menegaskan bahwa pejabat publik hanya dapat meminta pertanggungjawaban atas tindakan seseorang yang dianggap sebagai “pencemaran nama baik” apabila pejabat tersebut mampu membuktikan bahwa tindakan orang tersebut tidak sesuai dengan fakta. Bahkan Belanda sendiri, yang menjadi “nenek moyang” KUHP Indonesia, sudah tidak lagi mencantumkan pasal mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP Belanda (Wetboek van Strafrecht).

Ada pro, tentunya ada kontra. Salah seorang wartawan senior Indonesia, Djafar Assegaff justru berpendapat bahwa pasal pencemaran nama baik masih tetap diperlukan untuk menjaga kehormatan dan nama baik tiap anggota masyarakat.

Dalam konteks dunia pers, Assegaff mengatakan bahwa “Setiap wartawan wajib memahami pasal-pasal itu, harus mengerti pranata sosial dan hukum. Pencemaran nama baik merupakan tindakan tidak terpuji dan bukan bagian dari jurnalistik,".

Tetapi saya sebagai penulis berpendapat bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik sesungguhnya telah menghambat berjalannya roda demokrasi di dalam suatu negara. Karena kebebasan berpendapat merupakan HAM yang telah dilindungi melalui hukum positif di Indonesia (pasal 23 dan 25, UU 39/1999 tentang HAM), dan dilindungi oleh hukum internasional (pasal 19, Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Apabila pasal ini masih dipertahankan, kondisi sosial dan kekritisan berpikir masyarakat akan terus dikebiri, dan tentunya pasal ini akan rentan dari pemanfaatan oleh pejabat untuk menjerat individu-individu yang mengkritik dirinya.

Meski demikian, individu yang kritis terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat harus tetap memperhatikan etika dalam mengemukakan pendapat. Karena kebebasan yang diperoleh melalui HAM pun akan tetap dibatasi dengan etika dan hubungan inter-personal yang berlangsung di dalam masyarakat.

Penggunaan etika dalam mengemukakan pendapat tidak akan mengurangi kadar kekritisan dari individu yang mengemukakan pendapat tersebut. Apabila etika dalam mengemukakan pendapat dilakukan secara konsisten oleh setiap individu, tentunya sengketa dalam masyarakat akan semakin dapat ditekan, yang akan berujung pada kedamaian diantara individu yang menjadi anggota masyarakat.

UU Pornografi : Iktikad Baik vs. Ambiguitas

Semenjak kemunculan versi Indonesia dari Playboy, majalah untuk pria dewasa dari Amerika Serikat (AS), kontroversi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi, yang dulu bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi) mulai mencuat kembali.

Ketika diajukan di DPR pada tahun 1997, nampaknya wacana mengenai RUU ini terisolasi dari isu-isu lainnya yang lebih krusial. Namun pada akhirnya, RUU ini berhasil disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada tanggal 28 Oktober 2008.

Pengesahan RUU ini pun tak lepas dari kontroversi, baik itu di kalangan masyarakat maupun di internal DPR (antar fraksi). Fraksi PDIP dan PDS melakukan aksi walk-out sebagai bentuk protes atas disahkannya RUU ini menjadi undang-undang.

Apa sesungguhnya tujuan dibuatnya UU Pornografi? Lalu, Mengapa UU Pornografi menuai begitu banyak kontroversi? Bahkan ada beberapa wilayah yang mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia apabila apabila undang-undang ini dipaksa untuk diimplementasikan di wilayahnya.

Di tengah era globalisasi yang sedemikian deras, arus informasi menjadi sangat transparan. Kita bisa mendapatkan berita dari seluruh dunia tanpa harus terikat oleh ruang dan waktu. Arus informasi yang sedemikian transparan mengakibatkan adanya transfer nilai-nilai sosial, kultur, dan budaya tanpa adanya jaring pengaman yang menyesuaikan diri dengan kearifan lokal tempat kita berpijak.

Akhirnya, hal ini pun berpengaruh pada sikap dan perilaku pemuda yang tidak tidak lagi mengedepankan nilai-nilai, norma-norma, dan moralitas dalam masyarakat karena sudah sedemikian terkontaminasinya dengan kultur dan budaya orang lain. Contoh yang dapat kita ambil dalam konteks saat ini adalah meluasnya pornografi di kalangan pemuda, yang akhirnya berakibat pada menjamurnya seks bebas, penyimpangan orientasi seksual, dan lainnya.

Konten pornografi ini dapat dengan mudah diperoleh di internet, dan disebarluaskan dengan cara yang mudah pula. Apabila tidak dikontrol lebih ketat, maka pornografi akan dapat dengan mudah menjadi industri di Indonesia, yang akan mengakibatkan pornografi menjadi konten yang semakin mudah didapatkan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Akhirnya, yang terkena dampak buruk adalah kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari industri pornografi.

Ketika kondisi sikap dan perilaku pemuda telah bertentangan dengan moralitas dalam masyarakat, diperlukan adanya sebuah rekayasa sosial yang dapat mengubahnya. Salah satunya melalui hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat tak semata-mata diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, melainkan juga sebagai sarana untuk merubah pola pikir dan pola perilaku yang sedang terjadi dalam masyarakat. Maka, undang-undang yang merupakan produk hukum tertulis juga berfungsi demikian.

Fungsi dari UU Pornografi dapat dibaca lebih spesifik dalam pasal 3, huruf a-e. Namun tujuan yang cukup krusial dari dibentuknya undang-undang ini adalah :
(d). memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan;
(e). mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Dengan demikian, undang-undang ini memiliki tujuan yang mulia untuk melindungi anak dan perempuan serta mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.

Namun, tujuan yang yang begitu mulia dari undang-undang ini akan sangat sulit untuk diimplementasikan dalam masyarakat. Terutama ketika melihatnya dari definisi “pornografi” yang ada di dalam naskah UU Pornografi. Dalam naskah tersebut, “pornografi” didefinisikan sebagai :

“…gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Permasalahan muncul dalam bagian kalimat “yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Bagian kalimat tersebut sangat ambigu karena merupakan hal yang bersifat relatif dan berbeda di setiap ruang, waktu, dan latar belakang, sehingga dapat menimbulkan adanya multi-tafsir diantara masyarakat.

Dengan adanya kalimat bagian kalimat ini, maka munculnya monopoli tafsir dan pemaksaan nilai-nilai dari sebuah kelompok terhadap kelompok lain dapat muncul dengan mudah, karena UU Pornografi memungkinkan masyarakat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Apabila hal ini terjadi, tujuan dibentuknya UU Pornografi dapat diselewengkan demi kepentingan sebagian kelompok. Bukannya melindungi anak, perempuan dan masyarakat dari pengaruh buruk pornografi, malah justru menimbulkan konflik sosial berkepanjangan akibat interpretasi yang berbeda.

Agar tujuan dari UU Pornografi dapat tercapai dengan optimal tanpa harus memarjinalkan kelompok-kelompok tertentu, maka definisi atas istilah “pornografi” haruslah dibuat dengan lebih spesifik, terarah, dan tepat sasaran, sehingga menghindari adanya ambiguitas ataupun multi-tafsir yang dibuat demi memuaskan kepentingan kelompok tertentu.

Mungkin langkah ini dapat ditempuh melaui pembentukan peraturan perundang-undangan organik yang menjelaskan UU Pornografi secara lebih teknis, ataupun dengan melakukan perubahan terhadap UU Pornografi melalui saluran politik di DPR.

Editorial : Kebudayaan Rakyat Indonesia Di Simpang Jalan

Ada sebuah kutipan menarik dari Lord Raglan (yang sebelum gelar ini bernama Lord FitzRoy Somerset), seorang pemimpin militer dari Inggris, mengenai kebudayaan : “Culture is roughly anything we do and the monkeys don't”.

Kutipan itu sebenarnya sungguh sangat menohok, karena jika melihat kondisi Indonesia saat ini, kebudayaan dianggap sebagai sebuah hal yang udik dan norak. Sehingga jika bercermin pada kutipan Lord Raglan, kita tak ada bedanya dengan spesies primata.

Tak kurang dari itu, kebudayaan yang kita abaikan akhirnya diklaim oleh negara lain. Bahkan dimanfaatkan untuk promosi pariwisata bagi mereka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa tidak ada upaya preventif dari pemerintah untuk mencegah terjadinya klaim budaya yang belakangan ini terus dilakukan oleh negara tetangga? Apa solusinya?

Pornografi informasi sebagai dampak dari globalisasi memang sebuah keniscayaan yang harus dihadapi. Segala bentuk informasi dapat kita lihat saat ini, mulai dari urusan ranjang para selebriti, cerita-cerita fiksi yang memiliki plot serupa, hingga tak ketinggalan gaya hidup dari negeri lain. Sayangnya arus deras informasi itu tidak diimbangi dengan konten mengenai kebudayaan Indonesia, sehingga kita seringkali menganggap bahwa apa yang dilihat di media massa adalah hal yang baik dan benar.

Kondisi ini akhirnya berdampak pada dilupakannya kebudayaan Indonesia, dan perhatian lebih pada kebudayaan dan kebiasaan orang lain (luar negeri) yang jauh dari norma-norma ketimuran. Sedikit contoh, sekolah-sekolah di Indonesia semakin meninggalkan muatan lokal seperti bahasa daerah ataupun mata pelajaran yang berkaitan dengan kebudayaan lainnya. Mereka justru berusaha mengadaptasi kurikulum yang “katanya” internasional, agar terkesan lebih bonafid dan siap menghadapi globalisasi.

Orang tua murid pun seakan mengiyakan kondisi ini dengan menuntut sekolah agar mengisi kurikulumnya dengan bahasa asing sebagai pengantar dan tambahan musik klasik hingga sejarah Barat. Kita pun seakan merasa terbelakang apabila tidak mempelajari musik klasik atau musik dari Barat, sehingga kita meninggalkan berbagai musik tradisional yang sesungguhnya memiliki keindahan yang luar biasa.

Sialnya, hal ini diperparah dengan hasil sebuah studi yang mengatakan bahwa musik klasik dapat meningkatkan kecerdasan. Studi ini akhirnya memberikan sebuah sugesti bahwa hanya musik klasik-lah yang berguna untuk didengarkan, dan meninggalkan musik tradisional yang dianggap tidak bisa mencerdaskan.

Padahal kebetulan studi itu hanya menggunakan sampel musik klasik dan musik modern (pop, rock, dan lainnya) tanpa menyertakan musik tradisional. Hal yang kontradiktif justru dapat kita lihat dari musisi-musisi luar negeri yang justru berniat mengeksplorasi musik tradisional Indonesia, dan mengenyampingkan musik dari negerinya sendiri.

Tentu berbagai hal diatas tak sepenuhnya salah, tapi seharusnya kita lebih dahulu mengenal akar kebudayaan kita sendiri sebelum akhirnya melangkah untuk mempelajari kebudayaan orang lain.

Apakah kondisi diatas disebabkan oleh minimnya upaya preventif dari pemerintah? Tentu, meski hal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada pemerintah. Namun pemerintah seharusnya memiliki peranan yang lebih besar dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Mengapa demikian? Kebudayaan sebagai hasil dari peradaban masyarakat mendapatkan perlindungan hukum melalui undang-undang.

Dalam rezim hak kekayaan intelektual, kebudayaan dikategorikan sebagai Ciptaan, sehingga yang dapat diterapkan kepadanya adalah klausula-klausula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam pasal 10 UUHC, pemerintah diberikan amanat untuk memegang hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Amanat yang diberikan pada pemerintah disebabkan karena kebudayaan rakyat sebagai Ciptaan terkadang tidak memiliki Pencipta yang spesifik, melainkan hasil dari interaksi di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan amanat ini, pemerintah seharusnya melakukan upaya inventarisasi dan pengakuan formal atas kebudayaan rakyat, sebelum diklaim oleh negara lain.

