Saturday, September 26, 2009

Pencemaran Nama Baik

Kasus antara Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni Internasional (RS Omni), kembali mencuatkan salah satu tindak pidana, yang dikenal dengan “Pencemaran Nama Baik”.

Masyarakat terlanjur mengenal istilah itu karena media massa telah menggunakannya secara populis sebagai bahasa pers.

Untuk lebih jelasnya, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan dalam pasal 310 angka (1) :
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

KUHP sendiri mengatur lebih spesifik mengenai pencemaran nama baik dalam pasal-pasal selanjutnya. Bagaimana sesungguhnya pemahaman atas “pencemaran nama baik”?

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, sehingga telah menjadi fitrahnya untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena pelanggaran HAM merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam KUHP.

Menurut pendapat Eddy OS Hiarej, pengajar Fakultas Hukum UGM, pasal pencemaran nama baik tetap dipertahankan di Indonesia, karena tindakan pencemaran nama baik dianggap tidak sesuai dengan tradisi Indonesia yang menjunjung adat dan budaya ketimuran. Sehingga, pencemaran nama baik dianggap sebagai rechtsdelicten (pelanggaran hukum) dan bukan wetdelicten (pelanggaran undang-undang).

Ternyata, pasal pencemaran nama baik tidak hanya berada di Indonesia yang dikatakan menjunjung adat dan budaya ketimuran. Toby Daniel Mendel, pakar perbandingan hukum dari Kanada, mengatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berbicara diterapkan di semua negara dan telah diakui oleh hukum internasional. Menurutnya, pembatasan tersebut dibuat untuk melindungi keamanan nasional, kepentingan umum, dan reputasi seseorang, sehingga seorang warga negara tidak diperbolehkan membicarakan gosip dan mengeluarkan pernyataan yang keliru.

Namun pemberian sanksi pidana atas perbuatan pencemaran nama baik sudah banyak ditinggalkan di banyak negara-negara demokratis. Selain menghambat kebebasan mengemukakan pendapat, tindakan yang dianggap pencemaran nama baik seringkali hanya merupakan opini yang dihasilkan dari persepsi seseorang atas suatu masalah. Sebagai contoh perbandingan, Amerika Serikat tidak memberikan sanksi pidana atas tindakan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik karena dianggap tidak sesuai dengan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.

Hal tersebut diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus koran New York Times versus Sullivan pada tahun 1964, yang menegaskan bahwa pejabat publik hanya dapat meminta pertanggungjawaban atas tindakan seseorang yang dianggap sebagai “pencemaran nama baik” apabila pejabat tersebut mampu membuktikan bahwa tindakan orang tersebut tidak sesuai dengan fakta. Bahkan Belanda sendiri, yang menjadi “nenek moyang” KUHP Indonesia, sudah tidak lagi mencantumkan pasal mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP Belanda (Wetboek van Strafrecht).

Ada pro, tentunya ada kontra. Salah seorang wartawan senior Indonesia, Djafar Assegaff justru berpendapat bahwa pasal pencemaran nama baik masih tetap diperlukan untuk menjaga kehormatan dan nama baik tiap anggota masyarakat.

Dalam konteks dunia pers, Assegaff mengatakan bahwa “Setiap wartawan wajib memahami pasal-pasal itu, harus mengerti pranata sosial dan hukum. Pencemaran nama baik merupakan tindakan tidak terpuji dan bukan bagian dari jurnalistik,".

Tetapi saya sebagai penulis berpendapat bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik sesungguhnya telah menghambat berjalannya roda demokrasi di dalam suatu negara. Karena kebebasan berpendapat merupakan HAM yang telah dilindungi melalui hukum positif di Indonesia (pasal 23 dan 25, UU 39/1999 tentang HAM), dan dilindungi oleh hukum internasional (pasal 19, Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Apabila pasal ini masih dipertahankan, kondisi sosial dan kekritisan berpikir masyarakat akan terus dikebiri, dan tentunya pasal ini akan rentan dari pemanfaatan oleh pejabat untuk menjerat individu-individu yang mengkritik dirinya.

