Thursday, June 25, 2009

Editorial : Pro Kontra Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Beberapa waktu kemarin, saya sempat tergelitik dengan manuver yang dilakukan oleh Mega-Prabowo. Beliau membuat kontrak politik, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) akan dicabut apabila dirinya memenangkan Pilpres tahun ini. Bagi saya, manuver ini konyol secara yuridis, dan mengherankan secara politis.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, upaya yang dilakukan oleh Mega-Prabowo adalah suatu bentuk pemahaman yang salah besar, terutama jika dilihat dari UUD ’45. Presiden beserta jajarannya adalah Eksekutif, yang tentunya tidak bisa “menggauli” urusan yang menjadi ranah lembaga Legislatif.

Lalu, undang-undang adalah produk Legislatif, sehingga UU BHP hanya bisa dicabut oleh Legislatif, yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi sangatlah tidak mungkin apabila Eksekutif berjanji untuk mencabut UU BHP. Tentu, ada celah lain yang bisa digunakan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Tetapi berdasarkan UU 10/2004, pembuatan Perpu itu sendiri hanya dalam “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. Apakah masalah UU BHP menjadi sebuah kegentingan yang memaksa? Menurut saya, Korupsi lah yang jauh lebih memaksa ketimbang perdebatan UU BHP, karena Korupsi bagaikan sebuah efek domino yang implikasinya akan terasa ke semua bidang kehidupan.

Lagipula, Perpu yang dibuat ini pun harus diajukan ke DPR untuk diminta persetujuannya sebelum mendapatkan status sebagai undang-undang, dan apabila DPR menolak maka Perpu itu akan tidak berlaku. Sekalipun Mega-Prabowo berhasil memenangkan pertarungan ini, perhitungan kursi di DPR masih kalah dengan SBY-Boediono meski sudah digabung dengan Golkar dan Hanura.

Janji-janji surga seperti inilah yang akhirnya justru membuat rakyat semakin menderita karena ditipu oleh elit politik. Lalu, kalangan civil society pun seringkali memberikan pemahaman yang tidak tepat atas pembuatan UU BHP yang akhirnya dipelintir menjadi komersialisasi pendidikan, kapitalisme pendidikan, dan dikait-kaitkan dengan neoliberalisme. Betulkah?

Banyak kalangan yang menolak kehadiran UU BHP mengkritiknya dari sudut pandang terlepasnya subsidi Pemerintah atas lembaga pendidikan. Padahal dengan tergantungnya pendidikan dengan subsidi mayoritas dari pemerintah, maka akan menjadikan lembaga itu sebagai lembaga jawatan yang tidak bisa memiliki keleluasaan dalam hal menentukan arah strategi kebijakan secara otonom.

Dengan otonomisasi yang diberikan, maka lembaga pendidikan akan mampu secara leluasa mengatur dana yang diperolehnya sekaligus mengatur kurikulum yang dibutuhkan sesuai dengan demografi yang dijangkau oleh lembaga pendidikan itu. Sedangkan, kalangan civil society justru keberatan dengan dilepasnya subsidi dan adanya kemandirian dalam menentukan kurikulum.

Dalam sebuah blog yang saya temukan, si penulis berpendapat bahwa dengan dilepasnya subsidi dari pemerintah maka lembaga pendidikan akan berorientasi profit karena dilepaskan dari kontrol pemerintah yang sebelumnya memegang anggaran.

Padahal dalam pasal 4 angka (1) UU BHP jelas menyatakan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum didasarkan pada prinsip nirlaba, dan secara lebih spesifik dapat dibaca dalam angka (2) yang menyebutkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu otonomi; akuntabilitas; transparansi; penjaminan mutu; layanan prima; akses yang berkeadilan; keberagaman; keberlanjutan; dan partisipasi atas tanggung jawab negara.

Lalu dimana buruknya status badan hukum yang diberikan kepada lembaga pendidikan? Apakah badan hukum pendidikan akan serta merta menjadi sebuah perusahaan profit-oriented yang bertopengkan lembaga pendidikan? Saya rasa itu adalah kesimpulan yang terlalu sempit dan jauh dari kejernihan analisa.

Lalu ada hal lain yang si penulis katakan, bahwa “otonomisasi penyusunan kurikulum” membuatnya terbahak-bahak. Saya cukup mengerti mengapa dia terbahak-bahak, karena dia sendiri menulis sebuah skenario yang konyol, ketika sarjana hukum diperintahkan untuk menyusun kurikulum bagi fakultas teknik. Skenario ini sungguh konyol, karena sangatlah tidak mungkin pihak perguruan tinggi akan memerintahkan lulusan fakultas hukum untuk menyusun kurikulum fakultas teknik.

Lalu seringkali saya mendengar selentingan bahwa eksistensi UU BHP akan mengakibatkan mahasiswa menjadi “robot”, karena dikejar dengan tenggat kelulusan dan ditekan untuk berpikir kritis karena hanya memikirkan kuliah.

Permasalahan kekritisan mahasiswa bukanlah dikarenakan oleh UU BHP, melainkan keinginan dari mahasiswa itu sendiri untuk mau bersikap lebih kritis atas berbagai permasalahan yang ada, dan bagaimana caranya mahasiswa yang merasa “lebih kritis” itu mampu menularkan “kekritisannya” kepada kawan-kawannya yang dianggap tidak “kritis”.

Sungguh pendapat ini adalah sebuah arogansi dan pembenaran diri dari mereka yang menganggap pemikirannya lebih kritis dan hebat. Hal ini diperparah dengan pendapat sebagian penolak UU BHP yang menyatakan bahwa UU BHP merupakan pelarian dari pasal 31 UUD ’45 yang menyebutkan anggaran 20% bagi pendidikan.

Darimana pelariannya?

Saya juga tidak mengerti. Anggaran 20% sudah jelas akan terwujud, tinggal bagaimana implementasi dari 20% itu terhadap pendidikan Indonesia. UU BHP tidak akan mungkin mengenyampingkan UUD ’45, sehingga anggaran 20% itu pasti terwujud dan pasti akan disalurkan ke dunia pendidikan. Hanya korupsi lah yang mencegah anggaran tersebut mengucur dengan lancar.