Namun yang sangat disayangkan, pemerintah justru memberikan janji untuk mendaftarkan hasil kebudayaan rakyat setelah adanya klaim negara lain atas kebudayaan kita. Tindakan yang bersifat reaktif ini justru akhirnya merugikan Indonesia, karena rezim hak kekayaan intelektual sendiri menganut asas first come first served. Sehingga ketika pemerintah mendaftarkannya setelah ada klaim, seolah-olah kita yang menjadi pelanggar hak cipta.

Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan bersama agar klaim negara lain atas budaya kita tak berulang lagi di masa mendatang? Pemerintah, sebagai pihak yang diberikan mandat, harus memulai inventarisasi dan pendaftaran secara menyeluruh terhadap kebudayaan rakyat yang dimiliki oleh Indonesia.

Memang, alasan klasik yaitu “keterbatasan dana” akan selalu diutarakan. Namun manakah yang lebih penting, menganggarkan uang negara untuk menggaji anggota dewan yang kerjanya tidur? Atau untuk kebudayaan rakyat?

Daripada mencaci-maki negara lain, lebih baik pemerintah memotong gaji anggota DPR dan mengalokasikannya untuk program inventarisasi kebudayaan rakyat. Kita sebagai civil society pun memiliki tanggungjawab yang sama besarnya.

Ketimbang kita menghabiskan biaya yang besar untuk pagelaran musik modern, lebih baik kita menyaksikan pagelaran budaya rakyat seperti wayang, uning-uningan, dan lainnya. Selain itu, satu hal terpenting adalah penghapusan stigma bahwa budaya Barat adalah “keren dan modern” dan budaya rakyat Indonesia adalah “norak dan udik”.

Apabila stigma ini sudah dapat ditekan sedemikian rupa, maka keinginan kita untuk mempelajari kebudayaan sendiri akan jauh lebih terbangun ketimbang menghabiskan energi untuk mengganyang negara lain.

(gambar diambil dari http://kazasou.files.wordpress.com/2009/08/tari_pendet.jpg)

Monday, August 17, 2009

Editorial : 64 Tahun Republik Indonesia, Pancasila, dan Gerakan Mahasiswa

17 Agustus adalah sebuah momen bagi bangsa Indonesia untuk memperingati lepasnya Indonesia dari imperialisme asing, dan tahun ini momen tersebut telah dirayakan untuk yang ke 64 kalinya.

Kemerdekaan Indonesia disadari sebagai sebuah keharusan oleh founding fathers dengan berdasarkan pada hak setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Founding fathers kita telah menyadari pentingnya determinasi bagi sebuah bangsa sebelum adanya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

Meskipun banyak pihak yang skeptis mengenai 17 Agustus, terutama karena kemerdekaan yang diproklamasikan terkesan sebagai “durian runtuh” yang disebabkan oleh vacuum of power, kemerdekaan ini mempunyai makna yang dalam bagi kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya untuk menentukan tujuan hidup bangsa.

Dengan landasan proklamasi tersebut, founding fathers Indonesia mengesahkan berbagai elemen-elemen dasar bagi sebuah negara seperti ideologi negara, konstitusi, pemerintah, wilayah, dan lainnya.

Salah satu elemen, yaitu ideologi negara, dinamakan dengan Pancasila. Sebuah Ideologi yang mempunyai makna filosofis yang sangat dalam, dan amat sangat sulit untuk diimplementasikan secara konkrit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dari dulu sampai sekarang.

Pancasila sebagai sebuah ideologi telah mengalami gejolak yang mewarnai sejarah kehidupan Indonesia. Dalam beberapa kurun waktu, Pancasila tetap diposisikan sebagai ideologi negara tanpa ada pertentangan apapun. Tapi di waktu lain, ia justru ditempatkan dibawah paham lain, malah di periode lain ia ditempatkan sebagai supra-reliji.

Awal berdirinya Indonesia, Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa. Golongan – golongan nasionalis maupun fundamentalis agama mampu menerima ideologi ini untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kondisi ini dapat bertahan untuk beberapa waktu sampai pada akhirnya Indonesia tiba pada suatu kondisi yang mereduksi Pancasila menjadi Ekasila.

Hal ini juga disebabkan influens yang didapat dari pihak luar, sehingga pemimpin Indonesia saat itu ingin mempersatukan semua golongan di Indonesia secara lebih praktis, yang ternyata justru membuat perpecahan diantara golongan yang ingin dirangkul itu semakin meruncing.

Melewati periode tersebut, Pancasila akhirnya mendapat tempat yang proporsional untuk beberapa tahun saja sebelum akhirnya diposisikan secara berlebihan. Pancasila seakan telah menjadi sebuah “agama” baru bagi bangsa Indonesia, sehingga siapapun yang memberikan kritik terhadap Pancasila (baik konsep maupun implementasi), akan dianggap bid’ah bagi pemegang tafsir Pancasila pada saat itu (pemerintah). Tapi dalam periode ini, Pancasila hanya bergerak dalam tataran teoritis saja. Meski dianggap sebagai sebuah supra-reliji, implementasi dari Pancasila tidak pernah ada secara riil oleh pemegang tafsir.

Dua kondisi terakhir, telah membuat orang banyak kehilangan kepercayaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Peristiwa bebasnya Indonesia dari sebuah hegemoni kekuasaan secara yuridis pada 1998, telah membuat orang berpikir sudah saatnya untuk membebaskan diri juga dari ideologi yang telah mengekang kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan cenderung dalam tataran cuci otak.

Pancasila telah mulai kehilangan arah, ketika generasi – generasi yang telah sukses menumbangkan hegemoni tersebut justru sibuk dengan pemikiran – pemikiran mereka sendiri dalam mencari sebuah falsafah hidup. Berbagai macam konsepsi falsafah bermunculan pasca jatuhnya hegemoni tersebut, pusat – pusat literasi menerbitkan berbagai buku mengenai paham – paham besar yang pernah lahir dan bertumbuh di dunia ini, baik yang disebut sebagai “kiri”, “tengah”, ataupun “kanan”. Generasi muda telah mengabaikan sebuah konsep yang lahir dari kondisi faktual bangsa Indonesia yang masih relevan hingga sekarang.

Generasi muda, khususnya mahasiswa adalah sebuah kelompok dalam masyarakat yang dalam sejarah Indonesia adalah motor bagi sebuah progresifitas masyarakat. Kelompok inilah yang telah membuat sejarah bagi bangsa Indonesia, baik itu masa sebelum kemerdekaan, maupun setelah kemerdekaan. Tanpa adanya golongan ini, sebuah kekuasaan yang otoriter di Indonesia tidak akan pernah tumbang.

Namun dengan curriculum vitae-nya yang seperti itu, kelompok mahasiswa pada saat ini seakan kehilangan arah dan tidak mempunyai cita – cita bersama. Berbagai sub-kelompok dalam mahasiswa yang bergerak dengan mengatasnamakan golongan, semakin jelas telah melupakan statusnya sebagai kelompok yang bertugas sebagai penyembuh bagi penyakit bangsa ini.

Mereka justru memprioritaskan kepentingan golongan mereka sendiri, baru kemudian memikirkan kepentingan yang lain. Kondisi ini diperparah dengan adanya kecenderungan saling menjelek – jelekkan antara kelompok yang satu, dengan kelompok yang lain. Bahkan di dalam sub-kelompok mereka sendiri, mahasiswa bisa saling menyudutkan hanya karena terpisah secara keorganisasian.

Track record mahasiswa sebagai pelaku progresifitas, seakan tidak dapat dipertanggungjawabkan pada saat ini dan menjadi semakin “abstrak” jika dibenturkan pada kondisi faktual. Hal ini disebabkan tidak adanya kesinergisan frame berpikir diantara mahasiswa itu sendiri.

Frame berpikir ini bertitik tolak dari sebuah visi yang seharusnya sudah bisa dimengerti oleh mahasiswa tanpa harus ada penegasan secara eksplisit dalam nota kesepahaman tertentu. Mahasiswa sebagai gerakan moral, seharusnya mampu mengerti visi apa yang harus dicapai, sehingga dengan adanya kesamaan visi itu, frame berpikir dapat disinergiskan dan menghasilkan keluaran yang optimum dari perjuangan seluruh kelompok dan sub-kelompok mahasiswa.

Apakah ada relevansinya antara stagnasi Indonesia di umur yang ke-64 tahun ini, dengan semakin biasnya status Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan dengan semakin abstraknya perjuangan mahasiswa Indonesia pada saat ini ? Jelas ada.

Indonesia telah kehilangan falsafah hidupnya, yang menyebabkan hilangnya tujuan bagi keberlangsungan negara dan bangsa ini. Falsafah yang masih kita akui dari dulu sampai sekarang adalah Pancasila. Namun hanya sekedar sebuah slogan retoris, tanpa ada pemaknaan dan implementasi dalam kehidupan riil.

Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan mata kuliah yang pasti ada di setiap perguruan tinggi, yang dikenal dengan sebutan Mata Kuliah Dasar Umum atau MKDU. Kehadiran mata kuliah ini (perguruan tinggi mempunyai otonomi untuk menentukan di semester mana Pancasila ditetapkan sebagai mata kuliah wajib), seharusnya bisa menjadi landasan visi bagi mahasiswa Indonesia (tanpa memandang kelompok manapun) untuk bisa membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik.

Tetapi, Pancasila sebagai mata kuliah hanya dianggap sebagai sebuah formalitas belaka. Mahasiswa tidak lagi menganggap Pancasila itu penting, karena sudah terlanjur memiliki stigma bahwa Pancasila adalah alat untuk melegitimasi rejim Orde Baru dalam melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun, ada juga yang menganggap bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini, ada juga yang tidak mengambil peduli apakah Pancasila ada atau tidak.

Kondisi internal dalam kemahasiswaan seperti inilah, yang membuat akhirnya perjuangan mahasiswa menjadi sporadis, tidak sinergis, dan berorientasi kelompok.

Mahasiswa tidak lagi menjadi sebuah kekuatan penyeimbang bagi pemegang kekuasaan.

Mahasiswa tidak lagi dapat dijadikan andalan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka tanpa harus berkoar – koar di sidang dewan yang terhormat.

Mahasiswa tidak lagi dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang mampu menyalurkan aspirasi mereka, selain hanya sekedar berdemonstrasi untuk mencari kepopuleran dan eksistensi semata.

Mahasiswa pada saat ini hanyalah menjadi sebuah kelompok menengah, yang mengkultuskan dirinya sebagai kelompok intelektual salon yang sekedar berkutat di depan buku semata, atau golongan konsumeris tanpa melakukan hal yang produktif dan aplikatif bagi dirinya dan bagi masyarakat.

Misorientasi perjuangan?? Semoga hanya sesaat.


Pirhot Nababan
Wakil Ketua I BPC GMKI Bandung Masa Bakti 2006-2007
Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi BEM FH Unpad 2006-2007


(tulisan ini telah dimuat di majalah online FOKAL MAGAZINE, edisi khusus 17 Agustus 2009 : klik di sini)

Sunday, July 12, 2009

Editorial : Golput - Civil Disobedience or Freedom Of Speech?

Almost a week ago, I cast my vote for the 2009 Presidential Election. There were three presidential tickets in the competition for the RI-1. The first ballot was Megawati-Prabowo, endorsed by Indonesian Democratic Party-Struggle (PDIP) and Great Indonesia Movement Party (Gerindra). Megawati ran for the 2004 Presidential Election, but lose in second round. Meanwhile, Prabowo tried the Golkar Presidential Convention in 2004, but lose to Wiranto.

The next ballot was the incumbent, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) who took the (former) Bank Indonesia’s Governor, Boediono, as his running mate. They were endorsed by Democratic Party, Prosperous Justice Party (PKS), National Awakening Party (PKB), National Mandate Party (PAN), and dozens of parties that did not pass the electoral threshold.

The last ballot was also the incumbent, sitting Vice President Jusuf Kalla who took Wiranto as his vice-president candidate, who endorsed by Party of Functional Groups (Golkar) and People’s Conscience Party (Hanura). Wiranto was also known as presidential candidate in 2004, but lose in first round.