Meski demikian, individu yang kritis terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat harus tetap memperhatikan etika dalam mengemukakan pendapat. Karena kebebasan yang diperoleh melalui HAM pun akan tetap dibatasi dengan etika dan hubungan inter-personal yang berlangsung di dalam masyarakat.

Penggunaan etika dalam mengemukakan pendapat tidak akan mengurangi kadar kekritisan dari individu yang mengemukakan pendapat tersebut. Apabila etika dalam mengemukakan pendapat dilakukan secara konsisten oleh setiap individu, tentunya sengketa dalam masyarakat akan semakin dapat ditekan, yang akan berujung pada kedamaian diantara individu yang menjadi anggota masyarakat.

UU Pornografi : Iktikad Baik vs. Ambiguitas

Semenjak kemunculan versi Indonesia dari Playboy, majalah untuk pria dewasa dari Amerika Serikat (AS), kontroversi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi, yang dulu bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi) mulai mencuat kembali.

Ketika diajukan di DPR pada tahun 1997, nampaknya wacana mengenai RUU ini terisolasi dari isu-isu lainnya yang lebih krusial. Namun pada akhirnya, RUU ini berhasil disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada tanggal 28 Oktober 2008.

Pengesahan RUU ini pun tak lepas dari kontroversi, baik itu di kalangan masyarakat maupun di internal DPR (antar fraksi). Fraksi PDIP dan PDS melakukan aksi walk-out sebagai bentuk protes atas disahkannya RUU ini menjadi undang-undang.

Apa sesungguhnya tujuan dibuatnya UU Pornografi? Lalu, Mengapa UU Pornografi menuai begitu banyak kontroversi? Bahkan ada beberapa wilayah yang mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia apabila apabila undang-undang ini dipaksa untuk diimplementasikan di wilayahnya.

Di tengah era globalisasi yang sedemikian deras, arus informasi menjadi sangat transparan. Kita bisa mendapatkan berita dari seluruh dunia tanpa harus terikat oleh ruang dan waktu. Arus informasi yang sedemikian transparan mengakibatkan adanya transfer nilai-nilai sosial, kultur, dan budaya tanpa adanya jaring pengaman yang menyesuaikan diri dengan kearifan lokal tempat kita berpijak.

Akhirnya, hal ini pun berpengaruh pada sikap dan perilaku pemuda yang tidak tidak lagi mengedepankan nilai-nilai, norma-norma, dan moralitas dalam masyarakat karena sudah sedemikian terkontaminasinya dengan kultur dan budaya orang lain. Contoh yang dapat kita ambil dalam konteks saat ini adalah meluasnya pornografi di kalangan pemuda, yang akhirnya berakibat pada menjamurnya seks bebas, penyimpangan orientasi seksual, dan lainnya.

Konten pornografi ini dapat dengan mudah diperoleh di internet, dan disebarluaskan dengan cara yang mudah pula. Apabila tidak dikontrol lebih ketat, maka pornografi akan dapat dengan mudah menjadi industri di Indonesia, yang akan mengakibatkan pornografi menjadi konten yang semakin mudah didapatkan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Akhirnya, yang terkena dampak buruk adalah kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari industri pornografi.

Ketika kondisi sikap dan perilaku pemuda telah bertentangan dengan moralitas dalam masyarakat, diperlukan adanya sebuah rekayasa sosial yang dapat mengubahnya. Salah satunya melalui hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat tak semata-mata diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, melainkan juga sebagai sarana untuk merubah pola pikir dan pola perilaku yang sedang terjadi dalam masyarakat. Maka, undang-undang yang merupakan produk hukum tertulis juga berfungsi demikian.

Fungsi dari UU Pornografi dapat dibaca lebih spesifik dalam pasal 3, huruf a-e. Namun tujuan yang cukup krusial dari dibentuknya undang-undang ini adalah :
(d). memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan;
(e). mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Dengan demikian, undang-undang ini memiliki tujuan yang mulia untuk melindungi anak dan perempuan serta mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.