Lalu ada pula yang menyayangkan bahwa dengan adanya persaingan modal antar universitas maka universitas kecil akan tergusur karena kalah bersaing. Apakah itu salah? Karena dengan tergusurnya mereka maka kualitas lembaga pendidikan pun akan semakin terkontrol, dan tidak akan ada lagi kampus-kampus yang sekedar “papan nama” bertebaran di ruko-ruko, yang justru hanya menjalankan praktik jual-beli gelar.

Menurut saya, UU BHP tidak perlu dicabut, karena tidak ada hal yang perlu dikuatirkan apabila undang-undang tersebut dilaksanakan secara konsekuen. Ketakutan-ketakutan yang muncul dari civil society hanyalah skenario yang dibuat apabila UU BHP memang tidak dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan amanat dari undang-undang tersebut.

Sangatlah sempit apabila kita melihat bahwa keberadaan UU BHP hanya merupakan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan yang dihasilkan oleh neoliberalisme. UU BHP justru akan membuat lembaga-lembaga pendidikan kita semakin berkualitas dan memiliki daya saing baik itu di tingkat regional maupun internasional.

Tuesday, June 23, 2009

Editorial : Histeria Ujian Nasional

Pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) yang selama ini menjadi headline di berbagai media massa, telah menimbulkan kekuatiran di kalangan masyarakat. Apakah UN tetap akan menjadi “monster” bagi mereka yang sedang menjalani pendidikan, khususnya di tingkat akhir?

Status lulus/tidak lulus yang diterapkan di UN dimulai pada tahun 2003. Sebelum tahun 2003, status yang diperoleh siswa adalah tamat, yang berarti semua sudah pasti lulus dan bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.

Penulis termasuk angkatan pertama yang harus menghadapi kebijakan lulus/tidak lulus, dan pada saat itu batas lulus untuk setiap pelajaran adalah 3.00. Sebagai contoh, pada tahun 2003 penulis menghadapi 3 (tiga) mata pelajaran dalam UN, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Apabila Matematika mendapatkan nilai 10 namun Bahasa Indonesia hanya mendapatkan 2.5, maka siswa akan dinyatakan tidak lulus. Sedangkan pada UN tahun ini, batas kelulusan sudah jauh meningkat menjadi 5.00

Saya sendiri sepakat dengan adanya batas kelulusan yang diterapkan dalam UN. Karena dengan adanya batas kelulusan, maka murid akan terdorong untuk belajar dengan lebih giat sekaligus meningkatkan kualitas pemahamannya atas materi yang diajarkan.

Namun apakah penerapan batas kelulusan telah diimbangi dengan pelaksanaan pendidikan yang tepat? Apakah materi yang diajarkan selama proses belajar mengajar akan keluar di UN? Apakah kualitas pendidikan telah merata di seluruh Indonesia?

Meskipun konstitusi telah mengamanatkan 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan, pada kenyataannya tidak ada perubahan fundamental yang dapat dilihat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dari hal-hal yang bersifat kuantitatif, misalnya bangunan sekolah, jumlah guru, dan fasilitas sekolah, kondisinya tidak berubah hingga saat ini.

Tentu hal ini berbanding lurus dengan hal-hal kualitatif seperti kualitas guru, kualitas proses belajar mengajar dan hal lainnya. Stagnasi itu diperparah dengan kebijakan kurikulum yang selalu berganti. Istilah kerennya, Ganti Menteri Ganti Kurikulum.

Nampaknya setiap Menteri ingin mendulang keuntungan dari “proyek” penggantian kurikulum, tanpa memperhitungkan kesulitan guru dan murid yang harus beradaptasi dengan kurikulum baru, padahal kurikulum sebelumnya pun belum dikuasai dengan baik. Kondisi faktual itu dapat ditemukan di kota-kota besar, sehingga tak dapat dibayangkan seperti apa kondisi di desa-desa di wilayah yang tertinggal dan jauh dari modernisasi kota, dimana satu sekolah hanya memiliki seorang guru saja.

Apakah UN harus dihapuskan dari pendidikan Indonesia? Tentu tidak.

Negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju tetap mengadakan semacam UN dalam pendidikannya. Tapi negara-negara itu mengimbanginya dengan kualitas pendidikan yang mumpuni, sehingga tidak ada lagi kehisterisan yang muncul dari siswa yang mendapatkan hasil UN.

Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah mampu memperbaiki berbagai permasalahan yang selama ini muncul, misalnya dengan mengontrol kucuran dana dari pusat untuk pendidikan di daerah-daerah, lalu peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan yang tentunya diimbangi penambahan jumlah guru sehingga dapat merata di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, pemerintah harus mampu mengakomodasi berbagai sistem alternatif yang digagas oleh masyarakat di luar sekolah resmi yang diakreditasi oleh pemerintah. Sifat birokratis dan akutnya KKN yang melanda Dinas Pendidikan telah menjadi penyebab sekolah-sekolah alternatif tidak diperkenankan untuk beroperasi di kalangan masyarakat.

Padahal tak jarang sekolah-sekolah itu justru mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena lahir ide-ide yang berkembang di masyarakat dan tidak dipaksa untuk melaksanakan kurikulum pusat yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mari kita lihat, apakah pemerintahan 2009-2014 akan mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia.

Kategori Baru : Editorial

Mulai saat ini dan seterusnya, saya akan memasukkan satu kategori tulisan baru, yaitu EDITORIAL. Tulisan yang masuk dalam kategori ini lebih singkat, namun tidak melepaskan bobot materinya. Kategori ini saya masukkan dengan maksud untuk membedakannya dengan tulisan lain yang di-riset lebih lama dan mendalam. Selain itu, kategori ini mengantisipasi agar tulisan-tulisan saya tetap dapat masuk dalam blog meskipun tidak disertai catatan kaki dan sumber referensi lainnya.

Salam.

Siapa Yang Saya Pilih Dalam Pilpres 2009?

Dengan diperketatnya syarat pengajuan calon presiden (capres) melalui undang-undang[1], maka calon yang memiliki kans untuk bersaing di kancah nasional pun secara otomatis mengerucut. Apabila pada Pilpres 2004, ada lima pasangan yang bertarung untuk menuju Istana Negara[2], maka saat ini hanya ada tiga pasang yang memiliki kesempatan itu.