As for today, the General Election Commission (KPU) has not released the election result. The percentage of cast input only reached 80 percent or less. SBY-Boediono, is still leading with 60 percent of the vote, whilst Megawati-Prabowo comes in second place, followed by JK-Wiranto. This result has been predicted by most of the pollster. On the other hand, the organizations that held quick count, have released their result, which put SBY-Boediono as the winner of 2009 Presidential Election with 55-60 percent voters.

Related to the Presidential Election event, a debate was occurred between me and my friend(s) in Facebook page status. A real debate with analysis and argument only happened with one of my friend, and the rest just different perspectives without further discussion. The debate was talking about “white click” or known as “golput” in Bahasa. I’m the one who supported Golput, and my friend that opposed it.

My support to golput movement was clearly implemented in last Presidential Election. Even though I went to the voting booth, I never actually voted for some candidates. I just glued the ballot on purpose, and gave it to the officer. It’s a practical joke and somehow showed that I'm a big supporter of Golput. Why exactly I still go the the voting booth, is another question that I can answer later.

The debate was started when my friend put an announcement and advice into his Facebook status. He said, “Mari Sukseskan Pemilu dengan cara menggunakan hak pilih kita di TPS masing2...Untuk Indonesia..Jangan GOLPUT!"

I was intrigued by this. As a big fan of golput since 2008, I couldn't stand myself to argue his opinion. The debate showed a really different approach between the two of us on the right to vote. I asserted that golput is not a mistake, neither legally, morally, nor politically. I argued that golput was in fact one of the human rights (the freedom of speech) and no-one can’t complain about this. It even shows a beautiful side of democracy.

My friend, however, told me that golput shows some civil disobedience, when intellectual people rather to sit quietly and threw some critics to politician than to make a difference with go to the voting booth and cast their vote. Furthermore, he said that golput could made the government lose its political legitimate, and it’s not good for a state that have illegitimate government.

It's worth to know that the Golput movement was initialized in 1970s by some activists, led by a long-known activist Arief Budiman in Jakarta. It was made as a resistance movement against the system in that time. The activists said that the government did not make any significant change that should be made after the fall-out of The Old Order.

This movement grew up inside the intellectuals that constantly became unofficial opposition for many years, especially to fight the authoritarian regime led by General Soeharto.

When the Reformation Movement had its momentum in 1998, many people hope that this will be the beginning of a new era, where corruption, collusion, and nepotism (KKN) will not be seen again. The real democracy also had its hope up, after 30 years isolated by the military regime. But this hope is shortly lived.

The public is indeed got their freedom to speech, and nothing will stop them whether it's kidnapping, mysterious shooting (petrus), or mysterious death (matius). The Constitution also had its own change. There were four amendments had been made during 1999-2002 term. The Constitution established new form of governments, where the legislative, executive, and judicial branch are equal to each other. Therefore, the checks and balances running wisely. 

But the changes only stop in documents. The realities still shows the New Order condition, where KKN still had its glory. The politicians is still had the same habit with those who came from the New Order. This condition had made some kind of frustration inside the Indonesian people. Then, the golput became a realistic option for those who disappointed with political appointees and related peoples.

Is it true that Golput was an act of civil disobedience? Or is it merely freedom of speech that guaranteed by our Constitution?

Golput does not mean to disobey the civil duty, because it’s a form where democracy executed. Golput were meant to be a movement which reminds people, that something is going wrong about our political life. Either it’s the education about politics, the habit of the politicians, wrong policies, or the exercise of the general election itself.

It is not a form of ignorance, because through golput we made some analysis why we are did not use our right to vote. For example, golput gives a logical and rational reason why someone cannot be elected to public office, whilst most of the people just fascinated with the package of some individuals (e.g. handsomeness, gesture, and self-image).

It is also a movement to remind the KPU that they did not do their job very well. KPU should be ensured that each of Indonesian citizens have the same right to vote. Furthermore, the system that they made to operate the general election, should be minimized from a chance to take side for some candidates. Without the golput, KPU could be ignoring all of this fact.

Besides KPU, the politicians and political party are also become the main target of golput. A lot of people who became politician and claimed that they represent the voice of the people, actually just a bunch of opportunist who want to gain material profit form their job as people’s representatives.

Political party is only a place where elitist, “the have”, and opportunist, obtain profits for themselves and neglect the people who should be heard by them. With golput, this kind of habit can be minimized, because golput had opened the rotten facts about politicians and political party. This effort will remind the people to be more becareful and critical with their choice.

Golput is good. It shows the beauty of democracy, it reminds people not to make a wrong choice, and it’s guaranteed by the law. Golput also prevent the tyrant to gain its power by analytical argument, logical-rational reasons, and the freedom of speech.

So, why most of the people still see this as a civil disobedience? Because their most of them are not aware enough to comprehend the mistakes that had been made by the KPU or politicians/political parties. And a part of them still believes that using the right to vote is better than golput. Well, we cannot blame them for make such choice, but at least we have remind them.

Golput is not a form of self-righteousness, it is merely a form of careness to make our political life grow better and better. Golput is not a crime, it is merely a movement to remind people that a lot of mistake that going on out there. Golput is not a civil disobediences, it is merely a freedom of speech.

Thursday, June 25, 2009

Editorial : Pro Kontra Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Beberapa waktu kemarin, saya sempat tergelitik dengan manuver yang dilakukan oleh Mega-Prabowo. Beliau membuat kontrak politik, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) akan dicabut apabila dirinya memenangkan Pilpres tahun ini. Bagi saya, manuver ini konyol secara yuridis, dan mengherankan secara politis.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, upaya yang dilakukan oleh Mega-Prabowo adalah suatu bentuk pemahaman yang salah besar, terutama jika dilihat dari UUD ’45. Presiden beserta jajarannya adalah Eksekutif, yang tentunya tidak bisa “menggauli” urusan yang menjadi ranah lembaga Legislatif.

Lalu, undang-undang adalah produk Legislatif, sehingga UU BHP hanya bisa dicabut oleh Legislatif, yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi sangatlah tidak mungkin apabila Eksekutif berjanji untuk mencabut UU BHP. Tentu, ada celah lain yang bisa digunakan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Tetapi berdasarkan UU 10/2004, pembuatan Perpu itu sendiri hanya dalam “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. Apakah masalah UU BHP menjadi sebuah kegentingan yang memaksa? Menurut saya, Korupsi lah yang jauh lebih memaksa ketimbang perdebatan UU BHP, karena Korupsi bagaikan sebuah efek domino yang implikasinya akan terasa ke semua bidang kehidupan.

Lagipula, Perpu yang dibuat ini pun harus diajukan ke DPR untuk diminta persetujuannya sebelum mendapatkan status sebagai undang-undang, dan apabila DPR menolak maka Perpu itu akan tidak berlaku. Sekalipun Mega-Prabowo berhasil memenangkan pertarungan ini, perhitungan kursi di DPR masih kalah dengan SBY-Boediono meski sudah digabung dengan Golkar dan Hanura.

Janji-janji surga seperti inilah yang akhirnya justru membuat rakyat semakin menderita karena ditipu oleh elit politik. Lalu, kalangan civil society pun seringkali memberikan pemahaman yang tidak tepat atas pembuatan UU BHP yang akhirnya dipelintir menjadi komersialisasi pendidikan, kapitalisme pendidikan, dan dikait-kaitkan dengan neoliberalisme. Betulkah?

Banyak kalangan yang menolak kehadiran UU BHP mengkritiknya dari sudut pandang terlepasnya subsidi Pemerintah atas lembaga pendidikan. Padahal dengan tergantungnya pendidikan dengan subsidi mayoritas dari pemerintah, maka akan menjadikan lembaga itu sebagai lembaga jawatan yang tidak bisa memiliki keleluasaan dalam hal menentukan arah strategi kebijakan secara otonom.

Dengan otonomisasi yang diberikan, maka lembaga pendidikan akan mampu secara leluasa mengatur dana yang diperolehnya sekaligus mengatur kurikulum yang dibutuhkan sesuai dengan demografi yang dijangkau oleh lembaga pendidikan itu. Sedangkan, kalangan civil society justru keberatan dengan dilepasnya subsidi dan adanya kemandirian dalam menentukan kurikulum.

Dalam sebuah blog yang saya temukan, si penulis berpendapat bahwa dengan dilepasnya subsidi dari pemerintah maka lembaga pendidikan akan berorientasi profit karena dilepaskan dari kontrol pemerintah yang sebelumnya memegang anggaran.

Padahal dalam pasal 4 angka (1) UU BHP jelas menyatakan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum didasarkan pada prinsip nirlaba, dan secara lebih spesifik dapat dibaca dalam angka (2) yang menyebutkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu otonomi; akuntabilitas; transparansi; penjaminan mutu; layanan prima; akses yang berkeadilan; keberagaman; keberlanjutan; dan partisipasi atas tanggung jawab negara.

Lalu dimana buruknya status badan hukum yang diberikan kepada lembaga pendidikan? Apakah badan hukum pendidikan akan serta merta menjadi sebuah perusahaan profit-oriented yang bertopengkan lembaga pendidikan? Saya rasa itu adalah kesimpulan yang terlalu sempit dan jauh dari kejernihan analisa.

Lalu ada hal lain yang si penulis katakan, bahwa “otonomisasi penyusunan kurikulum” membuatnya terbahak-bahak. Saya cukup mengerti mengapa dia terbahak-bahak, karena dia sendiri menulis sebuah skenario yang konyol, ketika sarjana hukum diperintahkan untuk menyusun kurikulum bagi fakultas teknik. Skenario ini sungguh konyol, karena sangatlah tidak mungkin pihak perguruan tinggi akan memerintahkan lulusan fakultas hukum untuk menyusun kurikulum fakultas teknik.

Lalu seringkali saya mendengar selentingan bahwa eksistensi UU BHP akan mengakibatkan mahasiswa menjadi “robot”, karena dikejar dengan tenggat kelulusan dan ditekan untuk berpikir kritis karena hanya memikirkan kuliah.

Permasalahan kekritisan mahasiswa bukanlah dikarenakan oleh UU BHP, melainkan keinginan dari mahasiswa itu sendiri untuk mau bersikap lebih kritis atas berbagai permasalahan yang ada, dan bagaimana caranya mahasiswa yang merasa “lebih kritis” itu mampu menularkan “kekritisannya” kepada kawan-kawannya yang dianggap tidak “kritis”.

Sungguh pendapat ini adalah sebuah arogansi dan pembenaran diri dari mereka yang menganggap pemikirannya lebih kritis dan hebat. Hal ini diperparah dengan pendapat sebagian penolak UU BHP yang menyatakan bahwa UU BHP merupakan pelarian dari pasal 31 UUD ’45 yang menyebutkan anggaran 20% bagi pendidikan.

Darimana pelariannya?

Saya juga tidak mengerti. Anggaran 20% sudah jelas akan terwujud, tinggal bagaimana implementasi dari 20% itu terhadap pendidikan Indonesia. UU BHP tidak akan mungkin mengenyampingkan UUD ’45, sehingga anggaran 20% itu pasti terwujud dan pasti akan disalurkan ke dunia pendidikan. Hanya korupsi lah yang mencegah anggaran tersebut mengucur dengan lancar.

Lalu ada pula yang menyayangkan bahwa dengan adanya persaingan modal antar universitas maka universitas kecil akan tergusur karena kalah bersaing. Apakah itu salah? Karena dengan tergusurnya mereka maka kualitas lembaga pendidikan pun akan semakin terkontrol, dan tidak akan ada lagi kampus-kampus yang sekedar “papan nama” bertebaran di ruko-ruko, yang justru hanya menjalankan praktik jual-beli gelar.

Menurut saya, UU BHP tidak perlu dicabut, karena tidak ada hal yang perlu dikuatirkan apabila undang-undang tersebut dilaksanakan secara konsekuen. Ketakutan-ketakutan yang muncul dari civil society hanyalah skenario yang dibuat apabila UU BHP memang tidak dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan amanat dari undang-undang tersebut.