Namun, tujuan yang yang begitu mulia dari undang-undang ini akan sangat sulit untuk diimplementasikan dalam masyarakat. Terutama ketika melihatnya dari definisi “pornografi” yang ada di dalam naskah UU Pornografi. Dalam naskah tersebut, “pornografi” didefinisikan sebagai :

“…gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Permasalahan muncul dalam bagian kalimat “yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Bagian kalimat tersebut sangat ambigu karena merupakan hal yang bersifat relatif dan berbeda di setiap ruang, waktu, dan latar belakang, sehingga dapat menimbulkan adanya multi-tafsir diantara masyarakat.

Dengan adanya kalimat bagian kalimat ini, maka munculnya monopoli tafsir dan pemaksaan nilai-nilai dari sebuah kelompok terhadap kelompok lain dapat muncul dengan mudah, karena UU Pornografi memungkinkan masyarakat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Apabila hal ini terjadi, tujuan dibentuknya UU Pornografi dapat diselewengkan demi kepentingan sebagian kelompok. Bukannya melindungi anak, perempuan dan masyarakat dari pengaruh buruk pornografi, malah justru menimbulkan konflik sosial berkepanjangan akibat interpretasi yang berbeda.

Agar tujuan dari UU Pornografi dapat tercapai dengan optimal tanpa harus memarjinalkan kelompok-kelompok tertentu, maka definisi atas istilah “pornografi” haruslah dibuat dengan lebih spesifik, terarah, dan tepat sasaran, sehingga menghindari adanya ambiguitas ataupun multi-tafsir yang dibuat demi memuaskan kepentingan kelompok tertentu.

Mungkin langkah ini dapat ditempuh melaui pembentukan peraturan perundang-undangan organik yang menjelaskan UU Pornografi secara lebih teknis, ataupun dengan melakukan perubahan terhadap UU Pornografi melalui saluran politik di DPR.

Editorial : Kebudayaan Rakyat Indonesia Di Simpang Jalan

Ada sebuah kutipan menarik dari Lord Raglan (yang sebelum gelar ini bernama Lord FitzRoy Somerset), seorang pemimpin militer dari Inggris, mengenai kebudayaan : “Culture is roughly anything we do and the monkeys don't”.

Kutipan itu sebenarnya sungguh sangat menohok, karena jika melihat kondisi Indonesia saat ini, kebudayaan dianggap sebagai sebuah hal yang udik dan norak. Sehingga jika bercermin pada kutipan Lord Raglan, kita tak ada bedanya dengan spesies primata.

Tak kurang dari itu, kebudayaan yang kita abaikan akhirnya diklaim oleh negara lain. Bahkan dimanfaatkan untuk promosi pariwisata bagi mereka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa tidak ada upaya preventif dari pemerintah untuk mencegah terjadinya klaim budaya yang belakangan ini terus dilakukan oleh negara tetangga? Apa solusinya?

Pornografi informasi sebagai dampak dari globalisasi memang sebuah keniscayaan yang harus dihadapi. Segala bentuk informasi dapat kita lihat saat ini, mulai dari urusan ranjang para selebriti, cerita-cerita fiksi yang memiliki plot serupa, hingga tak ketinggalan gaya hidup dari negeri lain. Sayangnya arus deras informasi itu tidak diimbangi dengan konten mengenai kebudayaan Indonesia, sehingga kita seringkali menganggap bahwa apa yang dilihat di media massa adalah hal yang baik dan benar.

Kondisi ini akhirnya berdampak pada dilupakannya kebudayaan Indonesia, dan perhatian lebih pada kebudayaan dan kebiasaan orang lain (luar negeri) yang jauh dari norma-norma ketimuran. Sedikit contoh, sekolah-sekolah di Indonesia semakin meninggalkan muatan lokal seperti bahasa daerah ataupun mata pelajaran yang berkaitan dengan kebudayaan lainnya. Mereka justru berusaha mengadaptasi kurikulum yang “katanya” internasional, agar terkesan lebih bonafid dan siap menghadapi globalisasi.

Orang tua murid pun seakan mengiyakan kondisi ini dengan menuntut sekolah agar mengisi kurikulumnya dengan bahasa asing sebagai pengantar dan tambahan musik klasik hingga sejarah Barat. Kita pun seakan merasa terbelakang apabila tidak mempelajari musik klasik atau musik dari Barat, sehingga kita meninggalkan berbagai musik tradisional yang sesungguhnya memiliki keindahan yang luar biasa.