Ketiga pasangan yang memenuhi syarat undang-undang dan disahkan oleh KPU adalah (berdasarkan nomor urut) : Megawati Soekarnoputri—Prabowo Subianto dengan akronim Megapro; Susilo Bambang Yudhoyono—Boediono dengan akronim SBY Berbudi; dan Jusuf Kalla—Wiranto dengan akronim JK Win.

Dari keenam nama diatas, 5 (lima) diantaranya merupakan pemain lama, karena meski Prabowo gagal untuk ikut Pilpres 2004, namun dirinya sempat mengikuti Konvensi Presiden Partai Golkar dan iklannya sempat mewarnai berbagai media massa. Sedangkan Boediono sendiri bukanlah seorang politikus, melainkan lebih dikenal sebagai teknokrat.[3]

Apakah konstalasi politik seperti sekarang bisa dibilang kemunduran atau tidak (dengan sedikitnya capres, dan masih bertahannya muka-muka lama), tentu akan menimbulkan perdebatan yang tak henti. Lagipula, mau tak mau kita hanya memiliki tiga pilihan yang ada dan tak bisa diubah lagi. Sehingga saya akan membahas siapa yang akan saya pilih di 9 Juli mendatang (the best from the worst). Ulasan yang saya buat ini akan membahas tiap-tiap individu yang masuk ke dalam masing-masing paket capres-cawapres, lalu diikuti dengan analisis terhadap masing-masing pasangan.

Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto (Megapro)
Status oposisi yang diemban oleh PDIP yang dipimpin Megawati[4] selama 5 tahun, telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika politik Indonesia. Biasanya, oposisi tak dikenal di Senayan, karena semuanya akan selalu berafiliasi kepada partai yang memiliki kekuasaan terbesar.

Meski peran oposisi yang dimainkan oleh PDIP tidaklah optimal, namun pembentukan opini publik yang dilakukan oleh PDIP sedikitnya dapat menaikkan citra Megawati sebagai kandidat yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar, terutama dengan dielu-elukannya platform ekonomi kerakyatan.

Pencitraan ini didukung pula oleh Prabowo yang semenjak awal kampanye Pemilu legislatif kemarin, selalu mengusung kaum tani dan nelayan sebagai bahan kampanye politiknya, sehingga cukup mendapatkan tempat dikalangan wong cilik.

Sekilas dilihat, pasangan ini memang paling down-to-earth dibandingkan kedua pasangan lain. Sebagai contohnya, deklarasi pertama Megapro dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang[5], dan deklarasi kedua diadakan di Pasar Solo[6].

Megawati Soekarnoputri bukanlah orang baru di dunia politik. Dengan mewarisi darah dari Soekarno, salah satu founding father Indonesia, ia mengikuti jejak ayahnya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di tahun 1980an[7]. Kharisma dari Soekarno ternyata berimbas pada meningkatnya popularitas Megawati di kalangan konstituen PDI, sehingga dirinya berhasil menjadi Ketua Umum PDI pada tahun 1993[8]

Dengan terpilihnya Megawati, PDI kembali mendapatkan ruh-nya dan mulai mendapatkan massa yang cukup banyak, khususnya dari simpatisan Soekarno (yang seringkali disebut Soekarnois). Popularitas yang diperoleh PDI pasca terpilihnya Megawati menjadi Ketua Umum, menjadi salah satu faktor proses pemecahbelahan pemerintah terhadap PDI.

Intervensi pemerintah mengakibatkan PDI terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu Megawati, dan kubu Soerjadi (pro-pemerintah).[9] Dari pemecahbelahan ini, PDI Megawati tidak lagi bergerak di permukaan politik nasional, melainkan bergerak secara diam-diam (underground), sehingga mendapatkan simpati dari kalangan aktivis pro-demokrasi yang pada saat itu turut serta dibungkam oleh pemerintah.[10]

Pergerakan yang dilakukan oleh PDI Megawati dan simpatisannya juga menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa pada saat itu.[11] Perlawanan ini akhirnya memuncak dengan terjadinya tragedi Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996, di Sekretariat PDI.[12] Namun puncak perlawanan ini justru berakibat pada semakin ditekannya PDI Megawati dalam berbagai lini pergerakan politik.

Ketika gerakan pro-demokrasi mendapatkan momentumnya pada tahun 1998, pergerakan yang dilakukan oleh PDI Megawati tidak lagi berada di bawah tanah, melainkan mampu menjaring konstituen secara nasional. Tetapi, PDI kubu Megawati tidak mempertahankan nama PDI, melainkan menambahkan kata “Perjuangan”, sehingga menjadi PDI Perjuangan (disingkat PDIP) untuk membedakannya dengan PDI kubu Soerjadi yang saat itu masih bertahan.[13]

Perubahan nama ini tidak menghambat PDIP untuk memenangkan Pemilu 1999. Sialnya, Megawati gagal untuk menjadi Presiden RI[14] karena dijegal oleh Poros Tengah Amien Rais yang mendukung Gus Dur untuk menjadi RI-1. Megawati harus puas untuk menduduki kursi RI-2, yang pada saat itu hanya berperan sebagai “ban serep” untuk Presiden.

Konflik yang terjadi antara Gus Dur dengan lembaga legislatif, dinilai tidak layak oleh MPR, sehingga lahir mosi tidak percaya kepada Gus Dur yang berujung pada impeachment. Dengan di-impeach-nya Gus Dur, maka Megawati langsung naik sebagai Presiden untuk melanjutkan sisa waktu pemerintahan hingga 2004.[15]

Selama masa pemerintahannya, tidak ada prestasi signifikan yang patut untuk dicatat sebagai rangkaian perubahan sosial di Indonesia. Pemerintahan Megawati justru menjual beberapa BUMN, sehingga kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing.[16] Harga BBM pun turut serta dinaikkan mengikuti harga pasaran minyak dunia.[17]

Utang luar negeri, baik itu kepada negara maupun kepada lembaga donor internasional, tidak berkurang dan hanya sekedar penjadualan ulang pembayaran utang.[18] Kondisi ekonomi di tingkat riil pun tidak menunjukkan adanya kenaikan fundamental untuk memperkokoh situasi ekonomi di Indonesia.