Sangatlah sempit apabila kita melihat bahwa keberadaan UU BHP hanya merupakan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan yang dihasilkan oleh neoliberalisme. UU BHP justru akan membuat lembaga-lembaga pendidikan kita semakin berkualitas dan memiliki daya saing baik itu di tingkat regional maupun internasional.

Tuesday, June 23, 2009

Editorial : Histeria Ujian Nasional

Pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) yang selama ini menjadi headline di berbagai media massa, telah menimbulkan kekuatiran di kalangan masyarakat. Apakah UN tetap akan menjadi “monster” bagi mereka yang sedang menjalani pendidikan, khususnya di tingkat akhir?

Status lulus/tidak lulus yang diterapkan di UN dimulai pada tahun 2003. Sebelum tahun 2003, status yang diperoleh siswa adalah tamat, yang berarti semua sudah pasti lulus dan bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.

Penulis termasuk angkatan pertama yang harus menghadapi kebijakan lulus/tidak lulus, dan pada saat itu batas lulus untuk setiap pelajaran adalah 3.00. Sebagai contoh, pada tahun 2003 penulis menghadapi 3 (tiga) mata pelajaran dalam UN, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Apabila Matematika mendapatkan nilai 10 namun Bahasa Indonesia hanya mendapatkan 2.5, maka siswa akan dinyatakan tidak lulus. Sedangkan pada UN tahun ini, batas kelulusan sudah jauh meningkat menjadi 5.00

Saya sendiri sepakat dengan adanya batas kelulusan yang diterapkan dalam UN. Karena dengan adanya batas kelulusan, maka murid akan terdorong untuk belajar dengan lebih giat sekaligus meningkatkan kualitas pemahamannya atas materi yang diajarkan.

Namun apakah penerapan batas kelulusan telah diimbangi dengan pelaksanaan pendidikan yang tepat? Apakah materi yang diajarkan selama proses belajar mengajar akan keluar di UN? Apakah kualitas pendidikan telah merata di seluruh Indonesia?

Meskipun konstitusi telah mengamanatkan 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan, pada kenyataannya tidak ada perubahan fundamental yang dapat dilihat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dari hal-hal yang bersifat kuantitatif, misalnya bangunan sekolah, jumlah guru, dan fasilitas sekolah, kondisinya tidak berubah hingga saat ini.

Tentu hal ini berbanding lurus dengan hal-hal kualitatif seperti kualitas guru, kualitas proses belajar mengajar dan hal lainnya. Stagnasi itu diperparah dengan kebijakan kurikulum yang selalu berganti. Istilah kerennya, Ganti Menteri Ganti Kurikulum.

Nampaknya setiap Menteri ingin mendulang keuntungan dari “proyek” penggantian kurikulum, tanpa memperhitungkan kesulitan guru dan murid yang harus beradaptasi dengan kurikulum baru, padahal kurikulum sebelumnya pun belum dikuasai dengan baik. Kondisi faktual itu dapat ditemukan di kota-kota besar, sehingga tak dapat dibayangkan seperti apa kondisi di desa-desa di wilayah yang tertinggal dan jauh dari modernisasi kota, dimana satu sekolah hanya memiliki seorang guru saja.

Apakah UN harus dihapuskan dari pendidikan Indonesia? Tentu tidak.

Negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju tetap mengadakan semacam UN dalam pendidikannya. Tapi negara-negara itu mengimbanginya dengan kualitas pendidikan yang mumpuni, sehingga tidak ada lagi kehisterisan yang muncul dari siswa yang mendapatkan hasil UN.

Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah mampu memperbaiki berbagai permasalahan yang selama ini muncul, misalnya dengan mengontrol kucuran dana dari pusat untuk pendidikan di daerah-daerah, lalu peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan yang tentunya diimbangi penambahan jumlah guru sehingga dapat merata di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, pemerintah harus mampu mengakomodasi berbagai sistem alternatif yang digagas oleh masyarakat di luar sekolah resmi yang diakreditasi oleh pemerintah. Sifat birokratis dan akutnya KKN yang melanda Dinas Pendidikan telah menjadi penyebab sekolah-sekolah alternatif tidak diperkenankan untuk beroperasi di kalangan masyarakat.

Padahal tak jarang sekolah-sekolah itu justru mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena lahir ide-ide yang berkembang di masyarakat dan tidak dipaksa untuk melaksanakan kurikulum pusat yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mari kita lihat, apakah pemerintahan 2009-2014 akan mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia.

Kategori Baru : Editorial

Mulai saat ini dan seterusnya, saya akan memasukkan satu kategori tulisan baru, yaitu EDITORIAL. Tulisan yang masuk dalam kategori ini lebih singkat, namun tidak melepaskan bobot materinya. Kategori ini saya masukkan dengan maksud untuk membedakannya dengan tulisan lain yang di-riset lebih lama dan mendalam. Selain itu, kategori ini mengantisipasi agar tulisan-tulisan saya tetap dapat masuk dalam blog meskipun tidak disertai catatan kaki dan sumber referensi lainnya.

Salam.

Siapa Yang Saya Pilih Dalam Pilpres 2009?

Dengan diperketatnya syarat pengajuan calon presiden (capres) melalui undang-undang[1], maka calon yang memiliki kans untuk bersaing di kancah nasional pun secara otomatis mengerucut. Apabila pada Pilpres 2004, ada lima pasangan yang bertarung untuk menuju Istana Negara[2], maka saat ini hanya ada tiga pasang yang memiliki kesempatan itu.

Ketiga pasangan yang memenuhi syarat undang-undang dan disahkan oleh KPU adalah (berdasarkan nomor urut) : Megawati Soekarnoputri—Prabowo Subianto dengan akronim Megapro; Susilo Bambang Yudhoyono—Boediono dengan akronim SBY Berbudi; dan Jusuf Kalla—Wiranto dengan akronim JK Win.

Dari keenam nama diatas, 5 (lima) diantaranya merupakan pemain lama, karena meski Prabowo gagal untuk ikut Pilpres 2004, namun dirinya sempat mengikuti Konvensi Presiden Partai Golkar dan iklannya sempat mewarnai berbagai media massa. Sedangkan Boediono sendiri bukanlah seorang politikus, melainkan lebih dikenal sebagai teknokrat.[3]

Apakah konstalasi politik seperti sekarang bisa dibilang kemunduran atau tidak (dengan sedikitnya capres, dan masih bertahannya muka-muka lama), tentu akan menimbulkan perdebatan yang tak henti. Lagipula, mau tak mau kita hanya memiliki tiga pilihan yang ada dan tak bisa diubah lagi. Sehingga saya akan membahas siapa yang akan saya pilih di 9 Juli mendatang (the best from the worst). Ulasan yang saya buat ini akan membahas tiap-tiap individu yang masuk ke dalam masing-masing paket capres-cawapres, lalu diikuti dengan analisis terhadap masing-masing pasangan.

Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto (Megapro)
Status oposisi yang diemban oleh PDIP yang dipimpin Megawati[4] selama 5 tahun, telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika politik Indonesia. Biasanya, oposisi tak dikenal di Senayan, karena semuanya akan selalu berafiliasi kepada partai yang memiliki kekuasaan terbesar.

Meski peran oposisi yang dimainkan oleh PDIP tidaklah optimal, namun pembentukan opini publik yang dilakukan oleh PDIP sedikitnya dapat menaikkan citra Megawati sebagai kandidat yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar, terutama dengan dielu-elukannya platform ekonomi kerakyatan.

Pencitraan ini didukung pula oleh Prabowo yang semenjak awal kampanye Pemilu legislatif kemarin, selalu mengusung kaum tani dan nelayan sebagai bahan kampanye politiknya, sehingga cukup mendapatkan tempat dikalangan wong cilik.

Sekilas dilihat, pasangan ini memang paling down-to-earth dibandingkan kedua pasangan lain. Sebagai contohnya, deklarasi pertama Megapro dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang[5], dan deklarasi kedua diadakan di Pasar Solo[6].

Megawati Soekarnoputri bukanlah orang baru di dunia politik. Dengan mewarisi darah dari Soekarno, salah satu founding father Indonesia, ia mengikuti jejak ayahnya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di tahun 1980an[7]. Kharisma dari Soekarno ternyata berimbas pada meningkatnya popularitas Megawati di kalangan konstituen PDI, sehingga dirinya berhasil menjadi Ketua Umum PDI pada tahun 1993[8]

Dengan terpilihnya Megawati, PDI kembali mendapatkan ruh-nya dan mulai mendapatkan massa yang cukup banyak, khususnya dari simpatisan Soekarno (yang seringkali disebut Soekarnois). Popularitas yang diperoleh PDI pasca terpilihnya Megawati menjadi Ketua Umum, menjadi salah satu faktor proses pemecahbelahan pemerintah terhadap PDI.

Intervensi pemerintah mengakibatkan PDI terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu Megawati, dan kubu Soerjadi (pro-pemerintah).[9] Dari pemecahbelahan ini, PDI Megawati tidak lagi bergerak di permukaan politik nasional, melainkan bergerak secara diam-diam (underground), sehingga mendapatkan simpati dari kalangan aktivis pro-demokrasi yang pada saat itu turut serta dibungkam oleh pemerintah.[10]

Pergerakan yang dilakukan oleh PDI Megawati dan simpatisannya juga menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa pada saat itu.[11] Perlawanan ini akhirnya memuncak dengan terjadinya tragedi Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996, di Sekretariat PDI.[12] Namun puncak perlawanan ini justru berakibat pada semakin ditekannya PDI Megawati dalam berbagai lini pergerakan politik.

Ketika gerakan pro-demokrasi mendapatkan momentumnya pada tahun 1998, pergerakan yang dilakukan oleh PDI Megawati tidak lagi berada di bawah tanah, melainkan mampu menjaring konstituen secara nasional. Tetapi, PDI kubu Megawati tidak mempertahankan nama PDI, melainkan menambahkan kata “Perjuangan”, sehingga menjadi PDI Perjuangan (disingkat PDIP) untuk membedakannya dengan PDI kubu Soerjadi yang saat itu masih bertahan.[13]

Perubahan nama ini tidak menghambat PDIP untuk memenangkan Pemilu 1999. Sialnya, Megawati gagal untuk menjadi Presiden RI[14] karena dijegal oleh Poros Tengah Amien Rais yang mendukung Gus Dur untuk menjadi RI-1. Megawati harus puas untuk menduduki kursi RI-2, yang pada saat itu hanya berperan sebagai “ban serep” untuk Presiden.

Konflik yang terjadi antara Gus Dur dengan lembaga legislatif, dinilai tidak layak oleh MPR, sehingga lahir mosi tidak percaya kepada Gus Dur yang berujung pada impeachment. Dengan di-impeach-nya Gus Dur, maka Megawati langsung naik sebagai Presiden untuk melanjutkan sisa waktu pemerintahan hingga 2004.[15]

Selama masa pemerintahannya, tidak ada prestasi signifikan yang patut untuk dicatat sebagai rangkaian perubahan sosial di Indonesia. Pemerintahan Megawati justru menjual beberapa BUMN, sehingga kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing.[16] Harga BBM pun turut serta dinaikkan mengikuti harga pasaran minyak dunia.[17]

Utang luar negeri, baik itu kepada negara maupun kepada lembaga donor internasional, tidak berkurang dan hanya sekedar penjadualan ulang pembayaran utang.[18] Kondisi ekonomi di tingkat riil pun tidak menunjukkan adanya kenaikan fundamental untuk memperkokoh situasi ekonomi di Indonesia.

Meski demikian, situasi politik dan ekonomi pada pemerintahan Megawati bisa dibilang relatif stabil. Namun kestabilan ini memang tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan populis yang mampu memikat hati rakyat, ataupun kebijakan-kebijakan tegas yang mampu berubah kondisi sosial.