Sialnya, hal ini diperparah dengan hasil sebuah studi yang mengatakan bahwa musik klasik dapat meningkatkan kecerdasan. Studi ini akhirnya memberikan sebuah sugesti bahwa hanya musik klasik-lah yang berguna untuk didengarkan, dan meninggalkan musik tradisional yang dianggap tidak bisa mencerdaskan.

Padahal kebetulan studi itu hanya menggunakan sampel musik klasik dan musik modern (pop, rock, dan lainnya) tanpa menyertakan musik tradisional. Hal yang kontradiktif justru dapat kita lihat dari musisi-musisi luar negeri yang justru berniat mengeksplorasi musik tradisional Indonesia, dan mengenyampingkan musik dari negerinya sendiri.

Tentu berbagai hal diatas tak sepenuhnya salah, tapi seharusnya kita lebih dahulu mengenal akar kebudayaan kita sendiri sebelum akhirnya melangkah untuk mempelajari kebudayaan orang lain.

Apakah kondisi diatas disebabkan oleh minimnya upaya preventif dari pemerintah? Tentu, meski hal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada pemerintah. Namun pemerintah seharusnya memiliki peranan yang lebih besar dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Mengapa demikian? Kebudayaan sebagai hasil dari peradaban masyarakat mendapatkan perlindungan hukum melalui undang-undang.

Dalam rezim hak kekayaan intelektual, kebudayaan dikategorikan sebagai Ciptaan, sehingga yang dapat diterapkan kepadanya adalah klausula-klausula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam pasal 10 UUHC, pemerintah diberikan amanat untuk memegang hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Amanat yang diberikan pada pemerintah disebabkan karena kebudayaan rakyat sebagai Ciptaan terkadang tidak memiliki Pencipta yang spesifik, melainkan hasil dari interaksi di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan amanat ini, pemerintah seharusnya melakukan upaya inventarisasi dan pengakuan formal atas kebudayaan rakyat, sebelum diklaim oleh negara lain.

Namun yang sangat disayangkan, pemerintah justru memberikan janji untuk mendaftarkan hasil kebudayaan rakyat setelah adanya klaim negara lain atas kebudayaan kita. Tindakan yang bersifat reaktif ini justru akhirnya merugikan Indonesia, karena rezim hak kekayaan intelektual sendiri menganut asas first come first served. Sehingga ketika pemerintah mendaftarkannya setelah ada klaim, seolah-olah kita yang menjadi pelanggar hak cipta.

Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan bersama agar klaim negara lain atas budaya kita tak berulang lagi di masa mendatang? Pemerintah, sebagai pihak yang diberikan mandat, harus memulai inventarisasi dan pendaftaran secara menyeluruh terhadap kebudayaan rakyat yang dimiliki oleh Indonesia.

Memang, alasan klasik yaitu “keterbatasan dana” akan selalu diutarakan. Namun manakah yang lebih penting, menganggarkan uang negara untuk menggaji anggota dewan yang kerjanya tidur? Atau untuk kebudayaan rakyat?

Daripada mencaci-maki negara lain, lebih baik pemerintah memotong gaji anggota DPR dan mengalokasikannya untuk program inventarisasi kebudayaan rakyat. Kita sebagai civil society pun memiliki tanggungjawab yang sama besarnya.

Ketimbang kita menghabiskan biaya yang besar untuk pagelaran musik modern, lebih baik kita menyaksikan pagelaran budaya rakyat seperti wayang, uning-uningan, dan lainnya. Selain itu, satu hal terpenting adalah penghapusan stigma bahwa budaya Barat adalah “keren dan modern” dan budaya rakyat Indonesia adalah “norak dan udik”.

Apabila stigma ini sudah dapat ditekan sedemikian rupa, maka keinginan kita untuk mempelajari kebudayaan sendiri akan jauh lebih terbangun ketimbang menghabiskan energi untuk mengganyang negara lain.

(gambar diambil dari http://kazasou.files.wordpress.com/2009/08/tari_pendet.jpg)