Meski demikian, situasi politik dan ekonomi pada pemerintahan Megawati bisa dibilang relatif stabil. Namun kestabilan ini memang tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan populis yang mampu memikat hati rakyat, ataupun kebijakan-kebijakan tegas yang mampu berubah kondisi sosial.

Sementara itu, pasangan Megawati, Prabowo Subianto[19], lebih dikenal sebagai seorang perwira karier di militer. Di masa kejayaan Soeharto, Prabowo sempat disebut-sebut sebagai penerus dinasti politik Cendana karena kariernya yang melesat begitu cepat. Prabowo telah meraih pangkat Letnan Jenderal pada umur 40an, ketika rekan-rekan seangkatannya di Akademi Angkatan Bersenjata baru meraih pangkat Kolonel ataupun Brigardir Jenderal.

Kegemilangan kariernya ini tidak diikuti dengan rekam jejaknya di dunia pro demokrasi. Ketika dia masih aktif dalam dunia militer, Prabowo bertanggungjawab terhadap hilangnya sejumlah aktivis pro demokrasi, bahkan ada beberapa yang terkena pembunuhan misterius (petrus).[20] Karier militernya berhenti di Letnan Jenderal, setelah dirinya dipensiunkan oleh Soeharto, dengan alasan yang belum jelas hingga saat ini.

Setelah pensiun dari dunia militer, Prabowo tidak langsung terjun ke dunia politik, melainkan melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Berbagai perusahaan dia miliki, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.[21] Di tahun 2004, Prabowo mulai terjun ke dunia politik praktis dengan mengikuti Konvensi Presiden Partai Golkar. Pada saat itu, Prabowo berkampanye untuk kembali membawa Indonesia sebagai Macan Asia. Namun karena resistensi terhadap Prabowo masih tinggi, khususnya pasca-1998, dia gagal memenangkan Konvensi, dan harus mengalah kepada seniornya yaitu Wiranto.

Kegagalan dalam Konvensi Golkar membuat Prabowo kembali berbisnis. Namun menjelang Pemilu 2009, dirinya kembali lagi ke dunia politik dengan membawa bendera Partai Gerindra. Posisinya sebagai ketua umum organisasi-organisasi profesi seperti nelayan dan petani, membuat dia dengan mudah untuk berkampanye membawa platform “ekonomi kerakyatan” yang mengutamakan nelayan, petani, pedagang kecil, dan sejenisnya. Kampanye ini nampaknya cukup ampuh di kalangan pemilih, sehingga Partai Gerindra mampu meraih jumlah kursi yang cukup banyak untuk lolos dari parliamentary dan electoral threshold.[22]

Terjalinnya koalisi antara PDIP dan Gerindra yang kemudian berujung pada pasangan Megapro, terjadi melalui jalan yang berliku. Pasca pelaksanaan Pemilu kemarin, beberapa partai menjajaki kemungkinan koalisi besar, diantaranya PDIP, Gerindra, Hanura, dan Golkar.

Saat itu, mereka belumlah membuat koalisi secara resmi, karena hanya melakukan pertemuan yang sedang populer disebut dengan “komunikasi politik”. Berbagai manuver politik pun sempat dibuat, bahkan PDIP sempat berkeinginan untuk menjalin koalisi dengan Partai Demokrat, meski akhirnya tidak terwujud.[23]

Prabowo pun sempat enggan menurunkan posisi tawarnya sebagai calon presiden, sehingga koalisi PDIP-Gerindra sempat terhambat, karena PDIP pun tetap ngotot untuk mempertahankan Megawati sebagai calon presiden.[24] Menjelang batas akhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres, Prabowo akhirnya bersedia menjadi cawapres, dan paket Megapro pun terbentuk.[25]

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono
Terpilihnya Boediono, yang sedang menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), sebagai cawapres mendampingi SBY memang menimbulkan kejutan, tidak hanya di kalangan partai yang berkoalisi mendukung SBY, namun juga di kalangan pemilih.[26] Hingga saat ini, belum ada alasan yang lebih spesifik, mengapa SBY berani memilih Boediono yang tidak memiliki latar belakang politik untuk maju sebagai cawapresnya. Memang, ada beberapa alasan yang sudah dikemukakan oleh pendukung SBY, namun menurut saya alasan-alasan tersebut masih terlalu abstrak untuk menjelaskan terpilihnya Boediono.

SBY adalah seorang pensiunan jenderal bintang empat, yang menghabiskan sebagian besar kariernya di dunia militer. Ketika lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata di tahun 1973, SBY mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa, yang merupakan gelar bagi lulusan terbaik Akademi. Semasa aktif di dunia militer, SBY memang seringkali mendapatkan tugas yang cukup penting, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri.

Ketika Gerakan Reformasi 1998 berlangsung, SBY memang tidak terlalu mengambil peranan penting sebesar Wiranto ataupun Prabowo, namun beberapa studi menyatakan bahwa SBY tetap turut bertanggungjawab atas hilangnya aktivis-aktivis pro demokrasi selama periode 1997-1999.[27]

Karir SBY di dunia politik dimulai dengan penunjukannya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di era pemerintahan Gus Dur.[28] Dalam posisi itu, tidak terlalu banyak prestasi kebijakan yang mampu dibuat oleh SBY, meski SBY tetap membuat gerakan-gerakan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan komoditi pertambangan dan energi di kalangan masyarakat.

Karier politiknya tidak berhenti di jabatan Mentamben, karena SBY berpindah pos menjadi Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan (Menko Polsoskam) untuk menggantikan Wiranto yang mengundurkan diri.[29] Namun jabatan Menko tidak diembannya dalam waktu yang cukup lama, karena SBY diminta mengundurkan diri dan disuruh untuk memilih antara pos Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau Menteri Perhubungan.

Kedua pos ini ditolak oleh SBY, dan sempat menutup karirnya di dunia politik.[30] Seiring dengan impeachment terhadap Gus Dur, struktur dan susunan kabinet pun turut berubah. Megawati naik menjadi Presiden untuk menggantikan Gus Dur, sedangkan SBY sempat ikut serta dalam bursa calon wakil presiden, bahkan termasuk calon yang cukup kuat.