Sementara itu, pasangan Megawati, Prabowo Subianto[19], lebih dikenal sebagai seorang perwira karier di militer. Di masa kejayaan Soeharto, Prabowo sempat disebut-sebut sebagai penerus dinasti politik Cendana karena kariernya yang melesat begitu cepat. Prabowo telah meraih pangkat Letnan Jenderal pada umur 40an, ketika rekan-rekan seangkatannya di Akademi Angkatan Bersenjata baru meraih pangkat Kolonel ataupun Brigardir Jenderal.

Kegemilangan kariernya ini tidak diikuti dengan rekam jejaknya di dunia pro demokrasi. Ketika dia masih aktif dalam dunia militer, Prabowo bertanggungjawab terhadap hilangnya sejumlah aktivis pro demokrasi, bahkan ada beberapa yang terkena pembunuhan misterius (petrus).[20] Karier militernya berhenti di Letnan Jenderal, setelah dirinya dipensiunkan oleh Soeharto, dengan alasan yang belum jelas hingga saat ini.

Setelah pensiun dari dunia militer, Prabowo tidak langsung terjun ke dunia politik, melainkan melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Berbagai perusahaan dia miliki, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.[21] Di tahun 2004, Prabowo mulai terjun ke dunia politik praktis dengan mengikuti Konvensi Presiden Partai Golkar. Pada saat itu, Prabowo berkampanye untuk kembali membawa Indonesia sebagai Macan Asia. Namun karena resistensi terhadap Prabowo masih tinggi, khususnya pasca-1998, dia gagal memenangkan Konvensi, dan harus mengalah kepada seniornya yaitu Wiranto.

Kegagalan dalam Konvensi Golkar membuat Prabowo kembali berbisnis. Namun menjelang Pemilu 2009, dirinya kembali lagi ke dunia politik dengan membawa bendera Partai Gerindra. Posisinya sebagai ketua umum organisasi-organisasi profesi seperti nelayan dan petani, membuat dia dengan mudah untuk berkampanye membawa platform “ekonomi kerakyatan” yang mengutamakan nelayan, petani, pedagang kecil, dan sejenisnya. Kampanye ini nampaknya cukup ampuh di kalangan pemilih, sehingga Partai Gerindra mampu meraih jumlah kursi yang cukup banyak untuk lolos dari parliamentary dan electoral threshold.[22]

Terjalinnya koalisi antara PDIP dan Gerindra yang kemudian berujung pada pasangan Megapro, terjadi melalui jalan yang berliku. Pasca pelaksanaan Pemilu kemarin, beberapa partai menjajaki kemungkinan koalisi besar, diantaranya PDIP, Gerindra, Hanura, dan Golkar.

Saat itu, mereka belumlah membuat koalisi secara resmi, karena hanya melakukan pertemuan yang sedang populer disebut dengan “komunikasi politik”. Berbagai manuver politik pun sempat dibuat, bahkan PDIP sempat berkeinginan untuk menjalin koalisi dengan Partai Demokrat, meski akhirnya tidak terwujud.[23]

Prabowo pun sempat enggan menurunkan posisi tawarnya sebagai calon presiden, sehingga koalisi PDIP-Gerindra sempat terhambat, karena PDIP pun tetap ngotot untuk mempertahankan Megawati sebagai calon presiden.[24] Menjelang batas akhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres, Prabowo akhirnya bersedia menjadi cawapres, dan paket Megapro pun terbentuk.[25]

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono
Terpilihnya Boediono, yang sedang menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), sebagai cawapres mendampingi SBY memang menimbulkan kejutan, tidak hanya di kalangan partai yang berkoalisi mendukung SBY, namun juga di kalangan pemilih.[26] Hingga saat ini, belum ada alasan yang lebih spesifik, mengapa SBY berani memilih Boediono yang tidak memiliki latar belakang politik untuk maju sebagai cawapresnya. Memang, ada beberapa alasan yang sudah dikemukakan oleh pendukung SBY, namun menurut saya alasan-alasan tersebut masih terlalu abstrak untuk menjelaskan terpilihnya Boediono.

SBY adalah seorang pensiunan jenderal bintang empat, yang menghabiskan sebagian besar kariernya di dunia militer. Ketika lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata di tahun 1973, SBY mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa, yang merupakan gelar bagi lulusan terbaik Akademi. Semasa aktif di dunia militer, SBY memang seringkali mendapatkan tugas yang cukup penting, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri.

Ketika Gerakan Reformasi 1998 berlangsung, SBY memang tidak terlalu mengambil peranan penting sebesar Wiranto ataupun Prabowo, namun beberapa studi menyatakan bahwa SBY tetap turut bertanggungjawab atas hilangnya aktivis-aktivis pro demokrasi selama periode 1997-1999.[27]

Karir SBY di dunia politik dimulai dengan penunjukannya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di era pemerintahan Gus Dur.[28] Dalam posisi itu, tidak terlalu banyak prestasi kebijakan yang mampu dibuat oleh SBY, meski SBY tetap membuat gerakan-gerakan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan komoditi pertambangan dan energi di kalangan masyarakat.

Karier politiknya tidak berhenti di jabatan Mentamben, karena SBY berpindah pos menjadi Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan (Menko Polsoskam) untuk menggantikan Wiranto yang mengundurkan diri.[29] Namun jabatan Menko tidak diembannya dalam waktu yang cukup lama, karena SBY diminta mengundurkan diri dan disuruh untuk memilih antara pos Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau Menteri Perhubungan.

Kedua pos ini ditolak oleh SBY, dan sempat menutup karirnya di dunia politik.[30] Seiring dengan impeachment terhadap Gus Dur, struktur dan susunan kabinet pun turut berubah. Megawati naik menjadi Presiden untuk menggantikan Gus Dur, sedangkan SBY sempat ikut serta dalam bursa calon wakil presiden, bahkan termasuk calon yang cukup kuat.

Namun dukungan politik MPR justru beralih menuju Hamzah Haz[31] dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kegagalannya menjadi Wapres, tidak menghabiskan karir SBY di ranah politik, karena SBY kembali memperoleh kursi Menko Polkam dan kemudian mendirikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya.

Di Tahun 2004, SBY dan Kementerian Politik Keamanan sempat membuat iklan layanan masyarakat, yang isinya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu secara damai dan tidak anarkis. Iklan itu ternyata membuat Presiden Megawati meradang, karena SBY dianggap melakukan kampanye terselubung. Pada saat itu, nama SBY memang sedang mencuat untuk maju sebagai calon presiden dan bersaing dengan Megawati.

Akhirnya, perang politik antara Megawati dan SBY pun tak terelakkan, bahkan SBY sempat dijuluki kekanak-kanakan oleh Taufik Kiemas.[32] Kisruh ini akhirnya berujung pada pengunduran diri SBY sebagai Menteri, dan membuat SBY berkonsentrasi pada Pemilu untuk Partai Demokrat.

Konflik antara SBY dengan kubu Megawati ternyata memberikan simpati masyarakat terhadap SBY, sehingga dari beberapa polling yang dilakukan oleh lembaga survey, SBY menempati peringkat pertama dengan persentase hampir 40% untuk menduduki jabatan presiden.

Survey tersebut ternyata sejalan dengan kenyataan. Meskipun Partai Demokrat hanya mendapatkan 7% suara nasional, pasangan SBY-JK justru mendapatkan 33.57% suara dalam Pilpres Putaran I.[33] Popularitas ini berlanjut ke Putaran II, yang ketika itu SBY berhasil menjadi RI 1 dengan persentasi lebih dari 60% suara.[34]

Sebagai seorang purnawirawan militer, SBY justru tidak memperlihatkan kemiliterannya ketika menjabat sebagai RI-1. Semenjak pertama kali menjabat di Istana Negara, label yang terus menerus melekat pada dirinya adalah Peragu. Julukan ini dilekatkan karena sikap SBY yang seringkali terlalu lama untuk mengambil keputusan, dan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan pertimbangan-pertimbangan.

Sebagai contoh, berlarut-larutnya penyelesaian kasus Lumpur Lapindo[35], kisruhnya Pilkada Maluku Utara[36], Krisis Diplomasi dengan Malaysia[37], dan lainnya. Namun, SBY tetap membuat manuver politik yang cukup berprestasi, diantaranya bersama-sama dengan JK menyelesaikan Konflik Aceh melalui MoU Helsinki.[38] Lalu Indonesia berhasil membayar utang IMF yang telah ditunggak bertahun-tahun.[39]

Pertarungan SBY di Pilpres kali ini merupakan keikutsertaannya yang kedua, setelah pada Pilpres 2004 dirinya berhasil mengalahkan capres incumbent, yaitu Megawati. Apakah SBY akan bernasib sama seperti Megawati?

Melihat berbagai survey belakangan ini, sosok SBY memang tidak lagi sepopuler dulu ketika dirinya muncul sebagai tokoh nasional. Berbagai kebijakan dan sikapnya ketika menjabat presiden, cukup banyak mempengaruhi opini para pemilih yang tadinya mendukung SBY.[40] Meski demikian, SBY tetap menjadi calon yang paling populer diantara capres lainnya, khususnya setelah penurunan harga BBM beberapa bulan lalu, yang membuatnya menjadi sedikit lebih baik.

Pasangan SBY di Pilpres kali ini adalah Boediono, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur BI. Tak banyak yang menyangka apabila SBY akan menggandeng Boediono dalam pertarungan kali ini. Pengamat politik justru meramalkan SBY akan meminang Hatta Rajasa, Hidayat Nur Wahid, ataupun calon lain dari koalisi parpol pendukung SBY.

Kontroversi atas terpilihnya Boediono sebagai cawapres tidak hanya muncul dari kalangan parpol pendukung SBY, melainkan juga dari kalangan eksternal yang mengindikasikan Boediono sebagai ekonom dengan aliran neoliberal.[41] Tentu indikasi itu didasarkan pada kedekatan Boediono dengan lembaga-lembaga donor dari sistem Bretton Wood[42] ataupun Washington Consensus[43]. Selain itu, kiprahnya yang cukup minim di dunia politik, menghasilkan keraguan dari berbagai pihak, apakah dirinya akan sanggup memegang jabatan politis seperti wapres.

Boediono memang tidak dikenal sebagai seorang politisi, meski dirinya beberapa kali menjadi Menteri di 2 (dua) pemerintahan belakangan ini. Dirinya lebih dikenal sebagai seorang ekonom, birokrat, dan pengajar di universitas. Namun kepiawaiannya dalam dunia ekonomi, membuat dia memperoleh jabatan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, lalu berpindah pos sebagai Menteri Keuangan di era Megawati, dan terakhir menjabat Menko Perekonomian di era SBY, sebelum akhirnya memimpin BI.

Meski banyak tuduhan negatif yang dialamatkan pada dirinya, Boediono tetap mengukir prestasi selama dia memangku jabatan publik. Yang paling mutakhir tentunya keberhasilan Indonesia dalam mengantisipasi dan menghadapi krisis ekonomi global. Tidak seperti tahun 1997, ketika Indonesia langsung terseret arus krisis ekonomi, pada saat ini Indonesia justru berhasil bertahan ketika negara-negara lain mulai kelabakan dengan ekonomi dalam negerinya.

Saya sendiri tidak mengerti prinsip-prinsip dalam ekonomi yang menjadi landasan argumen untuk mengatakan Indonesia mampu bertahan dari krisis global, tetapi berdasarkan common sense, saya bisa melihat tidak banyak pengangguran karena PHK yang muncul di Indonesia, selain itu masyarakat Indonesia pun belum kesulitan untuk membeli kebutuhan bahan pokok, dan perusahaan-perusahaan Indonesia tidak harus meminta suntikan dana dari pemerintah untuk bertahan hidup.

Kepiawaian Boediono bersama tim ekonomi (Menkeu, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan) nampaknya menjadi salah satu faktor mengapa SBY memilihnya sebagai pendamping dalam Pilpres 2009. Alasan lain yang mungkin, Boediono bukanlah berasal dari partai tertentu, sehingga soliditas pemerintahan diperkirakan akan berlangsung lebih kuat dibandingkan dengan periode 2004-2009.