Namun dukungan politik MPR justru beralih menuju Hamzah Haz[31] dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kegagalannya menjadi Wapres, tidak menghabiskan karir SBY di ranah politik, karena SBY kembali memperoleh kursi Menko Polkam dan kemudian mendirikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya.

Di Tahun 2004, SBY dan Kementerian Politik Keamanan sempat membuat iklan layanan masyarakat, yang isinya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu secara damai dan tidak anarkis. Iklan itu ternyata membuat Presiden Megawati meradang, karena SBY dianggap melakukan kampanye terselubung. Pada saat itu, nama SBY memang sedang mencuat untuk maju sebagai calon presiden dan bersaing dengan Megawati.

Akhirnya, perang politik antara Megawati dan SBY pun tak terelakkan, bahkan SBY sempat dijuluki kekanak-kanakan oleh Taufik Kiemas.[32] Kisruh ini akhirnya berujung pada pengunduran diri SBY sebagai Menteri, dan membuat SBY berkonsentrasi pada Pemilu untuk Partai Demokrat.

Konflik antara SBY dengan kubu Megawati ternyata memberikan simpati masyarakat terhadap SBY, sehingga dari beberapa polling yang dilakukan oleh lembaga survey, SBY menempati peringkat pertama dengan persentase hampir 40% untuk menduduki jabatan presiden.

Survey tersebut ternyata sejalan dengan kenyataan. Meskipun Partai Demokrat hanya mendapatkan 7% suara nasional, pasangan SBY-JK justru mendapatkan 33.57% suara dalam Pilpres Putaran I.[33] Popularitas ini berlanjut ke Putaran II, yang ketika itu SBY berhasil menjadi RI 1 dengan persentasi lebih dari 60% suara.[34]

Sebagai seorang purnawirawan militer, SBY justru tidak memperlihatkan kemiliterannya ketika menjabat sebagai RI-1. Semenjak pertama kali menjabat di Istana Negara, label yang terus menerus melekat pada dirinya adalah Peragu. Julukan ini dilekatkan karena sikap SBY yang seringkali terlalu lama untuk mengambil keputusan, dan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan pertimbangan-pertimbangan.

Sebagai contoh, berlarut-larutnya penyelesaian kasus Lumpur Lapindo[35], kisruhnya Pilkada Maluku Utara[36], Krisis Diplomasi dengan Malaysia[37], dan lainnya. Namun, SBY tetap membuat manuver politik yang cukup berprestasi, diantaranya bersama-sama dengan JK menyelesaikan Konflik Aceh melalui MoU Helsinki.[38] Lalu Indonesia berhasil membayar utang IMF yang telah ditunggak bertahun-tahun.[39]

Pertarungan SBY di Pilpres kali ini merupakan keikutsertaannya yang kedua, setelah pada Pilpres 2004 dirinya berhasil mengalahkan capres incumbent, yaitu Megawati. Apakah SBY akan bernasib sama seperti Megawati?

Melihat berbagai survey belakangan ini, sosok SBY memang tidak lagi sepopuler dulu ketika dirinya muncul sebagai tokoh nasional. Berbagai kebijakan dan sikapnya ketika menjabat presiden, cukup banyak mempengaruhi opini para pemilih yang tadinya mendukung SBY.[40] Meski demikian, SBY tetap menjadi calon yang paling populer diantara capres lainnya, khususnya setelah penurunan harga BBM beberapa bulan lalu, yang membuatnya menjadi sedikit lebih baik.

Pasangan SBY di Pilpres kali ini adalah Boediono, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur BI. Tak banyak yang menyangka apabila SBY akan menggandeng Boediono dalam pertarungan kali ini. Pengamat politik justru meramalkan SBY akan meminang Hatta Rajasa, Hidayat Nur Wahid, ataupun calon lain dari koalisi parpol pendukung SBY.

Kontroversi atas terpilihnya Boediono sebagai cawapres tidak hanya muncul dari kalangan parpol pendukung SBY, melainkan juga dari kalangan eksternal yang mengindikasikan Boediono sebagai ekonom dengan aliran neoliberal.[41] Tentu indikasi itu didasarkan pada kedekatan Boediono dengan lembaga-lembaga donor dari sistem Bretton Wood[42] ataupun Washington Consensus[43]. Selain itu, kiprahnya yang cukup minim di dunia politik, menghasilkan keraguan dari berbagai pihak, apakah dirinya akan sanggup memegang jabatan politis seperti wapres.

Boediono memang tidak dikenal sebagai seorang politisi, meski dirinya beberapa kali menjadi Menteri di 2 (dua) pemerintahan belakangan ini. Dirinya lebih dikenal sebagai seorang ekonom, birokrat, dan pengajar di universitas. Namun kepiawaiannya dalam dunia ekonomi, membuat dia memperoleh jabatan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, lalu berpindah pos sebagai Menteri Keuangan di era Megawati, dan terakhir menjabat Menko Perekonomian di era SBY, sebelum akhirnya memimpin BI.

Meski banyak tuduhan negatif yang dialamatkan pada dirinya, Boediono tetap mengukir prestasi selama dia memangku jabatan publik. Yang paling mutakhir tentunya keberhasilan Indonesia dalam mengantisipasi dan menghadapi krisis ekonomi global. Tidak seperti tahun 1997, ketika Indonesia langsung terseret arus krisis ekonomi, pada saat ini Indonesia justru berhasil bertahan ketika negara-negara lain mulai kelabakan dengan ekonomi dalam negerinya.

Saya sendiri tidak mengerti prinsip-prinsip dalam ekonomi yang menjadi landasan argumen untuk mengatakan Indonesia mampu bertahan dari krisis global, tetapi berdasarkan common sense, saya bisa melihat tidak banyak pengangguran karena PHK yang muncul di Indonesia, selain itu masyarakat Indonesia pun belum kesulitan untuk membeli kebutuhan bahan pokok, dan perusahaan-perusahaan Indonesia tidak harus meminta suntikan dana dari pemerintah untuk bertahan hidup.