Jusuf Kalla – Wiranto (JK Win)
Pasangan yang mengakronimkan dirinya menjadi JK-Win ini merupakan pasangan capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri untuk bertarung di Pilpres 2009. Keputusan JK untuk berpisah dengan SBY dalam Pilpres 2009 ini menjadi hal yang tak terelakkan lagi, setelah terjadi beberapa gesekan antara Partai Golkar dengan Partai Demokrat.[44] Pasangan ini terkenal dengan slogannya “Lebih Cepat, Lebih Baik”, yang seakan mengafirmasi sikap JK dalam mengambil keputusan semasa dia menjabat wapres.

Jusuf Kalla[45], yang lekat dengan panggilan “JK” semenjak pilpres 2004, adalah salah satu dari sekian banyak politisi yang berprofesi sebagai pengusaha. Hal itu pula yang belakangan ini sempat menjadi perdebatan diantara capres, karena politisi dengan latar belakang pengusaha dianggap lebih buruk oleh salah satu pasangan calon.

Sebelum JK dikenal sebagai politisi-pengusaha, dirinya memang sudah aktif dalam dunia politik semenjak mahasiswa. JK menjadi anggota HMI ketika berkuliah di Makassar, dan berhasil menjadi Ketua Cabang HMI Makassar. Dirinya sempat menjadi pejabat publik melalui pos Kepala Bulog, sebelum akhirnya terjun secara aktif ke dunia politik setelah ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.[46]

Semenjak itu kariernya di dunia politik sempat terhenti, karena Gus Dur memberhentikannya dengan alasan KKN. Namun ketika Megawati naik menjadi Presiden pasca impeachment terhadap Gus Dur, JK kembali mengisi pos menteri dengan jabatan Menko Kesra.

JK pun mengikuti bursa kepresidenan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar melalui Konvensi. Namun JK mengundurkan diri dari Konvensi, dan justru bergabung ke kubu SBY tanpa membawa nama Partai Golkar. Keputusan untuk mundur dari Konvensi Partai Golkar sangat menguntungkan bagi JK, karena dirinya berhasil memenangkan Pilpres bersama SBY, sedangkan Partai Golkar yang mengusung Wiranto kalah bahkan tidak berhasil untuk masuk ke putaran kedua. Setelah menjadi Wakil Presiden, JK justru menambah perbendaharaan jabatannya dengan berhasil menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar, dengan mengalahkan Akbar Tanjung yang saat itu sedang menjabat sebagai incumbent.

Siapa Yang Saya Pilih?
Untuk mempertimbangkan sebuah pilihan, terutama pilihan yang akan menentukan nasib masyarakat Indonesia dalam lima tahun ke depan, maka dibutuhkan beberapa aspek untuk menilai mana pasangan kandidat yang paling sesuai dengan pola pikir saya.

Penilaian ini saya buat, karena apabila saya mengatakan “paling dibutuhkan oleh masyarakat”, saya telah melangkahi jutaan orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Setelah cukup lama mengamati sepak terjang para pasangan kandidat selama masa kampanye, dan riset mengenai tindakan mereka di masa yang lalu, analisis yang bisa saya buat adalah sebagai berikut :

1. Mega-Prabowo

Iklan kampanye yang mereka buat tentunya akan diminati oleh kalangan petani nelayan, dan pihak-pihak yang selama ini sering dibeli label sebagai “pelaku ekonomi kerakyatan”. Bagi saya, iklan yang mereka buat selama ini tidaklah mencerminkan bahwa akan ada perubahan kebijakan yang fundamental apabila mereka memenangkan Pilpres 2009.

Iklan yang mereka buat hanya sekedar memberikan janji-janji surga bahwa Indonesia lebih maju dari sekarang, tetapi mereka tidak memberikan agenda dan program yang terstruktur dan rapi untuk mengidentifikasi masalah, menyelesaikannya, dan kemudian mencapai janji-janji yang telah dikumandangkan selama masa kampanye.

Selama masa kepemimpinannya, Megawati tak ubahnya sebagai pengkhianat bagi para konstituen mereka yang disebut sebagai wong cilik. Platform kebijakan Megawati justru tidak pernah berpihak kepada wong cilik, baik itu di ranah makro maupun mikro. Keuntungan justru lebih banyak didulang oleh politisi cum pengusaha yang selama itu mendukung operasional Megawati dan PDIP.

Megawati pun tak lepas dari intervensi asing. Upaya yang dilakukan oleh ayahnya, Soekarno, dengan nation character building, dan sikap tegas Soekarno dalam menentang imperialisme asing, justru dimentahkan oleh Megawati selama masa kepemimpinannya. Berbagai utang luar negeri, penjualan BUMN, hanyalah sedikit contoh betapa Megawati telah mengubah jalur perjuangan Soekarno sebagai founding fathers, dan lagi-lagi mengkhianati wong cilik.

Pasangan Megawati yaitu Prabowo, pun tak lepas dari berbagai masalah. Sikapnya yang kental dengan anti-demokrasi selama masa aktifnya di dunia militer, khususnya ketika masa-masa kritis di tahun 1997 hingga 1998, sungguh mengkhawatirkan bagi kalangan pro-demokrasi.

Terlepas dari banyaknya mantan aktivis yang masuk ke dalam kubu Prabowo, diantaranya Fadli Zon dan Pius Lustrilanang, masih banyak kesalahan-kesalahan Prabowo yang hingga kini masih di-peties-kan. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa para mantan aktivis justru rela bermetamorfosis menjadi individu-individu yang mereka kritik semasa mereka berteriak-teriak di jalanan, dan mengabaikan berbagai agenda yang dulunya mereka perjuangkan.

Selain itu, visi Prabowo terhadap ekonomi Indonesia, menurut saya hanyalah mimpi di siang bolong. Pertumbuhan ekonomi dua digit yang selama ini didengung-dengungkan oleh Prabowo tidak akan bisa terwujud apabila masalah korupsi tidak dientaskan, dan Prabowo justru tidak memiliki agenda yang jelas dan spesifik untuk mengatasi masalah korupsi.

Dengan demikian, koalisi yang terwujud diantara keduanya, hanya akan menjadi kombinasi yang mengecewakan antara pengkhianat wong cilik dan militer anti-demokrasi. Saya tak bisa membayangkan apabila keduanya berhasil memenangkan Pilpres dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah terpuruk dalam percaturan dunia internasional. Pasangan ini jelas tidak akan saya pilih.

2. SBY-Boediono

Pencitraan SBY yang telah berhasil dibangun dengan sangat baik selama masa kampanye Pilpres 2004 justru menjadi agenda terpenting bagi SBY dan klan-nya selama lima tahun kepemimpinannya. SBY seakan sangat hati-hati untuk menjaga citra dan popularitas dirinya di kalangan masyarakat agar bisa terpilih lagi untuk periode selanjutnya.

Kehati-hatian ini ditunjukkan dengan sikap SBY yang cenderung lambat dalam memberikan keputusan dan keengganannya untuk membuat kebijakan yang tidak populis. Kasus Lumpur Lapindo dapat dijadikan sebagai contoh lambannya SBY dalam mengeluarkan keputusan.

Lumpur Lapindo sudah tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bencana dalam skala lokal saja, melainkan sudah menjadi masalah nasional karena dampaknya yang sangat massif dan menimbulkan kerugian yang besar. Tetapi SBY tidak memberikan adanya sebuah langkah konkrit untuk mengatasi masalah Lumpur Lapindo, karena tidak lancarnya ganti-rugi bagi penduduk yang kehilangan tempat tinggal, pembuangan lumpur panas lalu mengembalikan kondisi Sidoarjo agar dapat ditempati lagi oleh penduduk masih saja terhambat.

Tak haya itu, proses pengusutan kelalaian PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan terjadinya semburan lumpur sekaligus menuntutnya secara pidana dan menggugatnya secara perdata masih saja belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Seorang pemimpin bangsa seharusnya mampu memberikan keputusan yang tegas, dan tentunya mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia yang telah memberikan legitimasi untuk menjadi orang nomor satu.

Tetapi saya sendiri justru terkesan dengan Boediono yang menjadi cawapres SBY. Kesederhanaannya memang mengejutkan, karena sebagai pejabat publik yang lazim “menimbun harta” selama masa menjabat dan kemudian memamerkannya pada masyarakat yang sedang kesulitan. Boediono justru tidak melakukan hal itu, namun tetap berdedikasi kepada tugasnya sebagai abdi negara. Namun menurut saya, Boediono tidak tepat diposisikan sebagai wapres karena posisi wapres akan mengebiri kemampuannya sebagai teknokrat dan akademisi handal, dan dengan demikian akan ada kondisi the wrong man on the wrong place.

Dengan capres yang ragu-ragu, ditambah cawapres yang tidak tepat, pasangan ini tidak akan saya pilih.

3. JK-Wiranto

Slogan “Lebih Cepat Lebih Baik” memang menjadi pukulan telak bagi SBY yang terlanjur diberi label sebagai seorang peragu. JK selama ini memang dikenal sebagai wapres yang lincah dan seringkali melakukan manuver politik yang tidak lazim dalam sejarah wakil presiden Indonesia. Menurut saya, keputusannya untuk “bercerai” dengan SBY sangat tepat apabila melihat sepak terjangnya sebagai wakil presiden.

Dengan posisinya sekarang, berbagai ide dan manuver yang mungkin dibatasi ketika menjadi wakil presiden, akan mampu berkembang dan memiliki kemungkinan untuk memberikan solusi bagi peliknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Yang sangat disayangkan, JK malah memilih Wiranto sebagai bagian dari pemerintahannya apabila nanti dirinya terpilih. Rekam jejak Wiranto sudah terlanjur kelam, terutama ketika dirinya masih aktif di dalam dunia kemiliteran. Tak sedikit kasus yang melibatkan dan mengharuskan tanggung jawab Wiranto selama dirinya masih menjadi tentara, diantaranya adalah pelanggaran HAM selama masa DOM di Timor Timur, yang menyebabkan dirinya telah menjadi incaran dunia internasional, baik itu oleh negara-negara yang menerapkan asas yurisdiksi universal, maupun Pengadilan Pidana Internasional itu sendiri.

Wiranto sendiri juga jauh terlibat dalam berbagai penculikan aktivis selama periode 1990an. Sepak terjangnya dalam membungkam suara-suara kritis kurang lebih sama dengan Prabowo. Saya sendiri tidak ingin cawapres saya nanti akhirnya diproses oleh dunia internasional karena kesalahan-kesalahan masa lalunya yang belum selesai. Faktor Wirantolah yang membuat pasangan ini tidak akan saya pilih.

Akhirnya, saya memilih Golput.

Golput? Ya, kurang lebih begitu.

Ini bukanlah bentuk apatisme terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung. Ini juga bukanlah bentuk skeptisisme radikal, yang menganggap semua orang buruk. Sikap ini lahir hanya karena adanya kombinasi yang tidak tepat diantara pasangan-pasangan yang bertarung. Saya tetap menghargai individu yang bertarung dalam Pilpres 2009, dan berencana memilihnya apabila pasangan yang dia bawa adalah orang yang tepat dari aspek yuridis, politis, dan lainnya.

Seandainya saja yang muncul pasangan JK-Boediono, saya akan terus terang mendukung pasangan itu. Sikap JK yang tegas dan cepat mengambil keputusan, tentunya akan didukung dengan lebih baik dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang dibuat oleh Boediono. Sayangnya, hal itu hanya ada dalam skenario saya saja.



[1] UU 23/2003 tentang Pilpres menetapkan syarat pengajuan capres-cawapres : “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.”. Sedangkan UU 42/2008 yang mengatur tentang hal yang sama, menetapkan : “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

[2] Putaran pertama Pilpres 2004 menghadirkan 5 pasang calon, yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid; Megawati-Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudohusodo; SBY-JK; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Lihat lebih lengkap di http://tokohindonesia.com/capres.shtml

[3] Lihat perjalanan karir Boediono di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 18-24 Mei 2009

[4] TokohIndonesia.com, “Megawati Soekarnoputri”, http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/megawati/index.shtml, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.07 WIB.