Kepiawaian Boediono bersama tim ekonomi (Menkeu, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan) nampaknya menjadi salah satu faktor mengapa SBY memilihnya sebagai pendamping dalam Pilpres 2009. Alasan lain yang mungkin, Boediono bukanlah berasal dari partai tertentu, sehingga soliditas pemerintahan diperkirakan akan berlangsung lebih kuat dibandingkan dengan periode 2004-2009.

Jusuf Kalla – Wiranto (JK Win)
Pasangan yang mengakronimkan dirinya menjadi JK-Win ini merupakan pasangan capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri untuk bertarung di Pilpres 2009. Keputusan JK untuk berpisah dengan SBY dalam Pilpres 2009 ini menjadi hal yang tak terelakkan lagi, setelah terjadi beberapa gesekan antara Partai Golkar dengan Partai Demokrat.[44] Pasangan ini terkenal dengan slogannya “Lebih Cepat, Lebih Baik”, yang seakan mengafirmasi sikap JK dalam mengambil keputusan semasa dia menjabat wapres.

Jusuf Kalla[45], yang lekat dengan panggilan “JK” semenjak pilpres 2004, adalah salah satu dari sekian banyak politisi yang berprofesi sebagai pengusaha. Hal itu pula yang belakangan ini sempat menjadi perdebatan diantara capres, karena politisi dengan latar belakang pengusaha dianggap lebih buruk oleh salah satu pasangan calon.

Sebelum JK dikenal sebagai politisi-pengusaha, dirinya memang sudah aktif dalam dunia politik semenjak mahasiswa. JK menjadi anggota HMI ketika berkuliah di Makassar, dan berhasil menjadi Ketua Cabang HMI Makassar. Dirinya sempat menjadi pejabat publik melalui pos Kepala Bulog, sebelum akhirnya terjun secara aktif ke dunia politik setelah ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.[46]

Semenjak itu kariernya di dunia politik sempat terhenti, karena Gus Dur memberhentikannya dengan alasan KKN. Namun ketika Megawati naik menjadi Presiden pasca impeachment terhadap Gus Dur, JK kembali mengisi pos menteri dengan jabatan Menko Kesra.

JK pun mengikuti bursa kepresidenan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar melalui Konvensi. Namun JK mengundurkan diri dari Konvensi, dan justru bergabung ke kubu SBY tanpa membawa nama Partai Golkar. Keputusan untuk mundur dari Konvensi Partai Golkar sangat menguntungkan bagi JK, karena dirinya berhasil memenangkan Pilpres bersama SBY, sedangkan Partai Golkar yang mengusung Wiranto kalah bahkan tidak berhasil untuk masuk ke putaran kedua. Setelah menjadi Wakil Presiden, JK justru menambah perbendaharaan jabatannya dengan berhasil menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar, dengan mengalahkan Akbar Tanjung yang saat itu sedang menjabat sebagai incumbent.

Siapa Yang Saya Pilih?
Untuk mempertimbangkan sebuah pilihan, terutama pilihan yang akan menentukan nasib masyarakat Indonesia dalam lima tahun ke depan, maka dibutuhkan beberapa aspek untuk menilai mana pasangan kandidat yang paling sesuai dengan pola pikir saya.

Penilaian ini saya buat, karena apabila saya mengatakan “paling dibutuhkan oleh masyarakat”, saya telah melangkahi jutaan orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Setelah cukup lama mengamati sepak terjang para pasangan kandidat selama masa kampanye, dan riset mengenai tindakan mereka di masa yang lalu, analisis yang bisa saya buat adalah sebagai berikut :

1. Mega-Prabowo

Iklan kampanye yang mereka buat tentunya akan diminati oleh kalangan petani nelayan, dan pihak-pihak yang selama ini sering dibeli label sebagai “pelaku ekonomi kerakyatan”. Bagi saya, iklan yang mereka buat selama ini tidaklah mencerminkan bahwa akan ada perubahan kebijakan yang fundamental apabila mereka memenangkan Pilpres 2009.

Iklan yang mereka buat hanya sekedar memberikan janji-janji surga bahwa Indonesia lebih maju dari sekarang, tetapi mereka tidak memberikan agenda dan program yang terstruktur dan rapi untuk mengidentifikasi masalah, menyelesaikannya, dan kemudian mencapai janji-janji yang telah dikumandangkan selama masa kampanye.

Selama masa kepemimpinannya, Megawati tak ubahnya sebagai pengkhianat bagi para konstituen mereka yang disebut sebagai wong cilik. Platform kebijakan Megawati justru tidak pernah berpihak kepada wong cilik, baik itu di ranah makro maupun mikro. Keuntungan justru lebih banyak didulang oleh politisi cum pengusaha yang selama itu mendukung operasional Megawati dan PDIP.

Megawati pun tak lepas dari intervensi asing. Upaya yang dilakukan oleh ayahnya, Soekarno, dengan nation character building, dan sikap tegas Soekarno dalam menentang imperialisme asing, justru dimentahkan oleh Megawati selama masa kepemimpinannya. Berbagai utang luar negeri, penjualan BUMN, hanyalah sedikit contoh betapa Megawati telah mengubah jalur perjuangan Soekarno sebagai founding fathers, dan lagi-lagi mengkhianati wong cilik.

Pasangan Megawati yaitu Prabowo, pun tak lepas dari berbagai masalah. Sikapnya yang kental dengan anti-demokrasi selama masa aktifnya di dunia militer, khususnya ketika masa-masa kritis di tahun 1997 hingga 1998, sungguh mengkhawatirkan bagi kalangan pro-demokrasi.

Terlepas dari banyaknya mantan aktivis yang masuk ke dalam kubu Prabowo, diantaranya Fadli Zon dan Pius Lustrilanang, masih banyak kesalahan-kesalahan Prabowo yang hingga kini masih di-peties-kan. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa para mantan aktivis justru rela bermetamorfosis menjadi individu-individu yang mereka kritik semasa mereka berteriak-teriak di jalanan, dan mengabaikan berbagai agenda yang dulunya mereka perjuangkan.

Selain itu, visi Prabowo terhadap ekonomi Indonesia, menurut saya hanyalah mimpi di siang bolong. Pertumbuhan ekonomi dua digit yang selama ini didengung-dengungkan oleh Prabowo tidak akan bisa terwujud apabila masalah korupsi tidak dientaskan, dan Prabowo justru tidak memiliki agenda yang jelas dan spesifik untuk mengatasi masalah korupsi.