[5] Kompas Cyber Media, “Deklarasi Mega-Pro 24 Mei di Bantar Gebang, http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/18/13471323/deklarasi.mega-pro.24.mei.di.bantar.gebang, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.08 WIB

[6] http://pemilu.okezone.com/read/2009/05/29/268/224467/mega-pro-deklarasi-ekonomi-kerakyataan-di-solo,

[7] http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg04790.html

[8] MegaPrabowo.com, “Biografi Megawati Soekarnoputri”, http://megaprabowo.com/index.php?/biografi-megawati-soekarnoputri.html, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.12 WIB

[9] Wikipedia.Org, “Partai Demokrasi Indonesia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia, akses pada tangal 23 Juni 2009, pkl. 08.44 WIB

[10] Wikipedia.Org, “Penculikan Aktivis 1997/1998”, http://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 08.45 WIB

[11] TokohIndonesia.Com, “Pemimpin Berkepribadian Kuat”, http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/megawati/biografi/02.shtml, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl.08.46 WIB

[12] Tempo Interaktif, “Kronologi Peristiwa 27 Juli 1996”, http://www.tempo.co.id/harian/fokus/7/2,1,19,id.html, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 08.48 WIB

[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan

[14] Pada saat itu, Presiden RI masih dipilih oleh MPR, lihat pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum Amandemen, yang mengatur pemilihan presiden : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.”

[15] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0112/28/NASIONAL/abdu07.htm

[16] http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2002/12/29/brk,20021229-01,id.html

[17] http://www.politikindonesia.com/readcol.php?id=76

[18] http://www2.kompas.com/utama/news/0206/10/105103.htm, http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg03125.html

[19] TokohIndonesia.com, “Prabowo Subianto”, http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/p/prabowo-subianto/index.shtml, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.12 WIB

[20] http://www2.kompas.com/utama/news/0405/27/124433.htm

[21] Detik.com, “Harta Prabowo Naik Rp 16 Triliun Dalam 6 Tahun”, http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/19/114635/1133815/700/harta-prabowo-naik-rp-16-triliun-dalam-6-tahun, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.13 WIB

[22] Detik.com, “Jumlah Suara Pemilu 2009”, http://pemilu.detiknews.com/jumlahsuara, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.14 WIB

[23] LintasBerita.Com, “Koalisi PDIP-Demokrat Semakin Mendekati Kenyataan”, http://www.lintasberita.com/Politik/Koalisi_PDIP-Demokrat_Semakin_Mendekati_Kenyataan, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 08.43 WIB

[24] Gosip Politik, “Saling Ngotot Capres, Mega-Prabowo Terancam Tak Bisa Ikut Pilpres “, http://gosip-politik.blogspot.com/2009/05/saling-ngotot-capres-mega-prabowo.html, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 08.40 WIB

[25] Media Indonesia, “Mega-Pro Usung Perubahan dan Ekonomi Kerakyatan”, http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/74925/3/1/Mega-Pro-Usung-Perubahan-dan-Ekonomi-Kerakyatan, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 08.41 WIB.

[26] Kompas.Com, “Bahas Boediono, Parpol Pendukung SBY Ngumpul”, http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/12/21123314/bahas.boediono.parpol.pendukung.sby.ngumpul, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.20 WIB

[27] Rakyat Merdeka, “Budiman Sudjatmiko: SBY Takut Jatuh Bongkar Kasus Penculikan Aktivis Pro-Dem”, http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=23411, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.22 WIB

[28] BaliPost, “SBY : Dari Pacitan Menuju Istana”, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/5/26/p1.htm, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 21.23 WIB

[29] Majalah Male Emporium, “Di Antara Gus Dur dan Megawati”, Mini Biografi SBY Sang Kandidat, Male Emporium, Jakarta, 2004, hlm. 70.

[30] Ibid, hlm.71

[31] http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hamzah-haz/index.shtml

[32] Tempo Interaktif, “Kemal Idris : Taufik Kiemas Harus Minta Maaf”, http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/03/04/brk,20040304-40,id.html, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.04 WIB.

[33] Wikipedia.Org, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_dan_Wakil_Presiden_Indonesia_2004, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 21.08 WIB

[34] Ibid.

[35] http://www.detiknews.com/read/2009/05/29/160451/1139425/10/3-tahun-lumpur-lapindo-pendemo-ajak-boikot-produk-bakrie

[36] http://theindonesianinstitute.com/index.php/20080609214/Senin-9-Juni-2008-Pilkada-Maluku-Utara.html

[37] http://www.kapanlagi.com/h/0000054066.html, http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/06/02/brk,20090602-179324,id.html

[38] http://www.gatra.com/2005-08-15/artikel.php?id=87435

[39] Kompas.Com, “Tiga Alasan Percepat Pembayaran Utang IMF”, http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0602/14/ekonomi/2438233.htm, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 21.15 WIB

[40] Rakyat Merdeka, “Penurunan Elektabilitas SBY-Boediono Diakui”, http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/06/23/76808/Penurunan-Elektabilitas-SBY-Boediono-Diakui”, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.17 WIB

[41] Inilah.Com, “Ini Alasan Boediono Neolib”, http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/05/22/109109/inilah-alasan-boediono-neolib/, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl.09.22 WIB. Lihat juga PemiluIndonesia.Com. “Kwik Kian Gie : Boediono Neolib”, http://www.pemiluindonesia.com/opini-pemilu/kwik-kian-gie-boediono-neolib.html, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 09.23 WIB.

[42] http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system

[43] http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_consensus

[44] DetikPemilu, “Golkar Usung Capres Karena Dipicu Sindiran Ahmad Mubarok”, http://pemilu.detiknews.com/read/2009/02/19/155357/1087507/700/golkar-usung-capres-karena-dipicu-sindiran-ahmad-mubarok, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 09.30 WIB

[45] http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jusuf-kalla/index.shtml

[46] http://www.jusufkalla.info/selayang-pandang/profil-jusuf-kalla/

Tuesday, April 14, 2009

Analisis Perolehan Kursi DPR RI Periode 2009-2014

Pada awalnya, saya bermaksud untuk mencari informasi mengenai alokasi kursi DPR RI dari masing-masing daerah pemilihan, untuk mengetahui komposisi dari DPR RI. Tapi dari semua situs yang saya anggap berkompeten, misalnya KPU, DPR, Pemerintah, dan lainnya, tidak ada satupun yang dapat memberikan informasi sesuai dengan keinginan saya.

Tetapi, saya menemukan sebuah analisis yang cukup akurat mengenai bagaimana alokasi kursi DPR RI untuk tahun 2009-2014 dengan adanya sistem yang baru berdasarkan undang-undang Pemilu.

Silahkan dibaca :

Analisis Perolehan Kursi DPR RI Periode 2009-2014

Monday, February 23, 2009

SBY-JK Pecah Kongsi ?

Gunjang-ganjing bubarnya koalisi Demokrat-Golkar selama 5 tahun belakangan ini cukup mewarnai headline media massa, hampir sama gaungnya dengan ribut-ribut siapa yang mau menjadi calon presiden di tahun 2009 mendatang. Faktor yang menurut saya menjadi pemicu utama menguatnya wacana perpecahan antara Demokrat (SBY) dengan Golkar (JK) adalah pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok, yang menyatakan bahwa apabila Golkar tidak mencapai perolehan suara sebesar 20 % (minimal), maka Demokrat akan mencari partai lain yang mencapai target minimal itu untuk berkoalisi membentuk pemerintahan. Reaksi dari berbagai kalangan, khususnya elit-elit Golkar, pada umumnya menyatakan bahwa Demokrat telah melecehkan Golkar yang selama ini menjadi rekan dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Golkar sendiri, yaitu JK, yang pada saat pernyataan itu dikemukakan sedang berada di Belanda, turut bersuara mengenai wacana ini. Dia mengatakan bahwa sangatlah tidak mungkin bagi Golkar apabila hanya mendapatkan suara 2% dalam pemilu mendatang. SBY pun ikut nimbrung untuk memberikan koreksi atas pernyataan Mubarok, sekaligus mengumumkan kepada pers bahwa tidak pernah ada maksud dari Demokrat untuk melecehkan Golkar dan mengakui telah menegur Mubarok atas pernyataannya itu.

Wacana ini kemudian berkembang lebih jauh dari yang diperkirakan. Dalam seremoni-seremoni Golkar sebelumnya, pertanyaan mengenai siapa yang akan diusung Golkar dalam Pilpres 2009 selalu dijawab dengan menunggu hasil dari Pemilu legislatif terlebih dahulu. Meski ada tekanan dari beberapa daerah agar DPP Golkar secepatnya mengumumkan kepada publik siapa figur yang akan diusung, wacana ini tetap dapat ditekan. Setelah adanya kontroversi yang dipicu oleh Mubarok, tekanan itu semakin membesar, dan puncaknya terjadi beberapa hari yang lalu, ketika 33 DPD Golkar berkumpul di Jakarta dan menyatakan akan mengusung calon presiden sendiri. Hal tersebut tentunya dapat dimaklumi, mengingat Golkar sebagai partai besar, memiliki mesin politik yang tangguh, sekaligus berstatus sebagai pemenang Pemilu 2004, sehingga otomatis menjadikan dirinya memiliki bargaining position yang tinggi. Meski demikian, belum ada figur yang secara eksplisit dinyatakan akan diusung Golkar sebagai calon presiden. Isu yang berkembang mengkerucut menjadi dua nama yang memiliki basis massa yang cukup besar, yaitu Sultan Hamengkubuwono X dan JK. Tentunya kedua nama ini belum pasti menjadi calon, mengingat Golkar tidak lagi menerapkan Konvensi sehingga keputusan terakhir berada di tangan DPP.

Lalu, apakah koalisi SBY-JK (Demokrat-Golkar) akan benar-benar berakhir setelah pernyataan Mubarok dan 33 DPD Golkar?

Flashback Pemilu 2004
Koalisi Demokrat-Golkar sesungguhnya tidak dimulai semenjak Pemilu 2004, tetapi ketika JK meraih kursi tertinggi di Partai Beringin itu dengan menyingkirkan Akbar Tandjung. Saat Pemilu 2004, Golkar berhasil meraih kembali gelar juara Pemilu setelah di tahun 1999 dikalahkan oleh PDIP. Dengan modal kemenangan Pemilu, Golkar pun mengajukan sendiri calon presidennya untuk merebut Istana Negara. Golkar akhirnya membuat konvensi agar penyaringan terhadap figur-figur yang siap menjadi presiden dapat dilaksanakan secara terbuka dan dinilai oleh publik. Konvensi ini mencuatkan nama Wiranto, yang akhirnya menjadi calon presiden dari Golkar, berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Selama proses konvensi, JK sebenarnya juga turut serta sebagai bakal calon presiden dari Golkar, tetapi namanya tidak semencuat Wiranto, Akbar Tandjung, ataupun Prabowo. JK pun akhirnya mengundurkan diri dari konvensi untuk berpasangan dengan SBY yang telah lama dideklarasikan sebagai calon presiden dari Demokrat. Keputusan JK untuk menjadi pasangan SBY tidak didukung secara institusional oleh Golkar, meski tidak dapat dipungkiri banyak kader Golkar yang turut “membelot” untuk mendukung pasangan SBY-JK, bukannya Wiranto-Gus Solah. Pilpres 2004 pun berlangsung, pasangan SBY-JK berhasil menempati urutan teratas dalam putaran pertama pilpres, sedangkan Wiranto-Gus Solah hanya menempati urutan ketiga sehingga tidak dapat lolos ke putaran selanjutnya. Menanggapi kekalahan dari calon yang diusungnya, Golkar membuat manuver politik dengan membuat Koalisi Kebangsaan, yang mendukung pasangan Mega-Hasyim. Koalisi itu terdiri dari 4 Partai yang tidak ikut dalam gerbong SBY di Pilpres, yaitu PDIP, Golkar, PPP, dan PDS. Koalisi yang sesungguhnya sangat kuat ini (karena menyatukan dua partai pemenang pemilu, yang ditotalkan dapat melebihi 1/2n+1 kursi di DPR) ternyata tidak dapat membendung popularitas SBY-JK, seperti yang telah diprediksi sebagian besar lembaga-lembaga survei. SBY-JK memenangkan Pilpres 2004 putaran kedua dengan perolehan 60% suara, mengalahkan Koalisi Kebangsaan pendukung Mega-Hasyim yang hanya berhasil mendulang 40% suara.