Dengan demikian, koalisi yang terwujud diantara keduanya, hanya akan menjadi kombinasi yang mengecewakan antara pengkhianat wong cilik dan militer anti-demokrasi. Saya tak bisa membayangkan apabila keduanya berhasil memenangkan Pilpres dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah terpuruk dalam percaturan dunia internasional. Pasangan ini jelas tidak akan saya pilih.

2. SBY-Boediono

Pencitraan SBY yang telah berhasil dibangun dengan sangat baik selama masa kampanye Pilpres 2004 justru menjadi agenda terpenting bagi SBY dan klan-nya selama lima tahun kepemimpinannya. SBY seakan sangat hati-hati untuk menjaga citra dan popularitas dirinya di kalangan masyarakat agar bisa terpilih lagi untuk periode selanjutnya.

Kehati-hatian ini ditunjukkan dengan sikap SBY yang cenderung lambat dalam memberikan keputusan dan keengganannya untuk membuat kebijakan yang tidak populis. Kasus Lumpur Lapindo dapat dijadikan sebagai contoh lambannya SBY dalam mengeluarkan keputusan.

Lumpur Lapindo sudah tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bencana dalam skala lokal saja, melainkan sudah menjadi masalah nasional karena dampaknya yang sangat massif dan menimbulkan kerugian yang besar. Tetapi SBY tidak memberikan adanya sebuah langkah konkrit untuk mengatasi masalah Lumpur Lapindo, karena tidak lancarnya ganti-rugi bagi penduduk yang kehilangan tempat tinggal, pembuangan lumpur panas lalu mengembalikan kondisi Sidoarjo agar dapat ditempati lagi oleh penduduk masih saja terhambat.

Tak haya itu, proses pengusutan kelalaian PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan terjadinya semburan lumpur sekaligus menuntutnya secara pidana dan menggugatnya secara perdata masih saja belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Seorang pemimpin bangsa seharusnya mampu memberikan keputusan yang tegas, dan tentunya mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia yang telah memberikan legitimasi untuk menjadi orang nomor satu.

Tetapi saya sendiri justru terkesan dengan Boediono yang menjadi cawapres SBY. Kesederhanaannya memang mengejutkan, karena sebagai pejabat publik yang lazim “menimbun harta” selama masa menjabat dan kemudian memamerkannya pada masyarakat yang sedang kesulitan. Boediono justru tidak melakukan hal itu, namun tetap berdedikasi kepada tugasnya sebagai abdi negara. Namun menurut saya, Boediono tidak tepat diposisikan sebagai wapres karena posisi wapres akan mengebiri kemampuannya sebagai teknokrat dan akademisi handal, dan dengan demikian akan ada kondisi the wrong man on the wrong place.

Dengan capres yang ragu-ragu, ditambah cawapres yang tidak tepat, pasangan ini tidak akan saya pilih.

3. JK-Wiranto

Slogan “Lebih Cepat Lebih Baik” memang menjadi pukulan telak bagi SBY yang terlanjur diberi label sebagai seorang peragu. JK selama ini memang dikenal sebagai wapres yang lincah dan seringkali melakukan manuver politik yang tidak lazim dalam sejarah wakil presiden Indonesia. Menurut saya, keputusannya untuk “bercerai” dengan SBY sangat tepat apabila melihat sepak terjangnya sebagai wakil presiden.

Dengan posisinya sekarang, berbagai ide dan manuver yang mungkin dibatasi ketika menjadi wakil presiden, akan mampu berkembang dan memiliki kemungkinan untuk memberikan solusi bagi peliknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Yang sangat disayangkan, JK malah memilih Wiranto sebagai bagian dari pemerintahannya apabila nanti dirinya terpilih. Rekam jejak Wiranto sudah terlanjur kelam, terutama ketika dirinya masih aktif di dalam dunia kemiliteran. Tak sedikit kasus yang melibatkan dan mengharuskan tanggung jawab Wiranto selama dirinya masih menjadi tentara, diantaranya adalah pelanggaran HAM selama masa DOM di Timor Timur, yang menyebabkan dirinya telah menjadi incaran dunia internasional, baik itu oleh negara-negara yang menerapkan asas yurisdiksi universal, maupun Pengadilan Pidana Internasional itu sendiri.

Wiranto sendiri juga jauh terlibat dalam berbagai penculikan aktivis selama periode 1990an. Sepak terjangnya dalam membungkam suara-suara kritis kurang lebih sama dengan Prabowo. Saya sendiri tidak ingin cawapres saya nanti akhirnya diproses oleh dunia internasional karena kesalahan-kesalahan masa lalunya yang belum selesai. Faktor Wirantolah yang membuat pasangan ini tidak akan saya pilih.

Akhirnya, saya memilih Golput.

Golput? Ya, kurang lebih begitu.

Ini bukanlah bentuk apatisme terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung. Ini juga bukanlah bentuk skeptisisme radikal, yang menganggap semua orang buruk. Sikap ini lahir hanya karena adanya kombinasi yang tidak tepat diantara pasangan-pasangan yang bertarung. Saya tetap menghargai individu yang bertarung dalam Pilpres 2009, dan berencana memilihnya apabila pasangan yang dia bawa adalah orang yang tepat dari aspek yuridis, politis, dan lainnya.

Seandainya saja yang muncul pasangan JK-Boediono, saya akan terus terang mendukung pasangan itu. Sikap JK yang tegas dan cepat mengambil keputusan, tentunya akan didukung dengan lebih baik dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang dibuat oleh Boediono. Sayangnya, hal itu hanya ada dalam skenario saya saja.



[1] UU 23/2003 tentang Pilpres menetapkan syarat pengajuan capres-cawapres : “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.”. Sedangkan UU 42/2008 yang mengatur tentang hal yang sama, menetapkan : “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

[2] Putaran pertama Pilpres 2004 menghadirkan 5 pasang calon, yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid; Megawati-Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudohusodo; SBY-JK; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Lihat lebih lengkap di http://tokohindonesia.com/capres.shtml

[3] Lihat perjalanan karir Boediono di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 18-24 Mei 2009

[4] TokohIndonesia.com, “Megawati Soekarnoputri”, http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/megawati/index.shtml, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.07 WIB.