Beberapa saat setelah Pilpres 2004, konstalasi politik di Senayan masih belum berubah. Golkar masih berada di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, dan terlihat sebagai partai oposisi. Bahkan pada saat itu, JK menyatakan bahwa kondisi yang ada sangat baik dalam konteks berdemokrasi, karena memungkinkan adanya cheks and balances antara eksekutif dengan yudikatif. Tetapi setelah SBY-JK dilantik untuk menduduki Istana Negara, JK melakukan manuver politik dengan mencalonkan diri dalam Kongres Partai Golkar sebagai calon Ketua Umum, bersaing dengan Akbar Tandjung. Di atas kertas, Akbar Tandjung diperkirakan dapat memenangkan kembali kursi Ketua Umum, namun JK berhasil membuat kejutan dengan mengambil banyak suara dari DPC yang sebelumnya menjadi pendukung Akbar dan berhasil merebut kursi nomor satu di Partai Beringin. Dari titik inilah Golkar secara otomatis berpindah perahu dari oposisi menjadi partai pemerintah, meskipun tanpa kontrak politik seperti yang dibuat oleh Demokrat dengan PKS.

Prediksi 2009
Aksi JK selama menjadi Wapres pendamping SBY memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak hal yang telah dilakukan oleh JK yang menurut saya dapat mendongkrak popularitasnya sebagai bakal calon kandidat paling potensial untuk menyaingi SBY. Misalnya, perdamaian antara RI-GAM tidak lepas dari diplomasi-diplomasi yang dilancarkan oleh JK. Selain itu, JK berhasil membuat warna yang tegas atas posisinya sebagai wapres, yang selama puluhan tahun hanya sekedar menjadi ban serep dan siap untuk diganti dengan orang lain ketika periode berakhir. Salah satu contohnya ketika JK mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden di awal-awal kepemimpinannya. Bahkan salah seorang akademisi pernah menyatakan bahwa JK adalah the real president, karena berbagai manuvernya yang cukup berani itu. Modal politik yang telah dikumpulkan selama 5 tahun menjadi pendamping SBY nampaknya sudah cukup bagi JK untuk bisa keluar dari bayang-bayang SBY dan bersaing memperebutkan RI 1.

Sampai saat ini, JK memang belum terang-terangan untuk menyatakan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, meski kans yang dimilikinya sangat kuat mengingat posisinya sebagai Ketua Umum dan tidak dilaksanakannya konvensi seperti di tahun 2004. Kans itu pun didukung oleh semua DPD Partai Golkar seperti yang diutarakan oleh Uu Rukmana (Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat). Menurut saya, posisi tawar antara Demokrat melalui SBY dan Golkar melalui JK sama-sama imbang. Hal ini disebabkan masing-masing pihak memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pihak lain. SBY yang diusung oleh Demokrat masih merupakan figur terpopuler untuk menjadi RI 1 di periode selanjutnya, meski tingkat popularitasnya menurun drastis jika dibandingkan tahun 2004. Masalah kepopuleran ini tidak bisa diimbangi oleh JK, yang dalam berbagai survey hanya menempati papan tengah, di bawah Megawati, bahkan salah satu kader Golkar potensial lainnya, yaitu Sri Sultan. Selain itu, faktor etnis Jawa yang dimiliki SBY menjadi keunggulan, ketika pemilih Indonesia masih terdikotomi oleh masalah ini. JK masih kental dengan nuansa luar Jawa, sehingga kemungkinannya tidaklah terlalu besar untuk bisa menjadi RI 1. Tetapi, JK dan Golkar pun memiliki faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya. Sampai saat ini, Golkar masih merupakan mesin politik yang kuat jika dibandingkan dengan partai lain. Meski sudah dibombardir selama Reformasi 1998 dan Pasca Reformasi, Golkar hanya mengalami kekalahan pada Pemilu 1999, itu pun masih menduduki peringkat dua, dan memiliki kursi yang cukup banyak di parlemen. Pemilu 2004 menjadi bukti tangguhnya mesin politik Golkar. Tanpa figur yang cukup kharismatik, Golkar berhasil memenangkan pemilu dan merebut kursi terbanyak di parlemen. Dari indikasi tersebut, nampaknya sangatlah sulit untuk menyatakan Golkar akan kalah dalam Pemilu 2009, meski banyak figur di dalamnya sempat melakukan berbagai manuver politik yang cukup mengganggu stabilitas Partai Golkar. Modal ini tidaklah mungkin disamakan dengan Demokrat, yang meskipun dimotori orang-orang mantan Golkar, namun mesin politiknya belum memiliki jam terbang sebanyak Golkar. Kursi terbanyak di parlemen tentunya menjadi sebuah modal penting bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain masalah kursi di DPR, Golkar dengan JK memiliki dana yang jauh lebih banyak jika dibandingkan Demokrat-SBY. Pada Pilpres 2004, JK memberikan kucuran dana 70% dari seluruh biaya kampanye, sedangkan sisanya berasal dari SBY, meskipun SBY menjadi calon RI 1. Kucuran dana yang kuat tentunya faktor yang penting dalam kampanye yang berlangsung secara maraton, dan harus mengunjungi seluruh wilayah Indonesia dalam beberapa bulan.

Dari kondisi tersebut, koalisi SBY-JK (Demokrat-Golkar) masih sangat potensial untuk dilanjutkan satu periode lagi, dan di 2014, barulah bergantian Golkar yang menduduki RI 1. Sebenarnya belum ada pasangan lain ataupun figur lain yang bisa menyaingi SBY-JK untuk 2009. Meski Megawati mulai berkoar-koar, tetapi tidak ada prestasinya selama 3.5 tahun yang dapat dirasakan oleh masyarakat. SBY telah menurunkan harga BBM (meski hal ini memang sangat tergantung harga minyak dunia), dan tidak pernah melakukan privatisasi BUMN selama kepemimpinannya, berbeda 180 derajat dengan Megawati. Sedangkan figur-figur lain belum pernah teruji dalam pemerintahan tingkat nasional.

Tetapi melihat indikasi yang terjadi belakangan, khususnya geliat grass root Golkar, sedikit saja gesekan terjadi lagi (seperti pernyataan Mubarok), maka dapat dipastikan SBY-JK akan pecah kongsi untuk 2009. Melihat potensi yang dimiliki oleh SBY-JK, perpecahan akan terjadi bukan karena ada figur lain yang lebih baik, melainkan lebih dikarenakan adanya kekecewaan dari satu pihak. Selama ini, hampir tidak ada komplain mengenai kualitas dari SBY atau JK dalam menduduki Istana Negara, tetapi ketika ada kasus seperti yang dipicu oleh Mubarok, keributan pun lahir. Dengan demikian faktor kekecewaan menjadi alasan utama bagi pecahnya SBY-JK di tahun 2009. Tinggal kita tunggu, siapa yang menjadi pihak yang dikecewakan.

Wednesday, January 28, 2009

Ribut-Ribut Presiden

Ribut-ribut soal siapa yang menjadi presiden, siapa yang mendampingi sang calon presiden, dan hal-hal lainnya telah mendominasi pemberitaan media massa belakangan ini. Misalnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Solo seminggu terakhir, media massa berusaha untuk mengorek keterangan dari figur-figur penting yang memiliki kepentingan dalam Rakernas itu, baik itu pejabat-pejabat teras PDIP, kandidat-kandidat wakil presiden (wapres), hingga Megawati sang Calon Presiden PDIP itu sendiri. Hingga tulisan ini saya publikasikan di internet, Rakernas PDIP belum mengumumkan siapa figur yang akan mendampingi Megawati dalam pertarungan Pilpres 2009. Meski demikian ada beberapa tokoh yang diindikasikan menjadi calon kuat pendamping Megawati untuk menantang kembali SBY memperebutkan Istana, beberapa diantaranya : Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta); Sutiyoso (Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta); Akbar Tandjung (Mantan Ketua DPR, Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya); Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera); dan Prabowo Subianto (Mantan Pangkostrad, calon presiden Konvensi Golkar 2004). Dua dari lima figur tersebut telah secara gamblang menyatakan dirinya maju sebagai calon presiden untuk 2004 (Sultan dan Sutiyoso), sedangkan sisanya masih melihat konsolidasi internal partai dan hasil dari Pemilu legislatif.

Bosan melihat figur-figur bertebaran dan mengobral janji di media massa? Mungkin saja iya. Masyarakat Indonesia telah disuguhkan lusinan figur yang menyatakan dirinya siap menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2009-2014, entah itu melalui deklarasi, ataupun hadir dalam acara televisi yang memang diformat untuk menghadirkan calon-calon yang demikian. Entah sudah berapa banyak orang yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, lalu kemudian tenggelam begitu saja. Misalnya saja, Ratna Sarumpaet, Slamet Subiyanto, Fadjroel Rachman, Rizal Mallarangeng, dll. Yang hingga kini masih menonjol dalam bursa masih Megawati dan SBY karena keduanya didukung oleh mesin partai yang cukup kuat. Tapi apakah hal itu merepresentasikan keinginan masyarakat? Belum tentu.

Kebijakan SBY menurunkan harga BBM ternyata tidak serta merta membuatnya lebih populer dibandingkan pasca Pemilu 2004, karena ternyata penurunan harga BBM tidak membuat harga-harga barang dan jasa ikut turun. Padahal ketika harga BBM dinaikkan, semua harga langsung naik tanpa harus dikomando. Hal ini pula yang menimbulkan kritik dari Megawati di Rakernas PDIP yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia dibuat seperti mainan YOYO, naik-turun, naik-turun. Kritik ini kurang lebih mirip ketika Megawati mengatakan pemerintahan sekarang seperti tari POCO-POCO yang statis di situ-situ saja. Tapi apakah kritik Megawati menjadikannya sebagai potensi paling besar untuk menggantikan SBY? Tidak. Karena hal itu tidak mencerminkan bahwa kebijakan Megawati pro-rakyat. Jika saja Megawati tidak pernah memimpin, mungkin pernyataannya itu akan mendulang dukungan yang besar. Tapi selama masa kepemimpinannya, hampir tidak ada kebijakan progresif-populis bagi masyarakat banyak. Bahkan Megawati tidak pernah menurunkan harga BBM (yang pada tahun 2001 hingga 2004, harga minyak dunia memang tidak se-anjlok sekarang).

Kemudian figur-figur lain masih keukeuh untuk mempertahankan deklarasinya sebagai calon presiden, dan menganggap dirinya terlalu tinggi untuk wakil presiden. Menjadi presiden seolah-olah begitu mudah saat ini, siapkan tim untuk mengorganisasi acara deklarasi, tentukan jadual, undang wartawan, siapkan pidato dan juru bicara, kunjungi korban bencana alam, sowan ke tokoh-tokoh terkenal, dan anda akan siap dimasukkan dalam daftar calon presiden.

Yang disayangkan, mereka yang menjadi capres terlihat hanya sekedar ikut-ikutan saja. Hampir tidak ada perbedaan visi-misi, dan platform politik yang berbeda secara fundamental antara yang satu dengan yang lain. Bursa calon presiden hanya menjadi konsumsi segelintir elit yang bisa mengakses media secara lebih luas. Belum ada capres kita yang sekaliber Obama dalam menggalang kampanyenya, yang telah begitu banyak menggugah warga Amerika Serikat.

Jadi kalau kampanye presiden sudah tiba waktunya, dan ternyata mereka masih seperti sekarang, jangan harap 2009-2014 akan lebih baik dibandingkan sekarang.