[5] Kompas Cyber Media, “Deklarasi Mega-Pro 24 Mei di Bantar Gebang, http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/18/13471323/deklarasi.mega-pro.24.mei.di.bantar.gebang, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.08 WIB

[6] http://pemilu.okezone.com/read/2009/05/29/268/224467/mega-pro-deklarasi-ekonomi-kerakyataan-di-solo,

[7] http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg04790.html

[8] MegaPrabowo.com, “Biografi Megawati Soekarnoputri”, http://megaprabowo.com/index.php?/biografi-megawati-soekarnoputri.html, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.12 WIB

[9] Wikipedia.Org, “Partai Demokrasi Indonesia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia, akses pada tangal 23 Juni 2009, pkl. 08.44 WIB

[10] Wikipedia.Org, “Penculikan Aktivis 1997/1998”, http://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 08.45 WIB

[11] TokohIndonesia.Com, “Pemimpin Berkepribadian Kuat”, http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/megawati/biografi/02.shtml, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl.08.46 WIB

[12] Tempo Interaktif, “Kronologi Peristiwa 27 Juli 1996”, http://www.tempo.co.id/harian/fokus/7/2,1,19,id.html, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 08.48 WIB

[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan

[14] Pada saat itu, Presiden RI masih dipilih oleh MPR, lihat pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum Amandemen, yang mengatur pemilihan presiden : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.”

[15] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0112/28/NASIONAL/abdu07.htm

[16] http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2002/12/29/brk,20021229-01,id.html

[17] http://www.politikindonesia.com/readcol.php?id=76

[18] http://www2.kompas.com/utama/news/0206/10/105103.htm, http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg03125.html

[19] TokohIndonesia.com, “Prabowo Subianto”, http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/p/prabowo-subianto/index.shtml, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.12 WIB

[20] http://www2.kompas.com/utama/news/0405/27/124433.htm

[21] Detik.com, “Harta Prabowo Naik Rp 16 Triliun Dalam 6 Tahun”, http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/19/114635/1133815/700/harta-prabowo-naik-rp-16-triliun-dalam-6-tahun, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.13 WIB

[22] Detik.com, “Jumlah Suara Pemilu 2009”, http://pemilu.detiknews.com/jumlahsuara, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.14 WIB

[23] LintasBerita.Com, “Koalisi PDIP-Demokrat Semakin Mendekati Kenyataan”, http://www.lintasberita.com/Politik/Koalisi_PDIP-Demokrat_Semakin_Mendekati_Kenyataan, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 08.43 WIB

[24] Gosip Politik, “Saling Ngotot Capres, Mega-Prabowo Terancam Tak Bisa Ikut Pilpres “, http://gosip-politik.blogspot.com/2009/05/saling-ngotot-capres-mega-prabowo.html, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 08.40 WIB

[25] Media Indonesia, “Mega-Pro Usung Perubahan dan Ekonomi Kerakyatan”, http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/74925/3/1/Mega-Pro-Usung-Perubahan-dan-Ekonomi-Kerakyatan, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 08.41 WIB.

[26] Kompas.Com, “Bahas Boediono, Parpol Pendukung SBY Ngumpul”, http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/12/21123314/bahas.boediono.parpol.pendukung.sby.ngumpul, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.20 WIB

[27] Rakyat Merdeka, “Budiman Sudjatmiko: SBY Takut Jatuh Bongkar Kasus Penculikan Aktivis Pro-Dem”, http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=23411, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.22 WIB

[28] BaliPost, “SBY : Dari Pacitan Menuju Istana”, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/5/26/p1.htm, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 21.23 WIB

[29] Majalah Male Emporium, “Di Antara Gus Dur dan Megawati”, Mini Biografi SBY Sang Kandidat, Male Emporium, Jakarta, 2004, hlm. 70.

[30] Ibid, hlm.71

[31] http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hamzah-haz/index.shtml

[32] Tempo Interaktif, “Kemal Idris : Taufik Kiemas Harus Minta Maaf”, http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/03/04/brk,20040304-40,id.html, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.04 WIB.

[33] Wikipedia.Org, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_dan_Wakil_Presiden_Indonesia_2004, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 21.08 WIB

[34] Ibid.

[35] http://www.detiknews.com/read/2009/05/29/160451/1139425/10/3-tahun-lumpur-lapindo-pendemo-ajak-boikot-produk-bakrie

[36] http://theindonesianinstitute.com/index.php/20080609214/Senin-9-Juni-2008-Pilkada-Maluku-Utara.html

[37] http://www.kapanlagi.com/h/0000054066.html, http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/06/02/brk,20090602-179324,id.html

[38] http://www.gatra.com/2005-08-15/artikel.php?id=87435

[39] Kompas.Com, “Tiga Alasan Percepat Pembayaran Utang IMF”, http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0602/14/ekonomi/2438233.htm, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 21.15 WIB

[40] Rakyat Merdeka, “Penurunan Elektabilitas SBY-Boediono Diakui”, http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/06/23/76808/Penurunan-Elektabilitas-SBY-Boediono-Diakui”, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.17 WIB

[41] Inilah.Com, “Ini Alasan Boediono Neolib”, http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/05/22/109109/inilah-alasan-boediono-neolib/, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl.09.22 WIB. Lihat juga PemiluIndonesia.Com. “Kwik Kian Gie : Boediono Neolib”, http://www.pemiluindonesia.com/opini-pemilu/kwik-kian-gie-boediono-neolib.html, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 09.23 WIB.

[42] http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system

[43] http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_consensus

[44] DetikPemilu, “Golkar Usung Capres Karena Dipicu Sindiran Ahmad Mubarok”, http://pemilu.detiknews.com/read/2009/02/19/155357/1087507/700/golkar-usung-capres-karena-dipicu-sindiran-ahmad-mubarok, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 09.30 WIB

[45] http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jusuf-kalla/index.shtml

[46] http://www.jusufkalla.info/selayang-pandang/profil-jusuf-kalla/